Wakapolres: Konflik Haruku Tidak Terkait SARA, Tetapi Persoalan Tanah
Merdeka.com - Warga dari dua desa di Pulau Haruku, Maluku terlibat bentrok. Bentrokan menyebabkan dua orang warga meninggal dunia, dan tiga terluka salah satunya polisi.
Wakil Kepala Polres Pulau Ambon dan Pulau- Pulau Lease, AKBP Hery Budianto, menegaskan konflik di Pulau Haruku tidak terkait isu Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA). Dia pastikan pemicu bentrokan murni persoalan lahan.
"Permasalahan yang terjadi di negeri Kariuw dan Ori Pulau Haruku tidak terkait isu SARA, tetapi masalah tanah," kata Hery Budianto, di Ambon. Demikian dikutip dari Antara, Rabu (26/1).
-
Apa yang menjadi masalah akar konflik Papua? Peneliti dari Yayasan Bentala Rakyat, Laksmi Adriani Savitri mengatakan bahwa salah satu akar masalah dari konflik Papua adalah dorongan modernisasi yang dipaksakan.
-
Apa yang dilakukan Polri di Maluku Utara? 'Polri melalui Ditpolairud Polda Maluku Utara (Malut) menghadirkan perpustakaan terapung untuk meningkatkan minat baca dan belajar kepada anak-anak di Desa Talaga, Kabupaten Halmahera Barat, Malut,' seperti dikutip dari keterangan unggahan video akun Instagram @divisihumaspolri.
-
Siapa yang terlibat dalam konflik Papua? Gerakan Papua Merdeka semakin terorganisir melalui budaya, sosial, politik luar negeri, senjata, bahkan berhasil menarik perhatian aktivis NGO.
-
Kenapa konflik terjadi? Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi.
-
Kenapa konflik agraria di Tanjung Morawa memicu kerusuhan? Namun pasca kemerdekaan Indonesia, Deli Planters Vereeniging kembali dan ingin mengusir para penduduk yang sudah lama merawat tanah yang tinggalkannya tersebut. Penduduk yang sebagian besar petani itu menolak dan terjadilah konflik besar-besaran.
-
Bagaimana solusi penyelesaian konflik Papua? Semua itu dilakukan melalui pendekatan pengakuan hak sipil politik, ekonomi sosial budaya, memperkuat pendidikan untuk kesadaran hak, dan memperkuat kualitas SDM anak muda dengan pendidikan adat dan pendidikan nasional.
Dia menjelaskan, masalah di Pulau Haruku adalah masalah tanah yang tidak selesai. Persoalan itu menimbulkan perselisihan yang berlanjut sampai saat ini.
"Bukan masalah SARA tetapi tanah, jadi tolong media meluruskan melalui pemberitaan, bahwa masalah di sana adalah masalah tanah itu saja, nanti akan didalami oleh pihak penegak hukum di Haruku," katanya.
Dia pastikan, kondisi di Pulau Haruku semakin membaik pascabentrok dan aparat keamanan telah diturunkan untuk mengamankan.
"Situasi sudah aman di sana pihak Kepolisian dan TNI juga sudah diturunkan untuk menjaga keamanan," ujarnya.
Terkait rumah warga yang terbakar masih didata. Termasuk jumlah korban.
"Berkaitan dengan korban, rumah harus kita datakan karena kita belum tahu pasti berapa jumlahnya," kata dia.
Sebelumnya, Kabid Humas Polda Maluku Kombes Muhammad Roem Ohoirat mengatakan, kejadian bermula dari aksi warga menggarap lahan yang masih disengketakan.
"Kemarin itu ada salah satu warga masyarakat yang sedang berkebun, datang lagi warga masyarakat dari desa tetangganya. Kenapa anda sampai berkebun di situ, sementara lahan di situ masih sengketa," kata Roem saat dihubungi merdeka.com, Rabu (26/1).
"Sebelumnya antara dua desa ini ada konflik lahan sebelumnya, sehingga kemarin itu ada yang berkebun dan ada dari desa tetangganya datang melakukan peneguran, kemudian ini merembet," sambungnya.
Mencegah bentrokan yang berkepanjangan, pasukan Brimob dibantu anggota TNI dikerahkan ke lokasi sekira pukul 17.00 waktu setempat.
"Kemarin sempat panas, tapi sudah kondusif. Namun tiba-tiba pagi tadi, terjadi lagi penyerangan, konsentrasi masyarakat sangat besar. Sehingga anggota kami di sana juga kewalahan, itu di Pulau Haruku. Sehingga pagi tadi kami geser lagi satu pasukan SSK Brimob ke sana, dipimpin langsung oleh Kapolresta dan Dandim, namun sampai di sana sejumlah rumah sudah terbakar," jelasnya.
Dalam insiden itu, seorang anggota Polri terluka dan harus dibawa ke Rumah Sakit di Ambon untuk mendapatkan perawatan yang intensif.
"Termasuk juga korban jiwa ada dua orang dari masyarakat yang akibat dari konflik tersebut dan korban luka-luka ada tiga orang, termasuk salah satunya ada anggota Polri, anggota Polsek di Haruku sana mengalami luka yang cukup serius di rahang dan saat ini sudah dibawa ke Ambon untuk dilakukan pengobatan," ungkapnya.
Ia menjelaskan, lahan yang sampai saat ini masih bersengketa itu disebutnya merupakan hutan atau perkebunan dan belum diketahui pemiliknya. "Itulah yang menjadi sengketa sebelumnya, sudah jadi sengketa. Ada yang sebelumnya dikuasai oleh satu desa tetangga, kemudian satu desa tetangga lainnya menggugat itu dan terjadi konflik terkait masalah ini berkepanjangan. Sampai kemarin ada yang mengolah tanah itu," jelasnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
AHY mengatakan, proses ganti rugi terhadap lahan itu jadi syarat agar tidak terjadi konflik. Dengan begitu, pihaknya baru bisa mengeluarkan sertifikat.
Baca SelengkapnyaHadi Tjahjanto mengungkapkan, lahan tinggal sebagai pemicu kericuhan di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, tidak memiliki sertifikat.
Baca SelengkapnyaMahfud menyebut, kesalahan yang dilakukan oleh KLHK adalah mengeluarkan izin penggunaan tanah kepada pihak yang tidak berhak.
Baca SelengkapnyaHampir seluruh konflik tanah yang terjadi di Indonesia bermuara pada persoalan 6,4 juta hektare lahan itu.
Baca SelengkapnyaAHY mengatakan, secara prinsip dasarnya pembangunan tentu harus berjalan dengan baik. Namun, katanya, warga juga harus mendapatkan keadilan.
Baca SelengkapnyaAHY mengaku terus berkomunikasi dengan Komisi II DPR RI terkait permasalahan lahan
Baca SelengkapnyaSengketa lahan Hotel Sultan antara pemerintah dengan Pontjo Sutowo belum menemukan titik terang.
Baca SelengkapnyaPangdam XV/Pattimura merapat ke eks Panglima bicara tentang kerusuhan di Maluku.
Baca SelengkapnyaPenyelesaian konflik akan berdasarkan ketentuan dan ketetapan mengedepankan pendekatan humanis.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi VI DPR Fraksi PDIP, Harris Turino menuntut, penyelesaian pemerintah atas konflik di Pulau Rempang
Baca SelengkapnyaPemerintah masih bersengketa dengan warga yang ingin menetap dan enggan meninggalkan wilayah IKN.
Baca SelengkapnyaReforma agraria dinilai bisa menjawab semua ragam konflik tanah masyarakat.
Baca Selengkapnya