Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Validasi DPT untuk Vaksin Covid-19, KPU Bogor Kesulitan Akses Data Kependudukan

Validasi DPT untuk Vaksin Covid-19, KPU Bogor Kesulitan Akses Data Kependudukan Pemberian vaksin bagi nakes lansia di Puskesmas. ©2021 Merdeka.com/Arie Basuki

Merdeka.com - KPU Kabupaten Bogor sedang melakukan validasi data pemiih tetap (DPT) Pemilu 2019, untuk digunakan sebagai basis data penerima vaksin Covid-19.

Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Kabupaten Bogor, Herry Setiawan menjelaskan validasi dilakukan karena terdapat DPT ganda hasil analisa KPU RI.

Kata Herry, berdasarkan hasil analisa DPT Hasil Perbaikan (DPTHP-3) KPU RI itu tertuang dalam edaran Nomor 134/PL.02.1-SD/01/KPU/11/2021. Dalam edaran itu menyebutkan bahwa terdapat data invalid atau ganda pada KPU kabupaten/kota yang melaksanakan Pemilu 2019 dan 2020.

Orang lain juga bertanya?

"Maka itu kami sedang melakukan validasi data, untuk mendukung program vaksinasi Covid-19. Kami di KPU Kabupaten Bogor memang terdapat DPT ganda yang harus disinkronkan dengan data kependudukan Kabupaten Bogor," kata Herry saat dihubungi, Minggu (14/2).

Namun, kata dia, KPU Kabupaten Bogor kesulitan mengakses data di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bogor untuk mendapatkan data jumlah penduduk dan klasifikasi usia sebagai dasar validasi data.

"Kami sudah bersurat ke Disdukcapil Kabupaten Bogor untuk meminta data kependudukan. Tapi belum diberikan. Belum tahu kenapa. Jadi itu memang sedikit menghambat," kata Herry.

Menurutnya, data DPT pemilu bisa digunakan sebagai landasan pemberian vaksin Covid-19. Pasalnya, dalam daftar DPT, selain valid karena kesesuaian nama dengan domisili, juga terdapat kategori usia di dalamnya.

"Iya. Kan dalam program vaksinasi itu ada klasifikasi usia yang diprioritaskan. Nah dalam DPT ada data-data itu. Tinggal divalidasi kalau-kalau ada data pemilih yang sudah meninggal tapi masih tercatat. Makanya perlu data dari disdukcapil," jelas Herry.

(mdk/ray)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Dharma Pongrekun Klarifikasi Usai KTP Warga Dicatut Buat Dukungan Pilkada Jakarta
Dharma Pongrekun Klarifikasi Usai KTP Warga Dicatut Buat Dukungan Pilkada Jakarta

Dharma menegaskan, semua syarat yang dikumpulkan untuk maju sebagai pasangan calon perseorangan dipastikan didapat dari para relawan secara sukarela.

Baca Selengkapnya
KTP Warga DKI Dicatut Dharma-Kun, Heru Budi: Tidak Ada Kebocoran Data dari Pemerintah
KTP Warga DKI Dicatut Dharma-Kun, Heru Budi: Tidak Ada Kebocoran Data dari Pemerintah

Heru mengklaim sudah menghubungi Kadis Dukcapil DKI Jakarta Budi Awaluddin tiga hari lalu dan menyimpulkan tidak terjadi kebocoran data KTP warga.

Baca Selengkapnya
Fakta Sebenarnya di Balik Video Viral Warga Geruduk KPU Kota Denpasar karena Tidak Bisa Memilih
Fakta Sebenarnya di Balik Video Viral Warga Geruduk KPU Kota Denpasar karena Tidak Bisa Memilih

KPU Kota Denpasar telah lama memberikan sosialisasi soal pindah memilih tetapi masyarakat masih ada saja yang tidak mengetahui hal tersebut.

Baca Selengkapnya
KTP Warga DKI Dicatut untuk Pilkada Jakarta, KPU Tunggu Rekomendasi Bawaslu Tentukan Nasib Dharma-Kun Wardana
KTP Warga DKI Dicatut untuk Pilkada Jakarta, KPU Tunggu Rekomendasi Bawaslu Tentukan Nasib Dharma-Kun Wardana

KPU DKI Jakarta meminta masyarakat yang merasa data KTP dicatut melaporkan ke Bawaslu.

Baca Selengkapnya
Dewas Curhat Sulitnya Dapat Data KPK: Dua Tahun Ini Harus Melalui Pimpinan
Dewas Curhat Sulitnya Dapat Data KPK: Dua Tahun Ini Harus Melalui Pimpinan

Tumpak menyebut, sulitnya memperoleh akses lantaran adanya ketentuan dari Pimpinan KPK

Baca Selengkapnya
PPLN Kuala Lumpur Buka Suara soal Dugaan WNI Dipersulit Daftar DPT
PPLN Kuala Lumpur Buka Suara soal Dugaan WNI Dipersulit Daftar DPT

Jika juga tak terdaftar, para WNI diminta untuk mendaftar melalui situsĀ ppln.co.id.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Geram DPR Sebut Mahkamah Agung Paling Sulit Dihubungi: Kita Telepon Saja Ditolak
VIDEO: Geram DPR Sebut Mahkamah Agung Paling Sulit Dihubungi: Kita Telepon Saja Ditolak

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengakui DPR paling sulit menghubungi Mahkamah Agung

Baca Selengkapnya
KPU Jakarta Bakal Gandeng Dinas Perumahan buat Coklit Data Pemilih Tinggal di Apartemen
KPU Jakarta Bakal Gandeng Dinas Perumahan buat Coklit Data Pemilih Tinggal di Apartemen

Dinas Perumahan dilibatkan karena apartemen menjadi salah satu wilayah yang tidak mudah dijangkau petugas pemutakhiran data pemilih.

Baca Selengkapnya
Pencairan KJP Plus dan KJMU Tahap Dua Terlambat
Pencairan KJP Plus dan KJMU Tahap Dua Terlambat

Disdik DKI Jakarta saat ini pihaknya sedang dalam proses memastikan kesesuaian data penerima bantuan sosial.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Adukan Semua Komisioner KPU Ke DKPP, Ada Apa?
Bawaslu Adukan Semua Komisioner KPU Ke DKPP, Ada Apa?

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI melaporkan semua Komisi Pemilihan Pemilu (KPU) ke DKPP

Baca Selengkapnya
Wamendagri Bima Arya Tekankan Pentingnya Layanan Proaktif Dukcapil untuk Pemilih Pemula
Wamendagri Bima Arya Tekankan Pentingnya Layanan Proaktif Dukcapil untuk Pemilih Pemula

Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya layanan proaktif dari Dukcapil dalam menerbitkan KTP bagi pemilih pemula.

Baca Selengkapnya
Kabar Gembira, KJP Plus Gelombang 2 Dicairkan Pekan Depan
Kabar Gembira, KJP Plus Gelombang 2 Dicairkan Pekan Depan

Setidaknya terdapat 130.101 data calon penerima KJP Plus yang diverifikasi ulang pada tahap I gelombang kedua ini.

Baca Selengkapnya