Wacanakan mobil pribadi masuk Busway, Ahok sebaiknya fokus pada ERP

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sempat mewacanakan untuk mengizinkan mobil untuk masuk jalur Transjakarta. Namun, rencana ini dikecam banyak pihak karena dianggap memihak kepada orang kaya.

Pengamat transportasi Izul Waro mengaku heran terhadap wacana tersebut. Sebab sikap Ahok lebih condong mendukung orang kaya. Terlebih setelah pemerintah daerah mengeluarkan aturan pelarangan motor melintasi Jalan MH Thamrin hingga Medan Merdeka Barat.

"Wacana tersebut sangat menyalahi konsep pembangunan transportasi," ungkap Izul saat dihubungi, Jumat (30/1).

Dia menambahkan, Busway dibuat khusus agar warga yang menggunakan moda transportasi Transjakarta tidak mengalami kemacetan sehingga kebijakan untuk memperbolehkan mobil pribadi masuk sangat kontrak produktif.

Izul menyarankan, Ahok untuk tetap fokus kepada rencana Pemprov DKI Jakarta untuk menerapkan Electronic Road Pricing (ERP). Karena program tersebut berbanding lurus dengan rencana pemerintah daerah untuk membebaskan Jakarta dari kemacetan.

"Kalau mau mengambil duit orang kaya dan dialihkan ke bus ya ambil saja dari ERP. Kalau diperbolehkan melintas di Busway itu salah besar. Sama saja dengan kebijakan enam ruas jalan Tol Dalam Kota yang memberikan karpet merah kepada penggunaan kendaraan pribadi," tutupnya.

Sebelumnya, Ahok mewacanakan mobil pribadi diperbolehkan melalui Busway, namun mereka akan dikenakan sistem berbayar Electronic Road Pricing (ERP). Ini baru dapat direalisasikan setelah separator jalur telah ditinggikan.

"Anda boleh masuk setelah tempelkan e-money di board mobil anda. Ketika anda akan melewati pintu jalur Busway terbuka, tetapi saldo e-money anda dipotong Rp 50 ribu," ungkapnya di Jalan Agus Salim, Jakarta Pusat, Kamis (29/1).

Dia menambahkan, besaran potongan saldo untuk dapat masuk jalur Transjakarta itu bisa ditingkatkan lebih tinggi. Jika ternyata arus kendaraan pribadi menyebabkan kemacetan di Jakarta.

"Kalau kamu enggak mau kena macet dan pengen nyolong jalur busway, kamu boleh masuk tapi bayar Rp 200 ribu. Kalau malah bikin macet, kami ubah jadi Rp 500 ribu," tutup mantan Bupati Belitung Timur ini.