Viral Barang Bukti Thrifting Mau Diambil Buat Lebaran, DPR: Sepele Tapi Fatal

Merdeka.com - Viral tangkapan layar di media sosial tentang barang bukti baju bekas impor 'thrifting' hasil penyitaan mau dibawa pulang untuk lebaran. Polda Metro Jaya tengah menyelidiki pengunggah tersebut.

Hal ini mengundang reaksi Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Politikus NasDem tersebut menilai, Polda Metro Jaya harus dalami dugaan tersebut dengan serius.

"Mohon Polda Metro Jaya segera dalami dugaan ini. Panggil pihak pengunggah postingan dan mintai keterangan. Kasus ini harus cepat diselesaikan agar tidak menimbulkan spekulasi liar di tengah masyarakat. Dan jika benar terjadi, Polda Metro harus pastikan oknum tersebut ditangani dengan tegas. Sebab saya lihat, kepercayaan masyarakat jadi taruhannya," ujar Sahroni dalam keterangannya, Selasa (4/4).

Kekhawatiran tersebut datang karena Sahroni melihat ada potensi masyarakat jadi enggan mengikuti instruksi Presiden terkait larangan pakaian bekas impor. Jadi walaupun terlihat 'hanya' sepotong pakaian bekas, tapi efek domino yang ditimbulkan akan sangat berbahaya. Oleh karena itu, Sahroni meminta Polda Metro Jaya cepat menyelesaikan kasus ini.

"Ini kan kebijakan Presiden sudah bagus, alasannya pun masuk akal dan sudah mulai diterima masyarakat. Jangan sampai nanti ini jadi rusak semua karena permainan oknum demi sepotong dua potong kain. Bahaya sekali efek ke masyarakatnya nanti, bisa-bisa masyarakat dan pedagang jadi enggan ikuti aturan kebijakan. Terlihat sepele namun sebenarnya fatal," kata Sahroni.

Seperti diketahui, viral sebuah status sebuah akun mengunggah foto barang sitaan thrifting. Akun tersebut menuliskan.

'Ngakak banget punya aa katanya ga usah beli baju lebaran. Di kantor banyak barang-barang sitaan nanti dibawa pulang. Resikonya punya aa kerja di Dirkrimsus ya gini.'

Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, informasi itu masih belum dipastikan kebenarannya.

Sebab, barang bukti hasil sitaan tersebut masih berada di Polda Metro Jaya dan ditangani dengan prosedur yang ada.