Wagub Djarot sebut transisi TPST Bantargebang butuh 3 bulan

Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, mengunjungi TPST Bantargebang setelah dua pekan diambil alih dari swasta sejak 19 Juli lalu. Djarot mengakui pengelolaan belum maksimal karena masih dalam transisi.

"Dalam masa transisi, ada kendala wajar. Butuh waktu hingga tiga bulan agar pengelolaan bisa maksimal," kata Djarot di TPST Bantargebang, Kamis (4/8).

Menurut dia, sejumlah kebutuhan yang mendesak untuk memaksimalkan pengelolaan TPST Bantargebang ialah ketersediaan alat berat. Menurut dia, jumlah alat berat yang ada sekitar 22 lebih belum mencukupi kebutuhan.

"Saya minta agar dinas meminjam ke instansi lain seperti Kementerian PUPR, kalau perlu ke BUMN," ujar Djarot.

Menurut Djarot, ketersediaan alat berat yang terbatas mempengaruhi antrean truk sampah pada titik buang. Karena itu, ia meminta agar kebutuhan itu segera dipenuhi, sehingga para sopir bisa bekerja maksimal.

"Setiap hari ada sekitar 1.200 truk sampah mengirimkan sampah ke TPST Bantargebang, sehingga TPST beroperasi selama 24 jam," ucap Djarot.

Selain alat berat, kata dia, kebutuhan mendesak ialah tanah uruk. Soalnya tanah tersebut untuk menguruk timbunan sampah agar tidak menimbulkan bau tak sedap.

"Sekarang ini cukup lumayan baunya, tapi kalau sudah diuruk bau akan berkurang," ujar Djarot.

Kepala Dinas Kebersihan DKI, Isnawa Adji, mengatakan pihaknya tengah mengupayakan peminjaman alat berat sebanyak 10-15 unit ke Dinas Bina Marga DKI maupun ke Kementerian PUPR.

"Kami akan tindak lanjuti rekomendasi dari Pak Wagub meminjam ke BUMN juga," ujarnya.

Isnawa mengatakan, butuh anggaran cukup banyak buat memenuhi kebutuhan di TPST Bantargebang. Misalnya, uang kompensasi bau selama enam bulan (Juli-Desember) kepada 18 ribu kepala keluarga di sekitar TPST Bantargebang.

"Satu kepala keluarga nantinya mendapatkan Rp 500 ribu per tiga bulan. Kami usulkan Rp 35 miliar," ujar Isnawa.

Selain itu, kata dia, pemerintah juga mengusulkan anggaran untuk pembelian alat berat sebanyak 30 unit jenis eskavator, wheel loader, dan buldozer berikut pengadaan BBM, serta pengadaan armada pendukung seperti kendaraan tangki air, gerobak motor, dan truk gendong.

"Kami juga mengusulkan anggaran untuk gaji pegawai lepas sebanyak 565 orang, dan untuk pemberian BPJS Kesehatan kepada 6 ribu pemulung," kata Isnawa.

Isnawa mengatakan, para pegawai lepas yang baru di-take over dari pengelola lama akan mendapatkan gaji sesuai dengan nilai upah minimum DKI sebesar Rp 3,1 juta. Kini pemerintah tengah menyiapkan surat kontrak bagi pegawai lepas tersebut.

"Mereka menjadi tanggungan pemerintah per 1 Agustus, dan akan menerima gaji mulai 1 September," kata Isnawa.

Kebutuhan lain, kata dia, pembelian tanah uruk untuk cover soil dan sanitary land fill, pemeliharaan sarana dan prasarana di TPST Bantargebang. (mdk/ary)