Wakapolres Jakarta Selatan tak takut lapor harta kekayaan
Merdeka.com - Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya, Inspektur Jenderal Tito Karnavian akan membuat aturan mengenai kekayaan seluruh perwira menengah (Pamen) di jajaran Polda Metro Jaya. Nantinya, seluruh anggota polisi di wilayah Polda Metro Jaya wajib melaporkan kekayaannya.
Namun, lanjut Tito, yang wajib mengisi dan melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) hanyalah pejabat eselon satu, atau yang sudah berpangkat minimal Inspektur Jenderal.
Sementara itu, Wakil Kepala Kepolisian Resort Metro Jakarta Selatan, Ajun Komisaris Besar Surawan mengaku akan mengikuti instruksi Kapolda Metro Jaya. Dirinya akan melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya.
-
Apa yang dilaporkan IPW kepada KPK? Laporan yang dilayangkan Indonesia Police Watch (IPW) atas dugaan gratifikasi Rp100 miliar dengan terlapor mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo harus dipisahkan dari politik.
-
Bagaimana proses penanganan laporan IPW oleh KPK? 'Setelah kami cek, betul ada laporan masyarakat dimaksud. Kami segera tindaklanjuti dengan verifikasi lebih dahulu oleh bagian pengaduan masyarakat KPK,' singkat Ali.
-
Bagaimana cara melapor ke polisi? Langkah selanjutnya adalah mendatangi kantor polisi terdekat di lokasi Anda tinggal. Pastikan Anda membawa semua bukti yang telah Anda kumpulkan serta Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan dokumen-dokumen penting lainnya sebagai identifikasi diri. Setibanya di kantor polisi, carilah petugas piket untuk melaporkan kasus KDRT yang Anda alami.
-
Kenapa KPK dan Polri harus berkolaborasi? Ini kerja sama dengan timing yang pas sekali, di mana KPK-Polri menunjukkan komitmen bersama mereka dalam agenda pemberantasan korupsi. Walaupun selama ini KPK dan Polri sudah bekerja sama cukup baik, tapi dengan ini, seharusnya pemberantasan korupsi bisa lebih garang dan terkoordinasi dengan lebih baik lagi
-
Mengapa KPK menelaah laporan tersebut? 'Bila ada laporan/pengaduan yang masuk akan dilakukan verifikasi dan bila sudah lengkap akan ditelaah dan pengumpul info,' kata Tessa dalam keterangannya, Selasa (4/9).
-
Siapa yang melaporkan Dewas KPK? 'Saya laporkan pada tanggal 6 Mei 2024 ke Bareskrim dengan laporan dua pasal, yaitu Pasal 421 KUHP adalah penyelenggara negara yang memaksa untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Kedua, pencemaran nama baik, Pasal 310 KUHP, itu yang sudah kami laporkan,' ungkap Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (20/5).
"Tentunya harus kita ikuti instruksi dari Kapolda. Itu salah satu cara untuk menjaga kita juga. Selama ini saya lapor LHKPN ke KPK pada tahun 2013 waktu jadi Kapolres Bantul," kata Surawan di Mapolres Metro Jakarta Selatan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (16/6).
Menurutnya, upaya Kapolda yang mewajibkan perwira menengah untuk melaporkan harta kekayaan untuk menjaga integritas kepolisian. Saat ini, kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri masih rendah sehingga perlu adanya peningkatan di bidang operasional.
"Ini merupakan cara untuk menjaga integritas kepolisian," tuturnya.
Namun, hingga saat ini pihaknya belum mendapat petunjuk lebih lanjut perihal pelaksanaan pelaporan harta kekayaan pejabat kepolisian di lingkungan Polda Metro Jaya. Dia pun mengaku tidak ada rasa takut saat harta kekayaannya harus dilaporkan.
"Enggak ada rasa takut dan melaporkan apa adanya. Kami menunggu petunjuk pelaksanaannya karena sebagian memang sudah melaksanakan kebijakan itu," tuturnya. (mdk/siw)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tegasnya Kapolri larang anak buahnya pamer kekayaan
Baca SelengkapnyaWahyu mengklaim bakal menyelesaikan masalah polisi korupsi.
Baca SelengkapnyaKPK memberi mencontoh LHKPN aparat penegak hukum yang asetnya terlampau banyak.
Baca SelengkapnyaPahala menyebut KPK memiliki kecurigaan atas harta Arinal.
Baca SelengkapnyaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis tingkat kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2023
Baca SelengkapnyaJokowi mendorong Kejaksaan Agung memanfaatkan kewenangan tersebut secara profesional dan bertanggung jawab.
Baca SelengkapnyaKPK bakal kirim surat ke Pejabat yang baru dilantik untuk segara laporkan LHPKN
Baca SelengkapnyaHingga batas akhir laporan 31 Maret, sebanyak 585 ASN di Kemenpan-RB telah melapor LHKASN.
Baca SelengkapnyaJika berbicara hukum maka kuncinya adalah bukti, sehingga harus dibedakan dengan politik.
Baca SelengkapnyaLembaga antirasuah menyelidiki dugaan korupsi saat Adhy menjadi pejabat Kemensos.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi ingatkan tegas para jaksa, termasuk Polri dan KPK, agar tidak ada lagi anggotanya mempermainkan hukum.
Baca SelengkapnyaProses penyampaian LHKPN dapat dilakukan secara online dengan mudah dan cepat.
Baca Selengkapnya