Vaksin Covid-19 Dijual, Menkes dan Erick Thohir Diminta Jadi Pedagang Saja
Merdeka.com - Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar mengkritik kebijakan pemerintah yang menjual vaksin Covi-19. Haris menyarankan Menteri BUMN Erick Thohir dan Menkes Budi Gunadi Sadikin berhenti jadi menteri dan beralih profesi menjadi pedagang.
"Jadi sebetulnya itu yang dilakukan negara (lindungi rakyat), bukan malah dagang. Kalau dagang berhenti saja jadi ini Menkes dan Erick Thohir, ini kan pedagang. Jadi berhenti saja jadi penjabat, jadi nanti di swiping sama Luhut Binsar Panjaitan kalau mereka naikin harga," kata Haris saat konferensi pers virtual, Rabu (12/7).
Saran dari Haris itu, dilatarbelakangi pandangannya terhadap pemerintah yang selama pandemi Covid-19 mengalami krisis kesehatan dan krisis pemerintahan, sehingga kerap memunculkan aturan yang dianggap tak berpihak kepada rakyat.
-
Bagaimana penanganan Covid-19 di Indonesia? Jokowi memilih menggunakan strategi gas dan rem sejak awal untuk menangani pandemi Covid-19. Gas dan rem yang dimaksudkan Jokowi diimplementasikan dalam tiga strategi yakni penanganan kedaruratan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi. Inilah yang kemudian menjadi ujung tombak dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.
-
Kenapa Hamzah Haz menjabat Menteri Investasi? Kemudian di tanggal 10 Mei 1999, ia mengundurkan diri dari jabatan menteri karena ada desakan masyarakat agar pimpinan partai tidak duduk sebagai menteri.
-
Siapa yang terlibat dalam produksi vaksin dalam negeri? Salah satu proyek unggulannya adalah pengembangan Vaksin Merah Putih atau INAVAC yang bekerja sama dengan Universitas Airlangga (Unair).
-
Apa yang dilakukan Erick Thohir? Melalui akun Instagramnya, Erick Thohir membagikan video sorotan pertandingan antara Timnas Indonesia dan Bahrain serta reaksinya saat menonton bersama. Dia juga menambahkan caption dan pesan dalam unggahan tersebut. 'Terima kasih kepada semua pemain yang telah berjuang maksimal. Semoga kita bisa mendapatkan poin penuh di pertandingan selanjutnya,' tulis Erick.
-
Kenapa Menaker mendorong perusahaan bantu UMKM? Jadi bangun UMKM bukan hanya tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota Malang, Dinas UMKM Provinsi, Dinas Ketenagakerjaan Provinsi, tapi juga harus menjadi perhatian perusahaan-perusahaan besar,' kata Menaker saat membuka Festival Bentoel Bangun Bangsa 2023 di Malang, Selasa (29/8).
-
Siapa yang mengumumkan kasus Covid-19 pertama di Indonesia? Presiden Jokowi mengumumkan hal ini pada 2 Maret 2020, sebagai kasus Covid-19 pertama di Indonesia.
"Jadi sebetulnya tumpang tindih ya, kita punya krisis kesehatan gara-gara krisis kepemimpinan di pemerintahan. Tapi juga krisis di pemerintahan makin kelihatan karena krisis kesehatan. Masalahnya banyak tugas negara yang harus dikerjakan," katanya.
Padahal, lanjut Haris, UNHRC (Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa- Bangsa) pun telah mengeluarkan standar HAM yang dimana saat pandemi Covid-19, vaksin adalah suatu yang fundamental dengan memastikan negara yang memastikan kualitas, akses merata, sampai penambahan stok.
"Balik lagi ke kebijakan yang sedang ramai, ini jelas saya ingin mengatakan bahwa ini abuse of power yang artinya kesewenangan-wenangan kekuasaan yang menggunakan wewenangannya untuk mencari uang di tengah krisis seperti ini," bebernya.
