Follow
Wagub Riza Bantah Hibah Rp10 M untuk MUI Buat Bentuk Tim Cyber Army: Itu Dana Rutin
Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan pemberian dana sebesar Rp10,6 miliar kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jakarta, tak ada kaitannya dengan pembentukan Tim Cyber Army. Menurutnya, dana itu rutin diberikan kepada MUI Jakarta.
"Enggak ada hubungan sama sekali. Pemberian dana hibah kepada MUI itu rutin dilakukan setiap tahun," katanya di Jakarta, Minggu (21/11)
"Jadi gini, jadi silakan saja tanyakan kepada MUI," cetusnya.
-
Apa yang DPR ingatkan OJK? 'Menurut kami, rencana pencabutan moratorium ini harus dilakukan secara hati-hati dengan berbagai pertimbangan yang komprehensif.
-
Siapa saja yang wajib patuhi hukum? Menurut Aristoteles hukum tidak hanya memiliki arti kumpulan aturan yang bisa mengikat dan berlaku kepada masyarakat saja. Namun juga berlaku kepada hakim itu sendiri. Dengan kata lain, hukum tak diperuntukkan dan ditaati oleh masyarakat saja, namun juga wajib dipatuhi oleh para pejabat negara.
-
Aturan apa yang DPR dorong? Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendorong Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk membuat aturan yang bisa mencegah terjadinya kasus pelecehan seksual di kalangan aparatur sipil negara (ASN).
-
Mengapa DPR RI mengajak komitmen bersama? Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin tekankan pentingnya komitmen bersama untuk menjaga perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Asia Tenggara.
-
Apa itu Obligasi Pemerintah? Adapun obligasi pemerintah adalah surat utang yang diterbitkan pemerintah untuk mendapatkan pendanaan.
-
Siapa yang sampaikan pesan OJK? 'Kami sungguh sangat serius dalam upaya mencegah korupsi dan kami juga menerapkan SMAP yaitu sistem manajemen anti penyuapan yang berbasis ISO dan diharapkan semua Industri Jasa Keuangan secara mandatory juga bisa berpartisipasi supaya Industri Jasa Keuangan bisa tumbuh sehat dan berintegritas,' kata Sophia.
Lebih lanjut ia juga membantah, kalau pembentukan Tim Cyber Army itu untuk mempersiapkan diri 2024. Bahkan disebut-sebut untuk melawan buzzer.
Ia kembali menegaskan, kalau apapun yang dilakukan oleh Ormas adalah hak. Namun, harus sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Jadi terkait apapun program kegiatan dari ormas-ormas yang ada itu hak semua Ormas, kami persilakaan dan kami yakin semuanya harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada. Kami yakin semua Ormas-Ormas ini memahami bahwa sekarang kita sedang berjuang melawan pandemi Covid. Jadi tidak ada urusan politik di DKI Jakarta, ini kita tau pilpres pileg pilkada masih 2024," bebernya.
"Pak Anies (Gubernur DKI Jakarta) selalu tenang saja bijak. Semua masyarakat itu biasa, ada yang pro kontra. Perbedaan itu kita sikapi secara bijak," pungkasnya saat ditanyakan sikap Anies.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Ma'ruf juga meminta ormas pengelola tambang jangan sampai merusak lingkungan.
Baca Selengkapnya
Wapres Ma’ruf Amin meminta ormas agama untuk mematuhi aturan pengelolaan tambang yang benar.
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengizinkan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan untuk mengelola tambang.
Baca Selengkapnya
Wapres sekaligus merespons munculnya kritikan bahwa pengelolaan tambang tidak akan berjalan baik jika diserahkan kepada ormas.
Baca Selengkapnya
Menurut Anwar selama ini sumber pendapatan ormas keagamaan tidak menentu. Umumnya hanya bersumber dari donatur dan iuran anggota.
Baca Selengkapnya
Bahkan perusahaan pengelola tambang pun disebut Bahlil awalnya tidak mampu mengelola tambang.
Baca Selengkapnya
Berikut kata Bahlil soal pro kontra izin kelola tambang untuk Ormas keagamaan.
Baca Selengkapnya
Wapres sekaligus merespons munculnya kritikan bahwa pengelolaan tambang tidak akan berjalan baik jika diserahkan kepada ormas.
Baca Selengkapnya
PBNU membuat larangan bagi seluruh kader meminta iuran kepada masyarakat untuk kepentingan organisasi.
Baca Selengkapnya
Jokowi soal Izin Tambang: Bukan Diberikan ke Ormas, Tapi Badan Usahanya
Baca Selengkapnya
"Sebenarnya kita mengawasi semua kegiatan, mulai dari masjid lembaga pemerintah, dari upaya radikalisme," kata Wapres.
Baca Selengkapnya
Aria Bima menyebut, hingga saat ini parpol masih dilarang membangun dunia usaha.
Baca Selengkapnya