Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Vaksinasi Mandiri Dipastikan Tak Ganggu Program Pemerintah

Vaksinasi Mandiri Dipastikan Tak Ganggu Program Pemerintah Ilustrasi Vaksin Covid-19. ©2021 REUTERS/Dado Ruvic/File Photo

Merdeka.com - Wacana vaksin gotong royong menimbulkan pertanyaan di dalam masyarakat. Kendati begitu, bagi para pengusaha, ini merupakan langkah inisiatif untuk keluar dari pandemi secepatnya sehingga ekonomi kembali pulih.

Vaksin gotong royong merupakan upaya pengusaha sekaligus tanggung jawab mereka bagi karyawan perusahaan untuk melindungi dari paparan Covid-19.

"Jadi ini bentuk tanggung jawab pengusaha kepada karyawannya, sekaligus membantu mempercepat herd immunity yang ingin dicapai pemerintah. Kalau ada yang mau membantu untuk mempercepat pemulihan, kita jangan menolak," kata Koordinator Komunikasi Publik PMO Komite Penangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Arya Sinulingga, dalam acara Dialog Produktif 'Menyongsong Vaksin Gotong Royong' diselenggarakan KPCPEN dan ditayangkan FMB9ID_IKP, Selasa (23/2).

Pada pelaksanaannya, menurut Arya Sinulingga, pengusaha mengusulkan membantu dengan cara memvaksinasi terhadap karyawannya. Dia mengatakan, vaksinasi ini tidak mengganggu program vaksinasi pemerintah.

Peneliti dari Institue for Development of Economics and Finance (INDEF), Rusli Abdullah mengatakam, pada prinsipnya, ketika pandemi ini cepat terselesaikan pemulihan ekonomi juga akan semakin cepat. Menurut dia, apabila ada usaha mempercepat vaksinasi, maka percepatan ekonomi akan makin cepat juga.

"Inisiatif pengusaha patut diapresiasi untuk mengikuti program vaksin gotong royong sehingga utilitas pabriknya bisa maksimal, yang tadinya 25% jadi naik 60-70%. Dari sisi perusahaan menguntungkan, dari sisi ekonomi juga pekerjanya bisa kembali bekerja sepenuhnya," ujar Rusli.

Ada satu catatan penting dari Rusli. Perusahaan diharapkan mengikuti vaksinasi gotong royong ini.

"Bagi perusahaan, harapannya yang bisa mengikuti vaksinasi gotong royong ini adalah padat karya, berada di zona merah Covid-19, lalu memiliki efek multiplayer yang besar pada perekonomian nasional," ujar dia.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, saat ini Kadin diminta mendata perusahaan yang tertarik mendaftar program vaksin gotong royong ini. Dalam dua pekan ada 6.689 perusahaan yang tertarik mengikuti vaksinasi ini.

"Tujuannya memang agar perusahaan membantu membiayai karyawannya mendapatkan vaksin secara gratis," ujar dia.

"Banyak memang perusahaan-perusahaan padat karya memiliki fasilitas kesehatan sendiri termasuk tenaga kesehatannya, jadi itu memungkinkan sekali, namun pelaksanaannya seperti apa kita tunggu aturan dari pemerintah," tambah Shinta Kamdani.

Shinta mengatakan, perlu dilakukan sosialisasi untuk memperjelas posisi vaksin gotong royong ini di kalangan pekerja. "Jadi ketika nanti keluar aturannya, lebih jelas bahwa ini tidak ada niatan komersialisasi, benar-benar membantu percepatan vaksinasi, semua nanti dikontrol pemerintah. Jadi objektifnya jelas yakni bersama membantu Indonesia. Tanpa keberhasilan vaksinasi, tidak mungkin kita bisa melakukan pemulihan ekonomi dengan baik, ini perang kita bersama sehingga kami pelaku usaha siap mendukung dan berpartisipasi," ujar dia.

Tata Kelola vaksin gotong royong ini, menurut Arya Sinulingga, akan diatur secara ketat dan transparan. Dia mengambil contoh program vaksin gratis pemerintah.

"Seperti contohnya, vaksin yang digunakan tidak sama dengan program vaksinasi gratis pemerintah, kemudian tidak menggunakan fasilitas kesehatan pemerintah, dan pengusaha memberikan gratis pada pekerjanya. Ini langkah positif untuk menanggulangi Covid-19," kata dia.

Masih menurut Arya Sinulingga, ada beberapa tantangan yang kini menghadang wacana ini. Salah satunya mengenai memperoleh vaksin tersebut.

