Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Wagub NTT Pertimbangkan Relokasi Warga Pulau Komodo ke Pulau Kera

Wagub NTT Pertimbangkan Relokasi Warga Pulau Komodo ke Pulau Kera Berkeliling Pulau Komodo dengan biaya 10 juta, bisa. ©travelaja.com

Merdeka.com - Setelah paten menutup akses masuk bagi wisatawan ke kawasan wisata Pulau Komodo tahun 2020, kini pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berencana merelokasi masyarakat yang telah lama menetap di kawasan tersebut.

Walaupun baru sebatas rencana, pemerintah daerah bakal serius membahas relokasi ini dengan warga maupun pemerintah pusat. Relokasi warga setempat dilakukan dengan alasan konservasi serta mengembalikan habitat asli komodo yang liar.

Warga menolak direlokasi dengan menggelar berbagai aksi. Mereka menolak relokasi karena menganggap gagasan konservasi dilakukan dengan semena-mena. Selain itu, relokasi dianggap bertabrakan dengan prinsip-prinsip konservasi di bawah kendali Balai Taman Nasional Komodo.

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Yosef Nae Soi dan Gubernur Viktor Laiskodat merasa sangat berdosa jika tidak melakukan konservasi terhadap reptil yang namanya masuk dalam tujuh keajaiban dunia tersebut.

"Ini satu-satunya di dunia lho, saya tadi bercanda bahwa di akhirat juga tidak ada, jangan sampai kita sudah meninggal ditanya oleh malaikat kalau tidak konservasi. Viktor dengan Yosef dosa paling berat kalau tidak konservasi. Kami yang masuk neraka kalian masuk surga," ujar Yosef, ketika usai membuka kegiatan Basarnas Kupang, Senin (29/7).

Dia mengklaim, semua pihak terkait telah menyetujui penutupan Pulau Komodo dalam rangka konservasi. Rencana relokasi masih dalam tahap negosiasi dengan warga setempat serta pembahasan bersama pemerintah pusat. Pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur mengklaim ingin menjaga habitat dan kelangsungan hidup Komodo.

"Yang paling penting itu kita menyelamatkan Komodo itu sampai seterusnya, bukan seratus tahun lalu selesai. Kita diskusi saja ya, yang paling penting itu konservasi semua sudah setuju, iya kan saya bilang tadi idealnya kalau itu tempatnya Komodo, Komodo itu supaya liar, Komodo itu supaya tidak makan orang lain atau makan manusia, idealnya manusia tidak ada di situ. Tapi itu sudah realita manusia sudah tinggal di situ bertahun-tahun, jadi kita tinggal beritahu mereka apakah Anda bisa menjamin konservasi ini sampai seribu tahun, tidak mengganggu dan mereka menjaga ok kita bicarakan," tegas Yosef.

Disinggung soal tempat yang akan disediakan pemerintah, Yosef menyebut masih ada pulau yang kosong untuk merelokasi masyarakat Pulau Komodo. Misalnya Pulau Kera yang berada di Kabupaten Kupang. Catatannya, harus dipastikan warga bisa hidup dengan baik di pulau yang baru nanti. Mulai dari ketersediaan rumah, mata pencaharian, dan lainnya.

"Tempat itu bisa kita cari, ini Indonesia pulau terlalu banyak, NTT ini pulau kosong masih banyak Pulau Kera saja tidak ada orang yang tinggal di situ. Ini jangan kita ribut dan teman-teman di Jakarta tidak usah ribut ribut lah, datang ke sini. Mari kita diskusi di sini, teman-teman di Kupang mari kita ke Labuan Bajo biar kita lihat di lapangan seperti apa," tutupnya.

(mdk/noe)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Gunung Ruang Bakal Dijadikan Kawasan Konservasi, Warga Direlokasi ke Bolaang Mongondow
Gunung Ruang Bakal Dijadikan Kawasan Konservasi, Warga Direlokasi ke Bolaang Mongondow

Seluruh pembangunan rumah tinggal dan infrastruktur dilakukan secara baru.