Selain itu, Haris juga menyingung ketika masih adanya penolakan vaksin oleh masyarakat. Seharusnya pemerintah memfokuskan turun ke lapangan memberi edukasi kepada masyarakat sebagaimana standar WHO.
"Setelah diedukasi harus dipastikan mereka paham dan tergerak untuk mau vaksin. Dan ketika semua itu harus meliputi adanya jaminan vaksinnya baik, vaksinnya berkualitas, tidak perlu kalau misalkan pulau-pulau yang terluar harus pergi jauh padahal vaksinnya hanya dua detik. Harusnya itu yang dilakukan negara," ujarnya.
Atas pandanganya itu, Haris menilai jika negara gagal dalam menangani permasalahan vaksin terkhusus ketika masa krisis gang dialami masyarakat. Dengan gelombang kritikan terhadap vaksik gotong royong individu berbayar.
"Ya memang akhirnya diserahkan kepada masyarakat lalu pidato gotong royong saling bantu warga, bantu warga. Kita enggak usah dipidatoin lagi seperti itu karena itu alamiah sebagai manusiawi. Itu sebetulnyanya sudah alamiah, enggak ada negara pun manusia sudah lakukan hal tersebut," pungkasnya.
Vaksin Gratis Tetap Ada
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memastikan vaksinasi gotong royong individu atau vaksinasi berbayar akan dimulai setelah jumlah vaksin Covid-19 yang diamankan pemerintah sudah masif. Hingga kini, pemerintah sudah mengamankan sekitar 132 juta vaksin Covid-19 baik dalam bentuk jadi maupun curah.
"Ini juga akan dimulai di saat di mana vaksin pemerintah sudah mulai masif jumlahnya," kata Budi dalam konferensi pers usai rapat bersama Presiden Jokowi, Senin (12/7).
Menurut dia, jumlah vaksin Covid-19 yang akan datang ke Indonesia akan terus bertambah. Budi menyebut Indonesia mendapat 30 juta dosis vaksin pada bulan Juli 2021.
"Kita bulan ini akan dapat 30 juta, bulan depan akan dapat 40 juta dan seterusnya 50 juta (dosis)," ujarnya.
Dia menjelaskan, vaksinasi gotong royong berbayar hanyalah salah satu opsi yang disediakan pemerintah. Sebab, ada perusahaan-perusahaan kecil yang tidak mendapatkan akses vaksinasi gotong royong melalui jalur Kamar Dagang dan Industri (KADIN).
"Jadi apakah masyarakat bisa mengambil atau tidak, prinsipnya pemerintah membuka opsi yang luas bagi masyarakat yang ingin mengambil vaksin gotong royong baik melalui perusahaan maupun melalui individu," jelas Budi,
Selain itu, dia mengungkapkan ada beberapa warga negara asing (WNA) yang sudah tinggal, beraktivitas, dan berusaha di Indonesia baik di bidang seni ataupun kuliner yang ingin mendapatkan akses vaksinasi gotong royong. Dengan begitu, mereka nantinya dapat mengikuti akses vaksin gotong royong yang berbayar.
"Sehingga benar-benar akses masyarakat yang lain akan besar sedangkan masyarakat yang ingin mengambil opsi yang lain juga tersedia sehingga opsinya semuanya tersedia," tutur Budi Gunadi.
Kimia Farma Tunda Vaksinasi Berbayar
Sebelumnya, Kimia Farma memutuskan untuk menunda layanan Vaksinasi Gotong Royong Individu atau vaksinasi berbayar. Sedianya, layanan vaksinasi berbayar ini akan dimulai pada hari ini 12 Juli 2021.
Kepastian penundaan tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Perusahaan Kimia Farma Ganti Winarno dalam pesan singkat kepada Liputan6.com.
"Kami mohon maaf karena jadwal Vaksinasi Gotong Royong Individu yang semula dimulai hari Senin, 12 Juli 2021 akan kami tunda hingga pemberitahuan selanjutnya," kata dia, Senin (12/7).
