Wagub DKI tegaskan aturan gaji 'selangit' PNS tidak akan dihapus

Merdeka.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi menegur Pemprov DKI Jakarta karena memberikan gaji fantastis kepada pegawainya. Bahkan, dia meminta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk membatalkan sistem tunjangan kinerja daerah (TKD) Dinamis.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat tidak sepakat dengan masukan yang diberikan oleh Yuddy. Bahkan dia bersedia untuk memaparkan kepada Menpan RB mengenai TKD Dinamis itu.

"Kalau memang Menpan seperti itu mari undang kami. Kami akan jelaskan. Mari kita diskusi, kalau perlu terbuka. Jangan kemudian hanya melihat nilai maksimalnya. Prinsipnya, TKD Dinamis adalah menciptakan kompetisi di antara mereka (PNS)," jelas Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (25/2).

Dia menambahkan, TKD Dinamis akan menciptakan etos kerja bagi PNS DKI Jakarta. Sebab, pekerjaan yang mereka kerjakan akan menjadi perhitungan untuk menentukan nominal TKD yang mereka terima setiap tiga bulan.

"Supaya ada kreatif, kinerjanya baik, kerja keras, jujur dan baik. Selain itu juga mereka akan mendapat penghargaan lebih banyak dari pada pegawai yang cuma sekadar duduk-duduk nunggu tunjangan," terangnya.

Mantan Bupati Blitar ini menegaskan, Menpan RB percuma telah mengirimkan surat kepada Pemprov DKI Jakarta. Karena penerapan TKD Dinamis tetap akan diterapkan.

"Tidak akan dihapus. Karena tetap akan kami evaluasi terus. Tidak ada masalah," tutup Djarot.