Versi BPK, kerugian negara dari pembelian RS Sumber Waras Rp 173 M

Merdeka.com - Sejumlah anggota Komisi III DPR bidang hukum menyambangi markas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Selasa (19/4), siang. Tujuan mereka menggali informasi terkait polemik hasil audit pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Wakil Ketua Komisi III DPR Benny Kabur Harman mengatakan pihaknya mendapatkan informasi dari BPK, ditemukan kerugian negara dari pembelian lahan RS Sumber Waras.

"Setelah dilakukan audit oleh BPK ditemukan beberapa masalah, dan yang mencengangkan komisi III, hasil audit BPK sebagaimana dipublikasikan kepada publik kerugian negara Rp 173 miliar," ujarnya usai Rapat Konsultasi dengan BPK di BPK, Jakarta, Selasa (19/4).

Nilai kerugian ini berbeda dibanding ketika BPK mengunjungi KPK, di mana saat itu nilai kerugian negara disebut Rp 193 miliar. Benny menjelaskan setelah BPK melakukan audit investigasi hasil final menunjukkan angka kerugian negara Rp 173 miliar.

"Ya itu tadi, bahwa apa betul pimpinan KPK yang lalu yang minta BPK melakukan audit ini. Tadi disampaikan bahwa bukan BPK yang membuka itu kepada publik," jelas dia.

DPR meminta BPK segera menindaklanjuti kasus tersebut. Apalagi permasalahan pembelian lahan RS Sumber Waras telah menjadi sorotan publik.

"Jelas kami percaya, lembaga satu satunya di republik ini terhadap penggunaan keuangan negara adalah BPK. Kalau tidak kita percaya berarti sudah tidak bisa kita percaya semua dong," ungkapnya.