Video Bupati Alor Ngamuk, Kemendagri Ungkap Hubungan dengan DPRD Tak Akur
Merdeka.com - Video Bupati Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), Amon Djobo memarahi dua staf Kementerian Sosial beredar di media sosial. Dalam rekaman itu, dia mengumpat Menteri Sosial Tri Rismaharini karena pembagian bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dinilainya melangkahi pemerintah daerah.
Dalam video berdurasi 3.09 menit itu, tampak staf Kemensos duduk di hadapan Amon. Mereka hanya terdiam ketika dimarahi bahkan disuruh pulang kembali ke Jakarta.
Amon menyinggung soal bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), yang penyalurannya dilakukan Ketua DPRD Alor, bukan pemerintah daerah. ”Jangan pakai politik-politik model begitu,” kata Amon dalam video itu.
-
Mengapa DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengajak kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? 'Pastinya, kami ikut senang akan capaian ini dan semoga bisa memotivasi desa-desa lainnya. Sehingga, nantinya 179 desa yang ada di Bekasi bisa mendapat tambahan Dana Desa. Karenanya, kita perlu memperbaiki kinerja dalam pencapaian output dan outcome dari Dana Desa supaya bisa mendapatkan insentif tambahan,' ujar Puteri dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Bekasi, Rabu (24/10).
-
Bagaimana Kemnaker mengajak masyarakat memanfaatkan BPVP? Selain itu, pria yang juga menjabat sebagai Plt. Dirjen Binalavotas ini mengajak masyarakat Belitung untuk memanfaatkan keberadaan BPVP dan menyebarluaskan informasi terkait program-program pelatihan yang ada di BPVP.
-
Apa yang Anies tekankan kepada kader PKS? Anies mengaku perubahan bukan hanya untuk satu orang, partai, dan koalisi, tetapi hajat seluruh masyarakat Indonesia. 'Jadi bapak-ibu sekalian perubahan ini bukan tentang satu orang, bukan tentang satu partai bukan tentang satu koalisi ini adalah tentang mengubah hajat keluarga-keluarga di seluruh Indonesia. Untuk mengubah itu perlu kemenangan,' tegasnya.
-
Kenapa Kemnaker sosialisasikan program jaminan sosial? 'Melalui program jaminan sosial tersebut, pekerja migran Indonesia bisa mendapatkan pelindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang utuh mulai dari sebelum, selama, hingga setelah bekerja,' kata Ida Fauziyah di Makau, Kamis (9/5/2024) waktu setempat.
-
Bagaimana bantuan Kementan disalurkan? Menurut Martina, semua bantuan akan segera dikirim menuju titik lokasi terdampak, yaitu Distrik Agandugume di Puncak Papua.
-
Siapa yang meminta peran aktif Pemda? Menteri ATR/BPN Minta Peran Aktif Pemda dalam Proses Sertifikasi Aset
Kemarahan Amon ternyata dipicu lantaran tidak ada ketidakharmonisan hubungan kemitraan antara dirinya dengan Ketua DPRD Kabupaten. Hal tersebut berdasar surat yang dikirimkan Bupati Amon kepada Kemendagri pada 21 April lalu.
Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik sudah menyurati Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Bungtilu Laiskodat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.
"Iya (awal mula dari ketidakharmonisan). sSebab itu kita sudah layangkan surat ke Gubernur NTT untuk fasilitasi permasalahan Bupati Alor dengan DPRD Alor," kata Akmal kepada merdeka.com, Rabu (2/6).
©2021 Merdeka.com/istimewaDalam surat tersebut, dijelaskan bahwa sebelumnya Bupati Alor pernah menyapaikan surat kepada Menteri Dalam Negeri dengan Nomor. Pem 130/104/2021 pada 21 April 2021 perihal penyampaian penyesalan pemerintah Kabupaten Alor.
Kemudian dijelaskan terjadi ketidakharmonisan hubungan antara Bupati Alor dengan Ketua DPRD Kabupaten Alor yang disebabkan adanya miskomunikasi, hingga saling melaporkan ke pihak kepolisian. Padahal saat maju Pilkada, Amon diusung salah satunya oleh PDIP, dan ketua DPRD Alor merupakan kader PDIP.
