Follow
Validasi DPT untuk Vaksin Covid-19, KPU Bogor Kesulitan Akses Data Kependudukan
Merdeka.com - KPU Kabupaten Bogor sedang melakukan validasi data pemiih tetap (DPT) Pemilu 2019, untuk digunakan sebagai basis data penerima vaksin Covid-19.
Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Bogor, Herry Setiawan menjelaskan validasi dilakukan karena terdapat DPT ganda hasil analisa KPU RI.
Kata Herry, berdasarkan hasil analisa DPT Hasil Perbaikan (DPTHP-3) KPU RI itu tertuang dalam edaran Nomor 134/PL.02.1-SD/01/KPU/11/2021. Dalam edaran itu menyebutkan bahwa terdapat data invalid atau ganda pada KPU kabupaten/kota yang melaksanakan Pemilu 2019 dan 2020.
-
Kenapa negara termiskin kesulitan beli vaksin? Ini terlepas fakta bahwa negara termiskin juga berjuang untuk membeli dan meluncurkan vaksin COVID-19 untuk melawan pandemi.
-
Bagaimana Pemprov DKI cek penerima KJMU? Selanjutnya, terhadap sisa 18.271 penerima KJMU juga bakal dilakukan verifikasi langsung di lapangan. 'Terhadap sisa plus minus 18.271 orang akan dilakukan verifikasi lapangan bersama dengan tim gabungan, baik dari Disdik, Dinsos, juga kewilayahan, untuk memastikan ketepatan sasaran. Jadi tadi berdasarkan data, kami akan cek langsung ke lapangan,' terangnya.
-
Siapa yang perlu merespons? Pada saat anak mulai menggunakan kata-kata kasar atau mengumpat, orangtua sebaiknya tidak diam saja dan harus langsung meresponsnya.
-
Apa dampaknya jika anak tidak divaksinasi? Tidak memberi vaksin pada anak bisa menyebabkan sejumlah dampak kesehatan yang tidak diinginkan.
-
Siapa yang tidak lagi mendapat update? Pada akhir Juni 2024, Samsung secara resmi mengakhiri dukungan pembaruan perangkat lunak untuk tiga model ponsel cerdas yang diluncurkan pada tahun 2020.
-
Kenapa Pemprov DKI Jakarta melakukan verifikasi data KJMU? Selain itu, upaya ini juga bagian dari proses pemadanan data untuk memastikan penerima KJMU adalah warga yang benar-benar layak atau membutuhkan bantuan.
"Maka itu kami sedang melakukan validasi data, untuk mendukung program vaksinasi Covid-19. Kami di KPU Kabupaten Bogor memang terdapat DPT ganda yang harus disinkronkan dengan data kependudukan Kabupaten Bogor," kata Herry saat dihubungi, Minggu (14/2).
Namun, kata dia, KPU Kabupaten Bogor kesulitan mengakses data di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bogor untuk mendapatkan data jumlah penduduk dan klasifikasi usia sebagai dasar validasi data.
"Kami sudah bersurat ke Disdukcapil Kabupaten Bogor untuk meminta data kependudukan. Tapi belum diberikan. Belum tahu kenapa. Jadi itu memang sedikit menghambat," kata Herry.
Menurutnya, data DPT pemilu bisa digunakan sebagai landasan pemberian vaksin Covid-19. Pasalnya, dalam daftar DPT, selain valid karena kesesuaian nama dengan domisili, juga terdapat kategori usia di dalamnya.
"Iya. Kan dalam program vaksinasi itu ada klasifikasi usia yang diprioritaskan. Nah dalam DPT ada data-data itu. Tinggal divalidasi kalau-kalau ada data pemilih yang sudah meninggal tapi masih tercatat. Makanya perlu data dari disdukcapil," jelas Herry.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Dharma menegaskan, semua syarat yang dikumpulkan untuk maju sebagai pasangan calon perseorangan dipastikan didapat dari para relawan secara sukarela.
Baca Selengkapnya
Heru mengklaim sudah menghubungi Kadis Dukcapil DKI Jakarta Budi Awaluddin tiga hari lalu dan menyimpulkan tidak terjadi kebocoran data KTP warga.
Baca Selengkapnya
KPU Kota Denpasar telah lama memberikan sosialisasi soal pindah memilih tetapi masyarakat masih ada saja yang tidak mengetahui hal tersebut.
Baca Selengkapnya
KPU DKI Jakarta meminta masyarakat yang merasa data KTP dicatut melaporkan ke Bawaslu.
Baca Selengkapnya
Tumpak menyebut, sulitnya memperoleh akses lantaran adanya ketentuan dari Pimpinan KPK
Baca Selengkapnya
Jika juga tak terdaftar, para WNI diminta untuk mendaftar melalui situs ppln.co.id.
Baca Selengkapnya
Dinas Perumahan dilibatkan karena apartemen menjadi salah satu wilayah yang tidak mudah dijangkau petugas pemutakhiran data pemilih.
Baca Selengkapnya
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI melaporkan semua Komisi Pemilihan Pemilu (KPU) ke DKPP
Baca Selengkapnya
Setidaknya terdapat 130.101 data calon penerima KJP Plus yang diverifikasi ulang pada tahap I gelombang kedua ini.
Baca Selengkapnya
Form C6 harus sudah diterima warga sebelum pencoblosan.
Baca Selengkapnya
Kabar pencatutan NIK KTP warga seolah mendukung Dharma Pongrekun-Kun Wardana itu sebelumnya viral di media sosial.
Baca Selengkapnya
Dia mengaku telah menginstruksikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di seluruh Indonesia untuk memberikan atensi khusus perekaman kepada pemilih pemula.
Baca Selengkapnya