Wagub NTT Pertimbangkan Relokasi Warga Pulau Komodo ke Pulau Kera
Merdeka.com - Setelah paten menutup akses masuk bagi wisatawan ke kawasan wisata Pulau Komodo tahun 2020, kini pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berencana merelokasi masyarakat yang telah lama menetap di kawasan tersebut.
Walaupun baru sebatas rencana, pemerintah daerah bakal serius membahas relokasi ini dengan warga maupun pemerintah pusat. Relokasi warga setempat dilakukan dengan alasan konservasi serta mengembalikan habitat asli komodo yang liar.
Warga menolak direlokasi dengan menggelar berbagai aksi. Mereka menolak relokasi karena menganggap gagasan konservasi dilakukan dengan semena-mena. Selain itu, relokasi dianggap bertabrakan dengan prinsip-prinsip konservasi di bawah kendali Balai Taman Nasional Komodo.
-
Bagaimana kerukunan di Kutai Timur dijaga? Melalui dialog antaragama dan kegiatan bersama, diharapkan dapat terus terjalin kerjasama yang erat di tengah beragamnya latar belakang keagamaan masyarakat Kutim.
-
Apa yang menjadi prioritas pembangunan Kutai Timur? Program paling penting tentu saja soal infrastruktur. Pembangunan infrastruktur di Kutai Timur memang masih perlu banyak pembenahan. Selain persoalan pembangunan fisik jalan, masalah lain yang penting bagi masyarakat adalah infrastruktur air bersih.
-
Mengapa pulau terapung harus dipindahkan? Hal ini karena pulau tersebut menghalangi jembatan utama antara sisi Timur dan Barat danau.
-
Siapa saja penduduk Pulau Masakambing? Mengutip Instagram @jantungnusantara, penduduk pulau ini merupakan suku Bugis dan suku Madura.
-
Kenapa Kementan fokus di Merauke? Oleh karena itu, lanjut Mentan, wilayah Merauke dapat perhatian khusus dalam hal pertanaman dan pengelolaan air yang dinilai masih kurang maksimal.
Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Yosef Nae Soi dan Gubernur Viktor Laiskodat merasa sangat berdosa jika tidak melakukan konservasi terhadap reptil yang namanya masuk dalam tujuh keajaiban dunia tersebut.
"Ini satu-satunya di dunia lho, saya tadi bercanda bahwa di akhirat juga tidak ada, jangan sampai kita sudah meninggal ditanya oleh malaikat kalau tidak konservasi. Viktor dengan Yosef dosa paling berat kalau tidak konservasi. Kami yang masuk neraka kalian masuk surga," ujar Yosef, ketika usai membuka kegiatan Basarnas Kupang, Senin (29/7).
Dia mengklaim, semua pihak terkait telah menyetujui penutupan Pulau Komodo dalam rangka konservasi. Rencana relokasi masih dalam tahap negosiasi dengan warga setempat serta pembahasan bersama pemerintah pusat. Pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur mengklaim ingin menjaga habitat dan kelangsungan hidup Komodo.
"Yang paling penting itu kita menyelamatkan Komodo itu sampai seterusnya, bukan seratus tahun lalu selesai. Kita diskusi saja ya, yang paling penting itu konservasi semua sudah setuju, iya kan saya bilang tadi idealnya kalau itu tempatnya Komodo, Komodo itu supaya liar, Komodo itu supaya tidak makan orang lain atau makan manusia, idealnya manusia tidak ada di situ. Tapi itu sudah realita manusia sudah tinggal di situ bertahun-tahun, jadi kita tinggal beritahu mereka apakah Anda bisa menjamin konservasi ini sampai seribu tahun, tidak mengganggu dan mereka menjaga ok kita bicarakan," tegas Yosef.
Disinggung soal tempat yang akan disediakan pemerintah, Yosef menyebut masih ada pulau yang kosong untuk merelokasi masyarakat Pulau Komodo. Misalnya Pulau Kera yang berada di Kabupaten Kupang. Catatannya, harus dipastikan warga bisa hidup dengan baik di pulau yang baru nanti. Mulai dari ketersediaan rumah, mata pencaharian, dan lainnya.
"Tempat itu bisa kita cari, ini Indonesia pulau terlalu banyak, NTT ini pulau kosong masih banyak Pulau Kera saja tidak ada orang yang tinggal di situ. Ini jangan kita ribut dan teman-teman di Jakarta tidak usah ribut ribut lah, datang ke sini. Mari kita diskusi di sini, teman-teman di Kupang mari kita ke Labuan Bajo biar kita lihat di lapangan seperti apa," tutupnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Wilayah seperti Kelurahan Jawa di Kecamatan Sangasanga, serta Kelurahan Muara Kembang dan Tama Pole di Kecamatan Muara Jawa, tidak termasuk IKN.
Baca SelengkapnyaSeluruh pembangunan rumah tinggal dan infrastruktur dilakukan secara baru.
Baca SelengkapnyaPusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) telah menurunkan statusnya dari awas level IV menjadi siaga level III.
Baca SelengkapnyaPenjelasan Badan Otorita terkait surat perintah pembongkaran bangunan di kawasan IKN.
Baca SelengkapnyaJika hunian baru tersebut belum selesai, maka masyarakat Rempang Galang akan mendapatkan hunian sementara.
Baca SelengkapnyaInvestasi besar-besaran dari China mengancam kehidupan warga Pulau Rempang yang telah berada di pulau itu lebih dari seabad lalu.
Baca SelengkapnyaPada saat berkunjung, Pramono dikeluhkan warga korban kebakaran mengenai tempat tinggal.
Baca SelengkapnyaHal ini dikonfirmasi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait.
Baca SelengkapnyaMoeldoko menyadari ada komunikasi yang tak tepat dalam proses relokasi ini. Sehingga memancing emosi warga.
Baca Selengkapnya"Hampir 400KK yang sudah mendaftar sukarela. 27 KK sudah berada di rumah transit sementara dan sisanya masih proses," kata Bahlil
Baca SelengkapnyaNilai tukar nelayan belum mencapai angka yang signifikan sehingga mereka masih belum sejahtera.
Baca SelengkapnyaSementara KEK baru di Morowali, Sulawesi Tengah akan ada pengembangan nikel yang juga melibatkan PT Vale Indonesia Tbk.
Baca Selengkapnya