Follow
Wacana Sanksi Jika Tak Pakai PeduliLindungi, DPR Minta Pemerintah Fokus Urus Prokes
Merdeka.com - Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera meminta pemerintah tak terlalu kaku menerapkan kebijakan penggunaan aplikasi PeduliLindungi. Hal ini merespons sanksi bagi pengusaha yang melanggar aturan penggunaan aplikasi PeduliLindungi di tempat usahanya.
"Jangan kaku. Semua musti fokusi pada protokol kesehatan. Bukan memaksa bagaimana caranya," kata Mardani kepada wartawan, dikutip Kamis (23/12).
Mardani menilai, mewajibkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi kurang bijak. Sebab, penggunaan aplikasi tersebut belum merata.
-
Kenapa aplikasi penipuan berbahaya? Penipuan dapat menyebabkan kerugian finansial, pencurian identitas, dan penyusupan informasi sensitif.
-
Kenapa aplikasi Pemda punya nama nyeleneh? Di media sosial Instagram, ramai diperbincangkan aplikasi-aplikasi yang memiliki nama aneh. Malah cenderung berkonotasi negatif bagi sebagian orang. Nama-nama aplikasi jorok itu kebanyakan dimiliki oleh instansi pemerintah.
-
Kenapa orang menggunakan aplikasi penguntit? Stalkerware biasanya menyamar sebagai aplikasi anti-pencurian atau kontrol orang tua (parental control) yang sah di ponsel cerdas, tablet, dan komputer. Setelah dipasang tanpa persetujuan dan pemberitahuan korban – perangkat lunak tersebut akan memberikan pelaku sarana untuk mendapatkan kendali atas kehidupan korban.
-
Kenapa Wamen Raja Juli Antoni meminta masyarakat untuk menggunakan sertifikat dengan bijak? Raja Juli meminta mayarakat untuk dapat mempergunakan sertifikat itu dengan bijak.
-
Mengapa BRI mengimbau nasabah untuk tidak meng-install aplikasi dari sumber tidak resmi? Dengan semakin beragamnya modus penipuan secara digital, BRI mengimbau agar nasabah tidak sembarang meng-install aplikasi dengan sumber yang tidak resmi dan tidak dapat dipertanggung jawabkan, salah satunya adalah file APK yang dikirim melalui aplikasi chat tersebut,“ ucapnya.
-
Mengapa penting hati-hati saat menggunakan WiFi umum? Banyak ahli keamanan siber mengingatkan agar selalu berhati-hati selama menggunakan WiFi umum. Termasuk di antaranya, risiko perangkat rentan terhadap serangan siber, seperti pencurian informasi pribadi atau malware.
"Pertimbangkan kondisi daerah masing-masing. Tidak ada standar yang sama di seluruh nusantara," kata Mardani.
Oleh karenanya, politikus PKS itu meminta pemerintah pusat memberikan kelonggaran kepada pemerintah daerah untuk membuat aturan turunan dari kebijakan tersebut.
"Berikan fleksibilitas pada tiap kabupaten dan kota untuk membuat aturan turunan," ucapnya.
Untuk diketahui, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 440/7183/SJ tentang Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 Varian Omicron Serta Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi.
Dalam SE yang diterbitkan pada 21 Desember 2021 itu, Tito meminta kepala daerah di seluruh tingkatan untuk mengoptimalkan aplikasi PeduliLindungi di sejumlah titik.
Adapun tempat publik yang wajib memasang Aplikasi PeduliLindungi di antaranya fasilitas umum, fasilitas hiburan, pusat perbelanjaan, restoran dan tempat wisata serta pusat keramaian lainnya.
Pemda diminta untuk menegakkan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi secara konsisten dan menerbitkan Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang kewajiban penggunaan aplikasi tersebut dengan memberikan sanksi tegas bagi penyelenggara tempat kegiatan publik yang melanggar disiplin penggunaan Aplikasi PeduliLindungi.
"Pemberian sanksi di antaranya pencabutan sementara atau tetap terhadap izin operasional tempat usaha tersebut," bunyi SE tersebut dikutip pada Rabu (22/12).
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Baru-baru ini, muncul usulan kepala daerah dipilih lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Baca Selengkapnya
LSI Denny JA mewanti-wanti potensi merosotnya kepercayaan publik kepada Prabowo Subianto akibat isu Pilkada oleh DPRD
Baca Selengkapnya
Aturan ini telah luput dalam mempertimbangkan aspek tenaga kerja dan cukai yang menyertai produk tembakau dan rokok elektronik.
Baca Selengkapnya
Protes yang dilayangkan banyak mencermati kurangnya partisipasi publik dalam penyusunan peraturan-peraturan terkait kesehatan.
Baca Selengkapnya
Jokowi meminta pemerintah pusat dan daerah tidak membuat banyak program.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi mengingatkan agar anggaran besar tidak dibagikan ke dinas-dinas terkait
Baca Selengkapnya
Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI menyampaikan lima kesimpulan terkait masalah anggaran pendidikan
Baca Selengkapnya
Sebab, semakin banyak kementerian akan sulit untuk saling sinergi.
Baca Selengkapnya
Meski undang-undang ini sudah diberlakukan, penerapannya masih sering kali dianggap sebagai formalitas semata.
Baca Selengkapnya
Hasto menyebut pemerintah semestinya mendengarkan aspirasi rakyat terhadap aturan sebelum diterapkan.
Baca Selengkapnya
Taryono menambahkan, pengesahan 1 RUU dari 47 Daftar RUU Prioritas 2024 merupakan potret buram kinerja legislasi DPR.
Baca Selengkapnya
Tujuan dari revisi Perpres 191 adalah untuk menghindari penyalahgunaan subsidi yang seharusnya ditujukan kepada masyarakat kelas bawah.
Baca Selengkapnya