Wacana program full day school perlu dikaji mendalam
Merdeka.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mewacanakan program full day school atau perpanjangan jam sekolah untuk tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP). Gagasan ini menuai reaksi sejumlah pihak. Salah satunya Wakil Ketua DPR Fadli Zon.
Fadli meminta dilakukan kajian lebih mendalam terhadap wacana sistem belajar full day school sebelum akhirnya diterapkan.
"Nah kalau sekarang mau ada gagasan itu coba dikaji lebih dulu lah sebelum dilempar ke publik. Apakah ini memang bagus atau tidak, sejauh mana. Kalau bagus ya enggak apa-apa diterapkan," kata Fadli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/8).
-
Bagaimana DPR memastikan target RPJMN tercapai? Hal ini tentu berimplikasi pada intervensi yang perlu dilakukan, terutama indikator mana saja yang perlu extra effort untuk mencapainya,' kata Puteri.
-
Siapa yang diharap DPR bekerja maksimal? 'Pilkada serentak ini pastinya tidak kalah ‘panas’ dari Pemilu kemarin. Dan salah satu ruang pertarungan ide itu adanya di ruang digital, media sosial. Nah peran Polri di sini yaitu memastikan agar tidak adanya hoaks yang dapat memecah belah masyarakat. Konten-konten ujaran kebencian dan fitnah juga harus dipantau. Jangan sampai ada pihak yang sengaja menggiring dan menyesatkan masyarakat. Saya yakin polisi bisa 100% menjaga kondusifitas keamanan sepanjang Pilkada,' ujar Sahroni dalam keterangan (11/9).
-
Bagaimana DPR mendukung kinerja Kejagung? 'Tentunya Komisi III selalu memantau serta mengapresiasi kinerja setiap insan Adhyaksa, di mana pun mereka berdinas. Karena mengemban amanah menjadi penegak hukum itu memang tidak mudah. Pastinya ada berbagai godaan dan rintangan yang terus merintangi kinerja jaksa.'
-
Kenapa DPR pentingkan target RPJMN 2020-2024? 'Asumsi dan sasaran pembangunan yang kita bahas hari ini sangatlah menentukan apakah kita bisa mengejar target pertumbuhan ekonomi, inflasi, target pengurangan tingkat pengangguran, hingga pengurangan kemiskinan yang ditargetkan dalam RPJMN.
-
Kenapa DPR ingin Kemenpan RB buat aturan khusus? 'KemenPAN-RB harus segera membuat aturan spesifik demi menghadirkan ruang kerja yang aman bagi para ASN. Aturan-aturan ini penting agar pelecehan yang sebelumnya seringkali dianggap lazim, bisa diberantas dan dicegah. Kita tidak mau lagi ada ruang abu-abu dalam kasus pelecehan ini,' ujar Sahroni dalam keterangan, Senin (25/3).
-
DPR ikut jaga apa di ekonomi? 'Kita patut bersyukur ekonomi Indonesia tetap tumbuh di kisaran 5 persen hingga Kuartal III-2023. Keberhasilan ini tentu tidak terlepas dari peran pemerintah yang senantiasa memperhatikan daya beli dan konsumsi masyarakat melalui berbagai skema bantuan sosial dan subsidi.'
Kajian ini diperlukan karena DPR ingin kebijakan yang diambil Muhadjir berjalan efektif, terutama soal anggaran. Dia mencontohkan, pergantian kebijakan membutuhkan proses dan anggaran yang besar seperti saat era Anies Baswedan yang merevisi kurikulum belajar.
"Kemarin itu waktu saudara Anies menjadi menteri, kurikulum yang sebelumnya sudah diputuskan, direvisi. Padahal itu juga sudah melalui suatu proses anggaran yang cukup banyak ya, mungkin triliunan juga untuk menyiapkan pergantian itu," tegasnya.
Meski demikian, pihaknya meyakini gagasan Muhadjir cukup baik. Apalagi, di mata Fadli, Muhadjir adalah orang yang sangat berkompeten di bidang pendidikan.
"Karena setahu saya Muhadjir ini memang orang yang sangat ahli di bidang pendidikan. Orang yang punya kompetensilah, dan memang passion-nya di bidang pendidikan," katanya.
Seperti diketahui, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menggagas pendidikan dasar (SD dan SMP), baik negeri maupun swasta menggunakan sistem full day school. Adapun tujuannya, kata dia, agar anak tidak sendiri ketika orang tua mereka masih bekerja.
"Dengan sistem full day school ini secara perlahan anak didik akan terbangun karakternya dan tidak menjadi liar di luar sekolah ketika orang tua mereka masih belum pulang dari kerja," kata Mendikbud Muhadjir seperti dilansir dari Antara, Senin (8/8).
Menurut Muhadjir, kalau anak-anak tetap berada di sekolah, mereka bisa menyelesaikan tugas-tugas sekolah dan mengaji sampai dijemput orang tuanya usai jam kerja. Kemudian anak-anak bisa pulang bersama-sama orang tua mereka, sehingga ketika berada di rumah, mereka tetap dalam pengawasan, khususnya orang tua.
Untuk mengaji, katanya, pihak sekolah bisa memanggil guru ngaji atau ustaz yang sudah diketahui latar belakang dan rekam jejaknya. Tetapi kalau mereka mengaji di luar, dikhawatirkan ada yang mengajarkan hal-hal yang menyimpang dari Islam.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Abdul Mu'ti bersama jajarannya akan mengkaji ulang ketiga kebijakan tersebut dengan mendengarkan masukan dari berbagai pihak terkait.
Baca SelengkapnyaPanja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI menyampaikan lima kesimpulan terkait masalah anggaran pendidikan
Baca SelengkapnyaDemokrat tidak masalah dengan wacana penambahan kementerian kabinet Prabowo-Gibran asalkan bermuara untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara.
Baca SelengkapnyaPadahal, sebelumnya jumlah kabinet dibatasi hanya 34 menteri.
Baca SelengkapnyaMendikbudristek Nadiem Makarim dalam rapat meminta adanya penambahan anggaran.
Baca SelengkapnyaMisbakhun menyinggung soal Asta Cita atau visi dan misi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada pemerintahan mendatang.
Baca SelengkapnyaDia juga menilai tak seharusnya dibahas di pemerintahan saat ini.
Baca SelengkapnyaKomisi X DPR menilai program Merdeka Belajar disebutnya bukan merupakan program baru. Karena hal itu bagian dari kurikulum lama yang diperkuat lagi.
Baca SelengkapnyaProgram makan siang gratis telah dibahas dalam rapat kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Senin 26 Februari 2024
Baca SelengkapnyaSaid Abdullah, mengatakan DPR berkomitmen untuk terus mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar minimal 20 persen dari APBN.
Baca SelengkapnyaBanyak tantangan yang bakal dihadapi bila keuangan negara tak digodok matang.
Baca SelengkapnyaRUU tersebut masih di tahap pembicaraan tingkat satu yang pembahasannya masih dilakukan oleh komisi-komisi terkait.
Baca Selengkapnya