Baca Selengkapnya
838 Orang Bakal Direlokasi ke Tagulandang jika Gunung Ruang Erupsi Kembali
838 Orang Bakal Direlokasi ke Tagulandang jika Gunung Ruang Erupsi Kembali

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) telah menurunkan statusnya dari awas level IV menjadi siaga level III.

Baca Selengkapnya
Viral 200 Warga Sepaku Diminta Bongkar Bangunan di Kawasan IKN, Begini Penjelasan Badan Otorita
Viral 200 Warga Sepaku Diminta Bongkar Bangunan di Kawasan IKN, Begini Penjelasan Badan Otorita

Penjelasan Badan Otorita terkait surat perintah pembongkaran bangunan di kawasan IKN.

Baca Selengkapnya
Kepala BP Batam Komitmen Sediakan Hunian Bagi Masyarakat Rempang Galang
Kepala BP Batam Komitmen Sediakan Hunian Bagi Masyarakat Rempang Galang

Jika hunian baru tersebut belum selesai, maka masyarakat Rempang Galang akan mendapatkan hunian sementara.

Baca Selengkapnya
FOTO: Potret Kehidupan Warga Pulau Rempang Terancam Terusir dari Tanah Leluhur
FOTO: Potret Kehidupan Warga Pulau Rempang Terancam Terusir dari Tanah Leluhur

Investasi besar-besaran dari China mengancam kehidupan warga Pulau Rempang yang telah berada di pulau itu lebih dari seabad lalu.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Siapkan 1.100 Rumah untuk Warga Terdampak Erupsi Gunung Lewotobi
Pemerintah Siapkan 1.100 Rumah untuk Warga Terdampak Erupsi Gunung Lewotobi

Hal ini dikonfirmasi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait.

Baca Selengkapnya
Moeldoko Klaim Warga Rempang Banyak yang Sadar Salah Beli & Tertipu Akhirnya Serahkan Lahan ke Pemerintah
Moeldoko Klaim Warga Rempang Banyak yang Sadar Salah Beli & Tertipu Akhirnya Serahkan Lahan ke Pemerintah

Moeldoko menyadari ada komunikasi yang tak tepat dalam proses relokasi ini. Sehingga memancing emosi warga.

Baca Selengkapnya
Bahlil Soal Rempang: 400 KK Bersedia Dipindah Sukarela, 27 KK Sudah di Hunian Sementara
Bahlil Soal Rempang: 400 KK Bersedia Dipindah Sukarela, 27 KK Sudah di Hunian Sementara

"Hampir 400KK yang sudah mendaftar sukarela. 27 KK sudah berada di rumah transit sementara dan sisanya masih proses," kata Bahlil

Baca Selengkapnya
Menteri Trenggono Akui Nelayan Indonesia Masih Miskin, Begini Solusinya
Menteri Trenggono Akui Nelayan Indonesia Masih Miskin, Begini Solusinya

Nilai tukar nelayan belum mencapai angka yang signifikan sehingga mereka masih belum sejahtera.

Baca Selengkapnya
Menteri AHY Pastikan Tak Ada Masalah Lahan di Pembangunan 3 Kawasan Ekonomi Khusus
Menteri AHY Pastikan Tak Ada Masalah Lahan di Pembangunan 3 Kawasan Ekonomi Khusus

Sementara KEK baru di Morowali, Sulawesi Tengah akan ada pengembangan nikel yang juga melibatkan PT Vale Indonesia Tbk.

Baca Selengkapnya
Arahan Jokowi Terkait Penanganan Erupsi Gunung Ruang
Arahan Jokowi Terkait Penanganan Erupsi Gunung Ruang

Jokowi sudah menyimpan data penduduk yang bersedia direlokasi.

Baca Selengkapnya
Revisi UU IKN: Pulau Balang Bakal Dihapus dari Wilayah IKN Nusantara
Revisi UU IKN: Pulau Balang Bakal Dihapus dari Wilayah IKN Nusantara

Risiko yang akan muncul apabila tidak ada ketentuan tersebut yakni area Pulau Balang yang terpotong akan dikelola oleh dua administrasi.

Baca Selengkapnya