"Tantangannya justru pada mendapatkan vaksinnya, karena seluruh dunia sedang sama-sama mencari vaksin saat ini, dan tentunya kita berusaha agar tidak mahal sehingga pengusaha mendapatkan vaksinnya dengan harga normal. Tantangan selanjutnya adalah selentingan bahwa vaksin gotong royong ini untuk orang kaya, tapi sebenarnya ini untuk karyawan mereka, ini wajar mengingat karyawan juga rentan terpapar Covid-19," tandasnya.

(mdk/gil)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemberian Vaksinasi HPV dan Hepatitis B, Komitmen Kesehatan Bagi Pekerja
Pemberian Vaksinasi HPV dan Hepatitis B, Komitmen Kesehatan Bagi Pekerja

Selain kanker serviks, di Indonesia diperkirakan ada sekitar 20 juta orang menderita hepatitis dengan prevalensi tertinggi pada kasus Hepatitis B.

Baca Selengkapnya
UU Kesehatan Baru Tak Wajibkan Perusahaan Daftarkan Pegawai sebagai Peserta BPJS Kesehatan
UU Kesehatan Baru Tak Wajibkan Perusahaan Daftarkan Pegawai sebagai Peserta BPJS Kesehatan

UU Kesehatan yang baru disahkan tidak lagi mewajibkan perusahaan mendaftarkan pegawainya menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya
Menkes Klaim Vaksin Covid-19 Buatan Dalam Negeri Relatif Lebih Aman
Menkes Klaim Vaksin Covid-19 Buatan Dalam Negeri Relatif Lebih Aman

Namun kalau untuk yang komorbid, kata Menkes, risiko tetap ada karena virusnya tidak hilang.

Baca Selengkapnya
Menkes Dorong Percepatan Produksi Vaksin Dalam Negeri untuk Ketahanan Kesehatan Nasional
Menkes Dorong Percepatan Produksi Vaksin Dalam Negeri untuk Ketahanan Kesehatan Nasional

Produksi vaksin dalam negeri dianggap akan mampu mendorong ketahanan kesehatan nasional.

Baca Selengkapnya
Menkes Ungkap Alasan Tak Masif Minta Masyarakat Vaksinasi Mpox
Menkes Ungkap Alasan Tak Masif Minta Masyarakat Vaksinasi Mpox

Sebelumnya, Budi menyatakan vaksin cacar monyet masih menyasar kelompok tertentu, seperti penderita HIV.

Baca Selengkapnya
Strategi Pemerintah Cegah Penyebaran Mpox, Karantina hingga Vaksinasi
Strategi Pemerintah Cegah Penyebaran Mpox, Karantina hingga Vaksinasi

Menkes Budi ungkap cara pemerintah mencegah penyebaran penyakit monkey pox (Mpox) di Indonesia

Baca Selengkapnya
Produksi Vaksin HPV, Biofarma Bakal Kolab Bareng Farmasi Internasional
Produksi Vaksin HPV, Biofarma Bakal Kolab Bareng Farmasi Internasional

Pemerintah melalui BUMN bersama MSD sepakat tingkatkan edukasi tentang HPV.

Baca Selengkapnya
Kemenko PMK Ungkap Alasan Kepesertaan BPJS Kesehatan jadi Syarat Bikin SKCK
Kemenko PMK Ungkap Alasan Kepesertaan BPJS Kesehatan jadi Syarat Bikin SKCK

Saat ini, syarat tersebut masih dalam tahap uji coba yang dilakukan di 6 wilayah Polisi Daerah (Polda)

Baca Selengkapnya
Disinyalir Ada Efek Samping Pendarahan Otak, Sudah 70 Juta Vaksin AstraZeneca Disuntikkan ke Rakyat Indonesia
Disinyalir Ada Efek Samping Pendarahan Otak, Sudah 70 Juta Vaksin AstraZeneca Disuntikkan ke Rakyat Indonesia

Indonesia merupakan negara dengan peringkat keempat terbesar di dunia yang melakukan vaksinasi COVID-19.

Baca Selengkapnya
Penumpang KRL Akhirnya Bisa 'Bernapas'
Penumpang KRL Akhirnya Bisa 'Bernapas'

Pemerintah resmi mencabut aturan menggunakan masker

Baca Selengkapnya
Respons Menkes Soal Gaduh Efek Samping Vaksin AstraZeneca Disebut Picu Pembekuan Darah
Respons Menkes Soal Gaduh Efek Samping Vaksin AstraZeneca Disebut Picu Pembekuan Darah

Menkes angkat bicara mengenai efek samping vaksin Covid-19 AstraZeneca

Baca Selengkapnya
Tiga Pilar Preventif untuk Kesehatan Masyarakat sebagai Investasi Masa Depan
Tiga Pilar Preventif untuk Kesehatan Masyarakat sebagai Investasi Masa Depan

"Lebih baik mencegah daripada mengobati", adalah semboyan yang tepat untuk menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan produktif di masa depan.

Baca Selengkapnya