Follow
Wakapolri sebut ada UU soal TNI terlibat perangi teroris
Merdeka.com - Wakapolri Komjen Syafruddin mendukung pengaktifan kembali Komando Operasi Khusus Gabungan untuk membantu menanggulangi terorisme. Syafruddin menyebut selama ini TNI juga telah dilibatkan membantu memerangi teroris jika ada permintaan dari Polri.
"Enggak ada masalah. TNI sudah terlibat. Sudah ada UU-nya," kata Syafruddin di Kantor Kemenko PMK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (17/5).
Syafruddin juga memastikan kewenangan Koopsusgab dalam menanggulangi terorisme tidak akan tumpang tindih dengan Polri. Sebab, UU Polri dan TNI telah membagi kewenangan dan tugas masing-masing intitusi.
-
Siapa yang diimbau TNI-Polri untuk menjaga keamanan? Mereka mengimbau agar warga berpartisipasi aktif dalam kegiatan siskamling.
-
Kenapa Pangkoopsudnas ingatkan netralitas TNI? Hal yang harus menjadi perhatian meliputi keimanan dan ketakwaan, peningkatan kualitas SDM, kepedulian lingkungan dan alutsista, ketahanan keluarga, lambangja, dan netralitas prajurit dalam Pemilu.
-
Kenapa TNI harus dijaga dari pengaruh partai politik? Pelihara TNI, pelihara angkatan perang kita, jangan sampai TNI dikuasai oleh partai politik manapun juga. Ingatlah, bahwa prajurit kita bukan prajurit sewaan, bukan prajurit yang mudah dibelokkan haluannya. Kita masuk dalam tentara karena keinsyafan jiwa dan sedia berkorban bagi bangsa dan negara.
-
Apa yang dilakukan TNI untuk mencegah pertikaian? Komandan Kompi (Danki) Alpha Mayor Inf Handi Wibowo segera melaksanakan prosedur tetap sebagai pasukan misi perdamaian PBB. Selanjutnya Danki Alpa melaporkan kejadian tersebut kepada Dansatgas dan menyiapkan Quick Reserve Team (QRT) yang berjumlah 23 personel untuk menghadang tank Markava milik Israel guna mencegah terjadinya pertikaian dengan tentara Lebanon.
-
Siapa yang berperan penting dalam mencegah terorisme di Indonesia? Ary mengatakan tantangan tersebut semakin kompleks dengan adanya bonus demografi 2045. Hal itu, ucapnya, menjadi salah satu tugas utama BNPT.
-
Apa yang dilakukan TNI? Peristiwa penyiksaan yang dilakukan sejumlah prajurit TNI terhadap seorang warga Papua diduga merupakan anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) viral di media sosial.
"Tidak ada. Tidak ada. Udah ada aturannya, UU Polri, UU TNI," tegasnya.
Selain aturan UU, pembagian kewenangan dalam memberantas terorisme juga diatur dalam nota kesepahaman antara TNI dan Polri. Sehingga, dia menyebut pelibatan TNI dalam memberantas terorisme.
"Sudah ada pembagian kewenangannya Di MOU antara TNI dan Polri," jelas dia.
Tak hanya penindakan, kata Syafruddin, TNI juga turut aktif melakukan deteksi dini aksi teror.
"Yang penting TNI sudah terlibat dalam deteksi dini itu sepanjang masa. Tidak pernah tidak terlibat," tandasnya.
Diketahui, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, mengklaim Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah merestui pembentukan kembali Komando Operasi Khusus Gabungan untuk menanggulangi terorisme di Indonesia. Satuan Komando ini akan diisi prajurit-prajurit terpilih dari satuan-satuan antiteror Kopassus TNI AD, Denjaka TNI AL, dan Satbravo TNI AU.
"Untuk Komando Operasi Khusus Gabungan TNI sudah direstui oleh Presiden dan diresmikan kembali oleh Panglima TNI (Marsekal Hadi Tjahjanto)," kata Moeldoko.
Mantan Panglima TNI ini menyebut, pasukan Komando Operasi Khusus Gabungan sudah disiapkan. Mereka bisa digerakkan kapan saja jika terjadi serangan teror.
Komando Operasi Khusus Gabungan dibentuk saat Moeldoko menjabat sebagai Panglima TNI. Namun sempat dibekukan. Melihat serangan teror beruntun terjadi beberapa hari belakangan, tidak tertutup kemungkinan satuan ini terus diaktifkan.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Penempatan Polri di bawah TNI tidak bisa karena perbedaan bidang
Baca Selengkapnya
Menurut Agus, tugas TNI sudah diatur semua dan berharap masyarakat paham.
Baca Selengkapnya
Panglima TNI Bantah Intimidasi KPK: Kalau Saya Kirim Batalyon Suruh Geruduk Itu Intervensi
Baca Selengkapnya
Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan penetapan tersangka Kepala Basarnas sudah melibatkan TNI.
Baca Selengkapnya
Henri ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik PUSPOM TNI sebagai pihak yang berhak menetapkan status tersangka terhadap anggota TNI aktif.
Baca Selengkapnya
"Teruskan saya sudah ngomong saya enggak setuju yang namanya TNI-Polri mau disetarakan," tegas Megawati
Baca Selengkapnya
Pemerintahan Prabowo Subianto dinilai mengambil langkah signifikan dalam memperkuat koordinasi antara TNI, Polri dan Kejagung.
Baca Selengkapnya
Kehadiran Kortas diyakini akan semakin memperkuat kerjasama antar dua lembaga tersebut dalam memberangus kejahatan korupsi di Indonesia.
Baca Selengkapnya
""Sudah tugasnya TNI, membantu Polri dalam pengamanan dan keterlibatan masyarakat," kata Panglima TNI.
Baca Selengkapnya
Gaduh Kabasarnas Tersangka Suap, Ini Aturan Hukum KPK Sebenarnya Bisa Tangani Korupsi di TNI
Baca Selengkapnya
Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan Revisi (UU) Undang-undang TNI tidak akan menimbulkan dwifungsi.
Baca Selengkapnya