Viral Siswa Wajib Pakai Busana Muslim, ini Penjelasan SD di Gunung Kidul

Merdeka.com - SD Negeri Karangtengah III yang berada di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul mengeluarkan surat edaran yang mewajibkan siswanya untuk mengenakan pakaian muslim. Surat edaran yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri Karangtengah III ini ramai diperbincangkan di media sosial.

Surat edaran yang ditujukan untuk orangtua siswa SD Negeri Karangtengah III ini ditandatangani pada Selasa (18/6) yang lalu. Dalam surat edaran itu berisi tiga poin terkait penggunaan seragam muslim untuk siswa.

Poin pertama adalah siswa baru kelas 1 di Tahun Pelajaran 2019/2020 wajib memakai seragam muslim. Poin kedua tertulis siswa kelas II-VI belum diwajibkan mengganti seragam muslim. Sedangkan di poin ketiga di tahun pelajaran 2020/2021 semua siswa wajib berpakaian Muslim.

Selain berisi poin tersebut, surat edaran juga mencantumkan gambar contoh seragam muslim yang akan dipakai oleh siswa SD Negeri Karangtengah III. Gambar contoh seragam itu yaitu seragam merah putih dan batik Gunungkidul serta seragam pramuka.

Kepala Sekolah SD Negeri Karangtengah III, Pujiastuti membenarkan terkait surat edaran tersebut. Menurutnya surat edaran itu disusun bersama oleh kepala sekolah, guru dan karyawan SD Negeri Karangtengah III.

"Benar surat edaran itu dibuat oleh sekolah kami. Surat itu dibuat oleh guru dan karyawan kami," ujar Pujiastuti, Selasa (25/6).

Pujiastuti mengungkapkan jika sebelum surat edaran dikeluarkan, pihaknya telah melakukan pertemuan dengan orang tua siswa. Dalam pertemuan itu, aturan mengenakan seragam muslim itu didiskusikan bersama.

"Dalam forum pertemuan wali murid kami menyampaikan bahwa kalau pas kegiatan salat anak yang laki-laki itu pakai sarung kemudian yang kecil-kecil belum bisa pakai itu ribet itu. Tujuan saya biar anak nggak ribet," ungkap Pujiastuti.

Pujiastuti menjelaskan bahwa dari 127 siswa yang bersekolah di SD Negeri Karangtengah III kesemuanya adalah muslim. Meskipun demikian, Pujiastuti mengakui jika surat edaran itu akan direvisi oleh pihaknya.

"Memperhatikan saran dan masukan dari berbagai pihak dan untuk menjamin pemberian hak kepada peserta didik maka bersama ini kami mencabut surat edaran tertanggal 18 Juni 2019 yang mengatur tentang pemakaian seragam," pungkas Pujiastuti.