Hal tersebut pun, kata Akmal, sangat mempengaruhi kinerja penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Alor dan berpotensi menghambat pelaksanaan program-program pembangunan hingga pada akhirnya merugikan masyarakat Kabupaten Alor. Sebab itu, Akmal pun meminta agar Gubernur mengambil langkah-langkah dan fasilitasi.
"Penyelesaian dan melaporkan hasilnya kepada Menteri Dalam Negeri pada kesempatan pertama, kemudian memastikan program-program strategis nasional dan pelayanan masyarakat tidak terganggu," dalam surat tersebut.
Klarifikasi Risma
Menteri Sosial Tri Rismaharini menjelaskan polemik video viral anak buahnya yang dimarahi Bupati Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT) Amon Djobo.
Risma mengaku berusaha menghubungi pihak pemerintah maupun yang berwenang di NTT, namun terkendala karena jaringan telepon terganggu akibat bencana alam banjir Alor, Adonara dan Lembata serta di Sumba Timur.
"Tak jelaskan ya, jadi sebetulnya itu bantuan bukan PKH, tapi Bantuan untuk bencana. Jadi kalau bantuan untuk bencana gimana kita saat itu saya sendiri saya ngirim barang saat itu dari jakarta jauh, kita kepingin cepat kita kirim dari Surabaya, " ucap dia di Bandung, Rabu (2/6).
"Kalau dari Surabaya angkutan itu gratis kita tidak bisa masuk ke pulau itu. Saya hubungi bagaimana kondisi di sana karena hampir seluruh NTT (jaringan telekomunikasi terganggu), saya hubungi kepala dinas, staf saya, enggak ada yang bisa karena memang saat itu jaringan terputus," tuturnya.
Risma akhirnya berinisiatif untuk menghubungi Ketua DPRD Alor, Enny Anggrek untuk menanyakan kondisi terbaru sekaligus membantu menyalurkan bantuan kepada warga terdampak.
"Saya masih ada WA-nya saya bisa tunjukan bahwa kami tidak punya kepentingan apapun. Terus begitu barang tidak bisa masuk beliau (Ketua DPRD) menawarkan, 'Bu itu ada paket dari Dolog (depot logistik) yang ibu bisa ganti karena kita tidak bisa merapat bantuan karena cuacanya buruk," kata dia.
Risma pun menyetujui usulan itu karena menilai banyak warga yang butuh bantuan dengan penyaluran cepat.
"Seperti itu, akhirnya ya sudahlah dibagi. Tidak ada (kepentingan apapun) sekali lagi itu bukan PKH. Kami mulai bulan Januari tidak ada bantuan sosial dalam bentuk barang, tidak ada. Itu adalah bantuan bencana," terang dia.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Video Penghulu Karya Mukti dan Penghulu Bagan Nibung serta perangkatnya deklarasi mendukung caleg beredar dan viral di media sosial.
Baca SelengkapnyaApdesi Kabupaten Tangerang menyebut pilkada lewat Parpol hanya membuat kades melayani kepentingan parpol.
Baca SelengkapnyaMenurut Ganjar, hal itu bisa mengerem potensi penyalahgunaan bansos.
Baca SelengkapnyaKasus ini sebelumnya menjadi perhatian publik setelah video ajakan dari kades viral di media sosial.
Baca SelengkapnyaKomarudin meminta kepada Pj yang ingin menjadi tim sukses salah satu palson untuk silakan keluar
Baca SelengkapnyaDalam video tersebut, seseorang bicara tentang dukungan terhadap Andra Soni dan Ratu Zakiyah
Baca SelengkapnyaPlh. Direktur Jenderal Politik dan PUM Kemendagri, Togap Simangunsong menyebut para Kepala Daerah dan ASN dilarang melakukan pencopotan baliho sepihak
Baca SelengkapnyaAnwar dinilai turut serta mendukung dan mengkampanyekan calon gubernur-wakil gubernur Banten Andra Soni-Dimyati Nataksumah.
Baca Selengkapnya"Tak bisa gubernur, bupati tak mau atau mau. Pemerintahan ini sistem komando kalau perlu,"
Baca Selengkapnya"Khofifah gas pol, Khofiah gas pol. Khofifah menang, menang yes!"
Baca SelengkapnyaPemprov Jateng tidak segan memberikan sanksi tegas kepada yang melanggar aturan netralitas
Baca SelengkapnyaViral video Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Boyolali mengaku diperintah untuk memenangkan PDIP dan Ganjar.
Baca Selengkapnya