Vonis demosi 2 anggota Densus 88 pembunuh Siyono berlaku 4 tahun

Merdeka.com - Mabes Polri memastikan sanksi penurunan pangkat dan dipindahtugaskan ke satuan lain terhadap AKPB T dan Ipda H atas kelalaian dan pelanggaran standar operasional prosedur (SOP) yang berujung tewasnya terduga teroris Siyono, berlaku selama empat tahun. Evaluasi akan dilakukan selama masa sanksi tersebut dijalankan keduanya.

"Sanksi ini berlaku empat tahun. Nanti akan dievaluasi, apakah mereka bisa menjalani sanksi itu apa tidak," kata Kadiv Humas Mabes Polri, Brigjen Boy Rafli Amar di Gedung Auditorium PTIK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (12/5).

Boy menjelaskan, kedua anggota Densus 88 itu terbukti melakukan kelalaian sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia. Menurut Boy, kelalaian tersebut akibat keduanya kurang tegas dan tidak menjalankan prosedur seperti pemasangan borgol yang benar sehingga Siyono dapat leluasa bergerak.

Boy memastikan, keduanya sudah meminta maaf kepada keluarga Siyono sebagai konsekuensi dari hukuman yang ia lakukan. Namun atas sanksi yang diberikan, keduanya mengajukan banding atas keputusan yang menimpa mereka.

Sementara itu, majelis akan memberikan waktu 14 hari untuk memikirkan banding apa yang mereka akan ajukan. Boy berharap agar peristiwa ini menjadi evaluasi di masa yang akan datang. Terutama terkait masalah pengawalan tahanan seperti pemasangan borgol yang tepat agar tahanan tidak melawan.

"Ke depan kami akan memberantas terorisme di Indonesia, menjadikan negara ini aman dan damai," pungkas Boy.

Menanggapi hal tersebut, keluarga Siyono melalui Koordinator Kuasa Hukum Suratmi, Sutrisno Raharjo mengatakan bisa menghormati putusan tersebut. Kendati demikian, keluarga menganggap putusan tersebut masih jauh dari rasa keadilan seperti yang diinginkan keluarga. Hukuman tersebut, kata dia, belum sebanding dengan hilangnya nyawa Siyono.

"Putusan etik ini masih jauh dari harapan yang kami percayakan kepada pihak Polri. Kalau sanksinya hanya dengan pemindahan tugas, kami tidak yakin, kecil kemungkinannya polisi akan membawa kasus ini ke ranah pidana," ujar Sutrisno, saat dihubungi wartawan, Kamis (12/5).

Kalau hanya dengan penurunan pangkat dan pemindahan tugas ke satuan lain, keluarga merasa hukuman tersebut terlalu ringan dan tidak sesuai dengan nilai keadilan yang diperjuangkan. Apalagi, lanjut Sutrisno, kedua anggota Densus 88 tersebut akan melakukan banding. Menurutnya, sanksi yang dikenakan terhadap kedua anggota Densus 88 tak lebih hanya sebagai bentuk perlindungan korps saja.

Dalam waktu dekat pihaknya akan membuat laporan polisi terkait kematian almarhum Siyono. Laporan tersebut, tambah dia, perlu dilakukan karena putusan yang dilakukan Polri saat ini tidak sesuai yang diperjuangkan keluarga.

"Kalau putusan saat ini kami bisa menerima dan menghormati, karena itu sebagai proses peradilan di kepolisian. Tapi kami merasa itu saja tidak cukup, karena tidak ada proses pidana. Kemarin kami sudah berbicara dengan keluarga, intinya mereka siap melaporkan tindakan 2 anggota Densus ke ranah hukum pidana. Dalam waktu dekat kami juga akan ketemu dengan semua anggota keluarga almarhum untuk membahas masalah ini," tandas Sutrisno.