Vaksin Johnson and Johnson untuk Masyarakat Wilayah Aglomerasi Jawa-Bali
Merdeka.com - Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi mengatakan 500.000 vaksin Johnson and Johnson akan didistribusikan kepada sejumlah wilayah aglomerasi yang berada di Pulau Jawa dan Bali. Sasaran vaksinasi menggunakan vaksin Johnson and Johnson adalah masyarakat di atas 18 tahun.
"Kita tahu bahwa daerah aglomerasi itu kan ada 7 di Jawa-Bali. Mungkin tidak semua kab/kota di wilayah aglomerasi itu mendapatkan (vaksin Johnson and Johnson)," katanya, Senin (13/9).
Nadia menyebut, pemerintah sedang mempertimbangkan daerah prioritas yang akan menerima vaksin Johnson and Johnson. Setelah daerah prioritas ditentukan, pemerintah langsung mendistribusikan vaksin tersebut.
-
Siapa yang terlibat dalam produksi vaksin dalam negeri? Salah satu proyek unggulannya adalah pengembangan Vaksin Merah Putih atau INAVAC yang bekerja sama dengan Universitas Airlangga (Unair).
-
Kenapa vaksin dalam negeri penting? Hal ini disampaikannya saat meresmikan fasilitas produksi vaksin PT Biotis Pharmaceuticals Indonesia di Kabupaten Bogor, pada Rabu (11/9). Menkes Budi menekankan bahwa pengalaman sukses dalam mengembangkan Vaksin Merah Putih menunjukkan betapa krusialnya memiliki berbagai jenis vaksin untuk memastikan keamanan kesehatan masyarakat.
-
Apa tujuan produksi vaksin dalam negeri? Kemandirian dalam produksi vaksin merupakan salah satu kebijakan utama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam meningkatkan ketahanan kesehatan nasional.
-
Siapa yang direkomendasikan untuk melakukan imunisasi? Selain itu, ibu hamil juga diingatkan untuk menjauh dari pasien cacar, karena infeksi ini dapat membahayakan janin yang ada dalam kandungan jika mereka terjangkit.
-
Kenapa Zaskia menyarankan vaksin pneumonia? Zaskia mengungkapkan momen tersebut sebagai pengalaman yang sangat menakutkan dalam hidupnya, sehingga ia mengimbau semua orang untuk segera memberikan vaksin pneumonia kepada anak-anak.
Lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI) ini menambahkan, vaksin Johnson and Johnson hanya disuntikkan satu kali kepada masyarakat. Berbeda dengan vaksin Covid-19 sebelumnya yang harus diberikan sebanyak dua kali atau dua dosis.
"Kita tahu vaksin ini hanya disuntikkan satu kali dan ini adalah merupakan vaksin skema bilateral. Artinya ini adalah hibah dari pemerintah Belanda," jelasnya.
Vaksin Johnson and Johnson telah mendapat izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada Selasa, 7 September 2021. Efikasi vaksin ini tercatat sebesar 67 persen.
Pemerintah Indonesia menerima 500.000 dosis vaksin Covid-19 produksi Johnson and Johnson pada Sabtu, 11 September 2021. Ini merupakan kedatangan perdana vaksin Johnson and Johnson dari pemerintah Belanda.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Introduksi vaksin dengue bertujuan mencegah penyebaran demam berdarah.
Baca SelengkapnyaPemerintah mengimbau masyarakat untuk melakukan vaksinasi Covid-19 sampai dosis kelima atau booster ketiga.
Baca SelengkapnyaCakupan imunisasi PCV pada bayi tahun 2023, yakni sebanyak 139.887 atau 84,48 persen.
Baca SelengkapnyaMulai 1 Januari 2024, vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat umum berbayar.
Baca SelengkapnyaTerkait mobilisasi orang yang banyak berpotensi terjadi pada liburan Natal dan Tahun Baru, pemerintah belum mengeluarkan kebijakan pembatasan perjalanan.
Baca SelengkapnyaPenyiapan tempat karantina ini untuk mencegah penularan TBC di Indonesia.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi siap jadi 'endorser' kepada masyarakat yang menderita TBC agar tidak lupa minum obat.
Baca SelengkapnyaProduksi vaksin dalam negeri dianggap akan mampu mendorong ketahanan kesehatan nasional.
Baca SelengkapnyaJokowi mengingatkan agar anak-anak harus mendapatkan vaksin polio sebanyak empat kali.
Baca SelengkapnyaVaksin Nusagard akan digunakan pada Program Imunisasi Nasional pada 2023 mendatang. Program ini menyasar 2,9 juta anak usia kelas 5 dan 6 sekolah dasar (SD).
Baca SelengkapnyaNamun kalau untuk yang komorbid, kata Menkes, risiko tetap ada karena virusnya tidak hilang.
Baca SelengkapnyaPemerintah dinilai kecolongan lantaran sibuk dengan pencegahan pandemi Covid-19.
Baca Selengkapnya