Menurut dia, besarnya animo serta banyaknya pertanyaan yang masuk membuat Manajemen memutuskan untuk memperpanjang masa sosialisasi Vaksinasi Gotong Royong Individu atau vaksinasi berbayar serta pengaturan pendaftaran calon peserta.
"Terima kasih atas pemahaman para pelanggan serta animo untuk bersama-sama mendorong tercapainya kekebalan komunal ( herd immunity) yang lebih cepat di Indonesia," tutupnya.
Direktur Utama PT Kimia Farma Diagnostika Agus Chandra memastikan telah mengamankan Vaksin Sinopharm untuk mendukung program vaksinasi gotong royong untuk individu atau vaksinasi berbayar. Jumlah yang disiapkan mencapai 1,5 juta dosis yang telah datang dalam dua tahap yakni tahap pertama 500 ribu dosis dan tahap kedua 1 juta dosis.
"Jadi total 1,5 juta vaskin," kata dia dalam konferensi pers, Minggu (11/7/2021).
Kimia Farma Diagnostika tengah menyiapkan fasilitas pelayanan vaksinasi berbayar di delapan klinik secara bertahap. Adapun masing-masing klinik diberi jatah 5 ribu dosis vaksin.
"Jadi total ada 8 titik masing-masing kiti kita siapkan 5 ribu dosis untuk sambil melihat kesiapan ataupun animo demand daripada masyarakat," jelas dia.
Kimia Farma juga akan berencana memperluas cakupan vaksinasi gotong royong individu tersebut dengan tidak hanya di klinik saja. Tetapi beberapa tempat strategis seperti bandara juga akan disiapkan.
Baca juga:Erick Thohir Pastikan Vaksinasi Gotong Royong Tidak Gunakan APBNSaham Kimia Farma Melonjak 12 Persen Meski Vaksin Berbayar DitundaMengupas Untung Rugi Vaksinasi Covid-19 BerbayarEkspresi Anak-Anak saat Disuntik Vaksin Covid-19Vaksin Covid-19 Dijual, Menkes dan Erick Thohir Diminta Jadi Pedagang SajaUpdate Vaksinasi Covid-19 di Indonesia Per 12 Juli 2021 (mdk/rnd)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
"Justru pedagang yang harus belajar online. Memang lama-lama akan digital," kata Mendag
Baca SelengkapnyaPemerintah resmi melarang TikTok untuk melakukan transaksi jual beli online.
Baca SelengkapnyaYasril juga berharap pada pemerintah melakukan promosi-promosi untuk kembali belanja di pasar.
Baca SelengkapnyaMendag juga menegaskan jika pemerintah tidak melarang TikTok sebagai social media dan social commerce.
Baca SelengkapnyaTiktok Indonesia menyayangkan keputusan tersebut, karena akan berdampak pada pengusha UMKM dalam negeri.
Baca SelengkapnyaMendag juga mengunjungi pakaian anak dan membeli sebanyak 12 baju anak dan dibagikan kepada warga.
Baca SelengkapnyaTikTok dikabarkan akan bekerja sama dengan Tokopedia untuk membuka e-commerce di Indonesia.
Baca SelengkapnyaUsai menerbitkan larangan TikTok Shop untuk berjualan, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meninjau situasi terbaru Pasar Tanah Abang.
Baca SelengkapnyaTeten Masduki menyatakan menolak platform media sosial (medsos) asal China TikTok menjalankan bisnis media sosial dan e-Commerce secara bersamaan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaKondisi ini kian diperparah dengan kehadiran TikTok Shop yang menawarkan kepraktisan dan harga produk kecantikan jauh lebih murah dibandingkan pasar offline.
Baca SelengkapnyaLuhut memastikan larangan tersebut tidak akan berpengaruh terhadap investasi TikTok di Indonesia.
Baca SelengkapnyaTak hanya berjualan, warga negara asing (WNA) tersebut bahkan datang ke Tanah Air menggunakan visa turis.
Baca Selengkapnya