Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Wacana program full day school perlu dikaji mendalam

Wacana program full day school perlu dikaji mendalam Hari pertama sekolah. ©2016 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mewacanakan program full day school atau perpanjangan jam sekolah untuk tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP). Gagasan ini menuai reaksi sejumlah pihak. Salah satunya Wakil Ketua DPR Fadli Zon.

Fadli meminta dilakukan kajian lebih mendalam terhadap wacana sistem belajar full day school sebelum akhirnya diterapkan.

"Nah kalau sekarang mau ada gagasan itu coba dikaji lebih dulu lah sebelum dilempar ke publik. Apakah ini memang bagus atau tidak, sejauh mana. Kalau bagus ya enggak apa-apa diterapkan," kata Fadli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/8).

Orang lain juga bertanya?

Kajian ini diperlukan karena DPR ingin kebijakan yang diambil Muhadjir berjalan efektif, terutama soal anggaran. Dia mencontohkan, pergantian kebijakan membutuhkan proses dan anggaran yang besar seperti saat era Anies Baswedan yang merevisi kurikulum belajar.

"Kemarin itu waktu saudara Anies menjadi menteri, kurikulum yang sebelumnya sudah diputuskan, direvisi. Padahal itu juga sudah melalui suatu proses anggaran yang cukup banyak ya, mungkin triliunan juga untuk menyiapkan pergantian itu," tegasnya.

Meski demikian, pihaknya meyakini gagasan Muhadjir cukup baik. Apalagi, di mata Fadli, Muhadjir adalah orang yang sangat berkompeten di bidang pendidikan.

"Karena setahu saya Muhadjir ini memang orang yang sangat ahli di bidang pendidikan. Orang yang punya kompetensilah, dan memang passion-nya di bidang pendidikan," katanya.

Seperti diketahui, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menggagas pendidikan dasar (SD dan SMP), baik negeri maupun swasta menggunakan sistem full day school. Adapun tujuannya, kata dia, agar anak tidak sendiri ketika orang tua mereka masih bekerja.

"Dengan sistem full day school ini secara perlahan anak didik akan terbangun karakternya dan tidak menjadi liar di luar sekolah ketika orang tua mereka masih belum pulang dari kerja," kata Mendikbud Muhadjir seperti dilansir dari Antara, Senin (8/8).

Menurut Muhadjir, kalau anak-anak tetap berada di sekolah, mereka bisa menyelesaikan tugas-tugas sekolah dan mengaji sampai dijemput orang tuanya usai jam kerja. Kemudian anak-anak bisa pulang bersama-sama orang tua mereka, sehingga ketika berada di rumah, mereka tetap dalam pengawasan, khususnya orang tua.

Untuk mengaji, katanya, pihak sekolah bisa memanggil guru ngaji atau ustaz yang sudah diketahui latar belakang dan rekam jejaknya. Tetapi kalau mereka mengaji di luar, dikhawatirkan ada yang mengajarkan hal-hal yang menyimpang dari Islam.

(mdk/noe)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Mendikdasmen akan Evaluasi Kurikulum Merdeka dan Sistem Zonasi
Mendikdasmen akan Evaluasi Kurikulum Merdeka dan Sistem Zonasi

Abdul Mu'ti bersama jajarannya akan mengkaji ulang ketiga kebijakan tersebut dengan mendengarkan masukan dari berbagai pihak terkait.

Baca Selengkapnya
Hasil Rapat DPR: Anggaran Pendidikan Belum Sesuai Konstitusi, Alokasi ke Dana Desa Tanpa Evaluasi
Hasil Rapat DPR: Anggaran Pendidikan Belum Sesuai Konstitusi, Alokasi ke Dana Desa Tanpa Evaluasi

Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI menyampaikan lima kesimpulan terkait masalah anggaran pendidikan

Baca Selengkapnya
Demokrat Dukung Wacana Prabowo Tambah Kementerian: Bisa Makin Fokus dan Spesifik Ngurus Rakyat
Demokrat Dukung Wacana Prabowo Tambah Kementerian: Bisa Makin Fokus dan Spesifik Ngurus Rakyat

Demokrat tidak masalah dengan wacana penambahan kementerian kabinet Prabowo-Gibran asalkan bermuara untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara.

Baca Selengkapnya
PDIP Setuju RUU Kementerian Negara Asalkan Penuhi Syarat Ini
PDIP Setuju RUU Kementerian Negara Asalkan Penuhi Syarat Ini

Padahal, sebelumnya jumlah kabinet dibatasi hanya 34 menteri.

Baca Selengkapnya
Dapat Alokasi Anggaran Rp83,18 Triliun, Kemendikbud Ajukan Tambahan Rp26 Triliun untuk Tahun 2025
Dapat Alokasi Anggaran Rp83,18 Triliun, Kemendikbud Ajukan Tambahan Rp26 Triliun untuk Tahun 2025

Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam rapat meminta adanya penambahan anggaran.

Baca Selengkapnya
Misbakhun Gulirkan Ide Pemeriksaan Bertema untuk BPK di Era Prabowo-Gibran
Misbakhun Gulirkan Ide Pemeriksaan Bertema untuk BPK di Era Prabowo-Gibran

Misbakhun menyinggung soal Asta Cita atau visi dan misi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada pemerintahan mendatang.

Baca Selengkapnya
PKS Kritik Rencana Program Makan Siang Gratis Pakai Dana BOS, Bikin Gelisah Guru
PKS Kritik Rencana Program Makan Siang Gratis Pakai Dana BOS, Bikin Gelisah Guru

Dia juga menilai tak seharusnya dibahas di pemerintahan saat ini.

Baca Selengkapnya
DPR Bicara Merdeka Belajar Era Mendikbud Nadiem Makarim: Jika Itu Positif Harus Dipertimbangkan
DPR Bicara Merdeka Belajar Era Mendikbud Nadiem Makarim: Jika Itu Positif Harus Dipertimbangkan

Komisi X DPR menilai program Merdeka Belajar disebutnya bukan merupakan program baru. Karena hal itu bagian dari kurikulum lama yang diperkuat lagi.

Baca Selengkapnya
Alasan Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Dibahas di Rapat Kabinet Jokowi
Alasan Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Dibahas di Rapat Kabinet Jokowi

Program makan siang gratis telah dibahas dalam rapat kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Senin 26 Februari 2024

Baca Selengkapnya
Banggar DPR Percaya Pemerintahan Baru akan Fokus Tingkatkan Kualitas Pendidikan
Banggar DPR Percaya Pemerintahan Baru akan Fokus Tingkatkan Kualitas Pendidikan

Said Abdullah, mengatakan DPR berkomitmen untuk terus mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar minimal 20 persen dari APBN.

Baca Selengkapnya
PDIP Minta Revisi UU MK Tidak Tergesa-gesa Disahkan, Ini Alasannya
PDIP Minta Revisi UU MK Tidak Tergesa-gesa Disahkan, Ini Alasannya

Banyak tantangan yang bakal dihadapi bila keuangan negara tak digodok matang.

Baca Selengkapnya
DPR Fokus Bahas 17 RUU, Puan: Pembangunan Nasional Menyeluruh Jadi Prioritas
DPR Fokus Bahas 17 RUU, Puan: Pembangunan Nasional Menyeluruh Jadi Prioritas

RUU tersebut masih di tahap pembicaraan tingkat satu yang pembahasannya masih dilakukan oleh komisi-komisi terkait.

Baca Selengkapnya