Follow
Viral Kerumunan Pesta di Hotel, Gubernur Sumut Bakal Tegur Penyelenggara
Merdeka.com - Video sejumlah wanita yang sedang berpesta dan berjoget tanpa menerapkan protokol kesehatan (prokes) di salah satu hotel di Kota Medan, pada Rabu (21/4) malam, viral di media sosial. Kerumunan para wanita itu diketahui merupakan acara family gathering salah satu produk kosmetik.
Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi mengaku bakal menegur pihak hotel lantaran menyelenggarakan pesta tanpa menerapkan prokes.
"Pasti itu melanggar. Untuk itu kami tegur, hotelnya berurusan dengan Satuan tugas (Satgas Covid-19)," ujar Edy di Medan, Jumat (23/4).
-
Siapa yang melanggar kode etik? Diketahui, sanksi tersebut disebabkan pelanggaran kode etik yang dilakukan Hasyim sebab terkait pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas pelanggaran? IEG mendapati adanya indikasi venue-venue di beberapa kota yang melakukan pelanggaran, yang mana para pelaku usaha ini melakukan kegiatan nonton secara ilegal atau tanpa melakukan pendaftaran terlebih dahulu.
-
Siapa yang diduga melanggar prosedur? Polres Metro Jakarta Barat telah menugaskan Propam untuk menyelidiki oknum anggota Unit Narkoba Polsek Tambora yang menangkap penyanyi dangdut Saipul Jamil.
-
Siapa saja yang bisa ditegur? Pastikan niat Anda murni untuk memberikan nasihat demi kebaikan, bukan untuk mempermalukan atau menghina orang yang ditegur.
-
Siapa yang berwenang menangani pelanggaran kode etik? Penanganan pelanggaran kode etik pemilu dilakukan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
-
Apa yang dilakukan EMTEK untuk mencegah pelanggaran? Para pelaku usaha yang berminat untuk mengadakan nonton bersama disarankan mendaftarkan diri agar menjadi mitra Dengan semakin maraknya kegiatan nonton bersama di tempat-tempat komersial, Indonesia Entertainment Group (IEG) sebagai pihak yang ditunjuk oleh grup SCM untuk mengelola kegiatan nonton bersama, khususnya untuk konten-konten olahraga milik grup SCM, kembali melakukan pengawasan dan penindakan hukum bersama dengan kuasa hukum dari kantor hukum Ginting & Associates serta Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Edy menegaskan, tindakan terhadap para pelanggar prokes akan tetap diproses, termasuk pihak penyelenggara yang menciptakan kerumunan.
"Tindakan tetap berjalan. Aturan dikhianati, maka ada tindakan," tegasnya.
Namun, Edy menampik jika penerapan prokes yang dilakukan masyarakat belakangan ini sedikit mengendur.
"Tidak kendur itu. Satu tahun tiga bulan sudah (pandemi) mungkin sudah agak agak bosan, diingatkan balik kembali. Jangan bosan karena ini untuk menjaga kesehatan," pungkasnya.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Jenderal Bintang Satu ini wanti-wanti anak buah soal netralitas dalam Pemilu 2024
Baca Selengkapnya
Apa yang diinginkan Ketua Umum Partai Demokrat ini karena ingin menertibkan aset-aset negara.
Baca Selengkapnya
Budi Suryawan mengatakan surat peringatan itu akan diberikan sebagai bentuk teguran atas kelalaiannya pengelola hotel
Baca Selengkapnya
Satpol PP juga mengamankan minuman keras atau beralkohol di salah satu tempat hiburan malam (THM).
Baca Selengkapnya
Pengerukan tebing menjadi sorotan para netizen karena dianggap merusak lingkungan alam Bali.
Baca Selengkapnya
Polisi sampai turun tangan mendatangi lokasi dan bertemu pemilik hajatan agar segera menghentikan kegiatannya.
Baca Selengkapnya
Mustajab memboyong pasukan biru untuk membersihkan kompleksnya, di Perumahan Radiance Villa.
Baca Selengkapnya
Pemanggilan itu dilakukan setelah viral vidro di media sosial terkait pembubaran diskusi dilakukan sekelompok orang diduga preman
Baca Selengkapnya
Selain itu, Bintoro mengungkap jika bisnis pesta seks ini dijalankan oleh para sindikat.
Baca Selengkapnya
Menurut Sandi, ritual itu ternyata terjadi di daerah Kabupaten Karangasem, bukan di Ubud Kabupaten Gianyar.
Baca Selengkapnya
Manajemen Hotel Orchardz mengaku kalau penyelenggara kontes kecantikan transgender masih belum melunasi biaya penyewaan
Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Jakarta akan mengusulkan Manajemen Hotel Orchardz di Sawah Besar dijatuhkan surat peringatan pertama akibat kontes kecantikan transgender.
Baca Selengkapnya