Vonis Ahok diharap tak ganggu diplomasi Indonesia dengan negara lain

Merdeka.com - Peradilan Indonesia tengah mendapat sorotan dunia internasional setelah hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memvonis Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama dua tahun penjara atas kasus penistaan agama. Beberapa negara menyampaikan pandangannya melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

Wakil Menteri Luar Negeri Abdurrahman Mohammad Fachir berharap penilaian, catatan maupun pandangan dari negara-negara lain atas kasus Ahok tidak mengganggu diplomasi Indonesia dengan dunia internasional. Dia juga berharap tidak muncul kekhawatiran tindakan intoleransi di tanah air.

"Pentingnya posisi Indonesia di internasional dalam menjaga nilai-nilai keberagaman dalam waktu ke waktu mendapat berbagai ujian (selepas vonis Ahok)," kata Abdurrahman saat menghadiri forum Expert Meeting on Digital Diplomacy yang diadakan Center for Digital Society (CfDS) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (FISIPOL UGM) Sleman, Yogyakarta, Rabu (17/5).

Abdurrahman mengungkapkan bahwa toleransi, demokrasi dan keberagaman merupakan bahan unggulan Kemenlu untuk diplomasi dengan berbagai negara. Indonesia selama ini mendapat apresiasi dari dunia internasional karena demokrasi dan toleransinya.

"Di satu sisi (toleransi) dikhawatirkan, namun juga dihargai. Keberagaman itu bisa memupuk toleransi, moderasi, dan kebersamaan. Itu yang sedang dilakukan menteri luar negeri, termasuk Presiden," papar Abdurrahman.

Toleransi dan keberagaman di Indonesia, harus terus dijaga. Vonis yang dijatuhkan pada Ahok harus menunjukkan bahwa segala hal sudah sesuai dengan aturan dan praktik hukum.

"Komentar atau pendapat kita, peristiwa di Indonesia terjadi sesuai dengan norma-norma yang berlaku secara universal. Untuk warga Indonesia di luar negeri bisa bertindak dengan normal saja," ucap Abdurrahman.