Varian Covid-19 Masuk RI, DPR Soroti Lemahnya 3T Karena Ada Indikasi Politis

Merdeka.com - Anggota Komisi IX Kurniasih Mufidayati turut menanggapi masuknya varian baru Covid-19. Dia mengingatkan soal lemahnya pelaksanaan testing, tracing, dan treatment (3T) di Indonesia.

"Sejak peringatan pertama soal varian baru, 3T kita sudah lemah karena ada indikasi politis mengejar zona hijau. Sekarang 3T kita kembali bermasalah karena proses tes diserahkan ke Pemda yang bahkan di beberapa daerah sudah mengeluh anggaran habis," kata dia saat dihubungi, Rabu (16/6).

Politisi PKS itu mengatakan, sebagai pengawas pemerintah, Komisi IX DPR RI sudah bersuara untuk pengetatan WNA yang negaranya terjangkit varian baru sejak April lalu. Komisi IX pun sudah mengingatkan agar 3T tak boleh kendor.

"Karena varian baru ini penularannya sangat cepat. Ada indikasi efikasi vaksin kita juga menurun menghadapi varian baru ini. Sehingga tidak ada alasan melonggarkan kebijakan," tegas dia.

Dia berpendapat, selama kekebalan kelompok belum terbentuk, maka seharusnya status pengetatan tetap dilakukan. Masyarakat, lanjut dia, akan patuh jika konsistensi peraturan ditegakkan.

"Beragam istilah pengetatan baik PSBB maupun PPKM dimaknai boleh tidak ketat. Ada masukan dari epidemiolog untuk mengubah istilah kebijakan menjadi lockdown. Meskipun praktiknya sama," tandas Kurniasih.