Wakapolri Dorong Korlantas Realisasi Sistem di Samsat Terintegrasi Nasional

Merdeka.com - Wakapolri Komjen Ari Dono Sukmanto ingin, agar sistem aplikasi pelayanan Samsat terhadap masyarakat dapat terintegrasi secara menyeluruh atau nasional. Hal itu ia sampaikan saat membuka rapat koordinasi pembina Samsat tingkat nasional 2019.

"Perlu penyeragaman sistem aplikasi pelayanan Samsat yang terintegrasi berbasis teknologi dan terkoordinasi dari pusat ke seluruh Indonesia sehingga dapat berjalan efektif dan efisien," kata Ari Dono, dalam sambutannya, di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (27/8).

Selain itu, di hadapan Kakorlantas Polri Irjen Refdi Andri dan Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Muhammad Yusuf Ateh. Ari Dono meminta, agar sistem pendataan kendaraan bermotor seluruh Indonesia terintegrasi.

"Segera dibangun sistem pendataan kendaraan bermotor di seluruh Indonesia yang terintegrasi sehingga dapat membantu pengungkapan curanmor dan kejahatan lainnya," ujarnya.

Selain itu, ia meminta agar stakeholder pembina samsat merealisasikan sistem elektronik registrasi identifikasi sebagai sistem layanan regiden online berbasis IT. Hal itu untuk mendukung pelayanan samsat online, pelaksanaan ETLE, e-parking, elektronik pricicing.

"Pembina samsat seluruh Indonesia memanfaatkan era perkembangan teknologi industri 4.0. Karena sistem berbasis online saling terintegrasi untuk menciptakan pelayanan publik cepat, akuntabel, transparan informatif dan mudah diakses," ucapnya.

Bukan hanya itu, dia juga ingin agar ada peningkatan kualitas SDM pendidikan dan pelatihan, pengawasan internal dan eksternal di jajarannya. Serta diperlukannya inovasi baru terkait pelayanan samsat.

"Perlu ada trobosan kreatif dengan tetap berdasarkan mekanisme ya.g berlaku untuk meningkatkan, mempercepat, mempermudah pelayanan samsat shingga dapat mengikuti perkembangan zaman," tuturnya.

Dia berharap agar pembangunan samsat online yang sudah ada saat ini dapat memudahkan pelayanan terhadap masyarakat.

"Pembangunan samsat online merupakan salah satu jawaban atas tuntutan masyarakat agar pelayanan samsat dapat lebih efisien dalam bekerjasama dengan kalangan perbankan. Sistem ini perlu di kembangkan dengan baik sehingga semakin unggul dan berdaya saing," ungkapnya.

Sementara itu, Kakorlantas Porli Irjen Refdi Andri menjelaskan, dengan adanya pembinaan Samsat tingkat nasional ini. Sekaligus untuk membahas Samsat elektronik yang dapat memudahkan masyarakat dalam membayar pajak kendaraannya, baik roda dua maupun lebih.

"Bagaimana sempurnakan online-online yang sudah dilakukan, apakah pendaftaran online khususnya untuk pengesahan STNK, pembayaran pajak tahunan, pembayaran sumbangan wajib dana laka lantas yang dilakukan oleh pemilik kendaraan tiap tahun cukup dengan melakukan registrasi online, lalu pembayaran online. Lalu kami kirim ke alamatnya tanda bukti kewajiban pelunasan pembayaran dan kita kasih dengan PT Pos," jelas Refdi.

"Tidak bisa alamat yang tidak bisa dicari, justru pemilik kendaraan dalam hal pengesahan, pembayaran pajak kendaraan, sumbangan wajib dana laka, tidak perlu lagi datang ke Samsat, semua sudah kita program, semua sudah kita sosialisasikan, semua sudah kita infokan berbagai kemudahan itu. Mudah-mudahan bisa diikuti perkembanganya oleh masyarakat kita sebagai pemilik kendaraan bermotor," sambungnya.

Dengan adanya pelayanan Samsat online ini, ia ingin tak ada lagi masyarakat yang beralasan tidak atau telat untuk membayar pajak karena alasan waktu. Karena, pihaknya sudah memudahkan masyarakat dalam membayar pajak tahunan melalui aplikasi online.

"Kalau ada penjualan kendaraan balik nama segera, kalau mau jatuh tempo bayar segera. Jadi, enggak ada yang lakukan penundaan pajak, tidak ada yang lakukan penundaan pembayaran sumbangan wajib laka lalu lintas jalan, lalu pengesahan stnk. Karena stnk yang dipegang oleh masing-masing pemilik kendaraan, itu bukti legitimasi operasi kendaraan," tegasnya.

"Kalau STNK-nya tidak disahkan, pajak engak dibayar, sumbangan wajib enggak dibayar, maka kendaraan itu enggak boleh operasi, ini dalam bentuk pengawasan kita. Jadi lebih baik, peningkatan pajak daerah jadi lebih baik, pnbp kita juga akan meningkat, data identifikasi ranmor dan pengemudi jadi penting untuk dilakukan apa yang kita gagas dalam pertemuan ini, orientasinya layanan terhadap masyarakat lebih baik lagi," katanya. (mdk/rhm)