Wakapolri: Polisi punya senjata tanpa surat juga kita periksa
Merdeka.com - Wakapolri Komjen Badrodin Haiti diusulkan oleh Presiden Joko Widodo ke DPR sebagai calon Kapolri menggantikan Komjen Budi Gunawan yang batal dilantik. Badrodin berjanji akan menyelesaikan kisruh antara KPK dan Polri serta menjadikan hubungan kedua lembaga penegak hukum lebih harmonis.
Selain itu, Badrodin juga menyoroti soal ancaman tersangka bagi 21 penyidik KPK terkait kepemilikan senjata api tanpa izin. Menurut dia, persoalan tersebut tidak usah dibesar-besarkan.
"Ya itu sudah saya confirm, itu hanya penyelidikan yang dilakukan Bareskrim Polri, tidak hanya KPK, di internal polri kalau senjata, pemegang senjata api enggak ada suratnya atau habis masa berlakunya, maka akan diperiksa oleh provos, jadi jangan anggap itu hal yang spesial," kata Badrodin di Istana Negara, Jakarta, Rabu (18/2).
-
Siapa yang meminta kolaborasi KPK-Polri? Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni turut mengapresiasi upaya meningkatkan sinergitas KPK dan Polri.
-
Bagaimana KPK dan Polri akan berkolaborasi? Kunjungan tersebut dalam rangka menandatangani kerja sama antara Polri dengan KPK terkait pemberantasan korupsi.
-
Kenapa KPK dan Polri harus berkolaborasi? Ini kerja sama dengan timing yang pas sekali, di mana KPK-Polri menunjukkan komitmen bersama mereka dalam agenda pemberantasan korupsi. Walaupun selama ini KPK dan Polri sudah bekerja sama cukup baik, tapi dengan ini, seharusnya pemberantasan korupsi bisa lebih garang dan terkoordinasi dengan lebih baik lagi
-
Kapan kerja sama KPK-Polri ditandatangani? Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyambangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (4/12).
-
Siapa yang dilantik Jokowi menjadi Ketua KPK? Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara.
-
Siapa yang ditugaskan PDIP untuk melobi PKB? Pada tanggal 8 Juni 2024 itu, saya ditugaskan oleh DPP PDIP untuk menjalin komunikasi dengan PKB. Saya lalu bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. PDIP dan PKB lalu bersepakat menjalin kerja sama di Pilkada Jakarta. PKB akan mendukung Anies Baswedan sebagai calon gubernur, kami meminta posisi wakil gubernur,' kata Basarah dalam keterangannya diterima di Jakarta, Minggu (17/11).
Lebih lanjut, Badrodin menambahkan, pihaknya akan mempelajari lebih lanjut soal kepemilikan senjata api oleh penyidik KPK. "Tentu itu nanti dipelajari, apakah ada pidana atau tidak, dan itu belum tentu pidana," tandasnya.
Diketahui sebelumnya, Kabareskrim Komjen Budi Waseso mengatakan, 21 penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berpotensi ditetapkan sebagai tersangka ihwal dugaan kepemilikan senjata api ilegal. Dugaan kepemilikan senjata api ilegal tersebut sebelumnya dilaporkan sejumlah masyarakat ke Bareskrim Mabes Polri.
"Kalau buktinya cukup terkait pelarangan penggunaan senjata api, ya pasti (tersangka)," kata Budi Waseso di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (17/2).
Menurut Waseso, penetapan tersangka itu setelah memeriksa sejumlah saksi termasuk para penyidik KPK yang dilaporkan tersebut. Dia pun meminta masyarakat menunggu proses pemeriksaan terhadap para penyidik tersebut.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kejagung dan Polri Bantah Tutup Pintu Koordinasi, Ini Respons KPK
Baca SelengkapnyaSehingga, Agung menegaskan tidak perlu bagi KPK memandang dalam operasi senyap atau OTT takut informasinya bocor.
Baca SelengkapnyaAlexander mengatakan, saat melakukan tangkap tangan, tim dari KPK sudah mendapatkan setidaknya dua alat bukti.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku sudah memanggil Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung St Burhanuddin.
Baca SelengkapnyaKejagung menegaskan tidak menutup ruang koordinasti dan surpervisi dan mempersilakan KPK mencari bukti apabila ada personel korps Adhyaksa.
Baca SelengkapnyaPanglima TNI Bantah Intimidasi KPK: Kalau Saya Kirim Batalyon Suruh Geruduk Itu Intervensi
Baca SelengkapnyaMabes Polri membantah pernyataan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata yang menyebut ada masalah koordinasi dan supervisi antara KPK dengan Kejaksaan dan Polri.
Baca SelengkapnyaMahfud yakin TNI akan mengganjar hukuman tegas untuk prajurit yang bersalah.
Baca SelengkapnyaGaduh Kabasarnas Tersangka Suap, Ini Aturan Hukum KPK Sebenarnya Bisa Tangani Korupsi di TNI
Baca SelengkapnyaJaksa Agung ST Burhanuddin mengakui pengepungan Kejaksaan Agung dilakukan oleh oknum Brimob Polri.
Baca SelengkapnyaKPK menjawab tudingan PDIP bahwa penggeledahan kediaman advokat PDIP, Donny Tri Istiqomah ugal-ugalan terkait kasus Harun Masiku.
Baca SelengkapnyaDalam konferensi pers, keduanya melakukan salam komando, sebagai tanda kebersamaan.
Baca Selengkapnya