Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Wakapolri sebut BIN belum memiliki izin soal pengadaan senjata

Wakapolri sebut BIN belum memiliki izin soal pengadaan senjata Wakapolri Komjen Pol Syafruddin. ©2017 Merdeka.com

Merdeka.com - Wakapolri Komjen Pol Syafruddin mengatakan, jika institusi di luar TNI-Polri ingin mengadakan atau memiliki senjata harus mendapatkan izin dari Polri. Hal itu sesuai dengan aturan atau prosedur yang ada. Dia menyebut pengadaan senjata yang dilakukan Badan Intelijen Negara sampai saat ini belum ada izin dari Polri.

"Kalau itu standarnya dari Polri, ya izinnya dari Polri," kata Syafruddin di hotel The Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Selasa (26/9).

"Belum. Belum ada izin," imbuhnya saat ditanya soal izin pengadaan senjata oleh BIN.

Sayangnya, Jendral bintang tiga itu tidak mau menyebutkan jenis senjata apa yang saat ini sedang dipesan oleh BIN. Dia justru menganggap masalah pengadaan senjata sudah selesai. "Sudah dijelaskan Menko Polhukam, jangan ditanyakan lagi. Itu udah clear," ujarnya.

Syafruddin menuturkan bahwa Kapolri Jendral Polisi Tito Karnavian sudah melakukan komunikasi dengan Panglima TNI Gatot Nurmantyo terkait ucapan Gatot yang mengucapkan bahwa ada institusi yang memesan 5.000 senjata.

"Pak Kapolri sudah. Tanya Kapolri lah," katanya.

Sebelumnya, Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Setyo Wasisto menyatakan, jika pengadaan senjata oleh Badan Intelijen Negara (BIN) sebanyak kurang lebih 500 senjata sudah sesuai prosedur yang ada. BIN sendiri pun sudah memiliki atau mengantongi izin dari kepolisian sebelum memiliki senjata.

"Sudah melalui (izin) Polri," kata Setyo di Kompleks Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (25/9).

Namun Setyo belum bisa untuk merinci secara pasti jika BIN mengajukan senjata. Karena dirinya tidak mengingat kapan pengajuannya tersebut dan hanya bisa memastikan jika senjata dari BIN guna untuk keperluan pendidikan.

"Pengadaan 500 untuk BIN saja. Untuk pelatihan," ujarnya.

Setyo pun menerangkan, jika institusi negara ingin mengajukan pengadaan senjata tidak perlu lagi membutuhkan izin dari TNI. Karena institusi tersebut hanya perlu meminta dan mendapatkan izin dari kepolisian saja.

"Kalau yang non military itu dari Polri," terangnya.

Jenderal bintang dua itu pun menyebut bahwa ada tiga macam jenis senjata yang sudah beredar seperti senjata military, law enforcement dan juga untuk olahraga. Dan untuk senjata jenis yang dipesan oleh BIN yaitu berjenis law enforcement.

"Non military. Dia bukan senjata otomatis," pungkasnya. (mdk/bal)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kasus Peredaran Senpi Ilegal, Bripka Syarif Mukhsin Masih Berdinas seperti Biasa
Kasus Peredaran Senpi Ilegal, Bripka Syarif Mukhsin Masih Berdinas seperti Biasa

Syarif masih ditempatkan bertugas seperti biasa di Polresta Cirebon Kabupaten.

Baca Selengkapnya
Wacana Pembentukan Angkatan Siber TNI, Ini Respons Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin
Wacana Pembentukan Angkatan Siber TNI, Ini Respons Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin

Wacana angkatan siber kembali mencuat setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto untuk membentuk matra baru di TNI.

Baca Selengkapnya
Blak-blakan TNI Keberatan KPK Tetapkan Tersangka Kabasarnas: Militer Punya Ketentuan Sendiri
Blak-blakan TNI Keberatan KPK Tetapkan Tersangka Kabasarnas: Militer Punya Ketentuan Sendiri

"Kami aparat TNI tidak bisa menetapkan orang sipil sebagai tersangka, begitu juga harapan kami, pihak KPK juga demikian."

Baca Selengkapnya
Syahrul Yasin Limpo Belum Diperiksa Terkait Kepemilikan Senpi, Bareskrim Masih Tunggu Laporan KPK
Syahrul Yasin Limpo Belum Diperiksa Terkait Kepemilikan Senpi, Bareskrim Masih Tunggu Laporan KPK

Bareskrim Polri masih menunggu laporan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), selaku pihak menemukan belasan senjata api di rumah dinas Syahrul Yasin Limpo.

Baca Selengkapnya
Polisi Bongkar Sindikat Jual-Beli Senpi Ilegal, Modus Catut Identitas Anggota TNI hingga Kemenhan
Polisi Bongkar Sindikat Jual-Beli Senpi Ilegal, Modus Catut Identitas Anggota TNI hingga Kemenhan

Kasus ini terbongkar setelah polisi menerima informasi dari intelijen terkait aktivitas penjualan senjata api ilegal.

Baca Selengkapnya
Revisi UU Polri Beri Wewenang ke Polisi untuk Penyadapan dan Galang Intelijen, Ini Bunyi Aturannya
Revisi UU Polri Beri Wewenang ke Polisi untuk Penyadapan dan Galang Intelijen, Ini Bunyi Aturannya

Revisi UU Polri Beri Wewenang ke Polisi untuk Penyadapan dan Galang Intelijen, Ini Isi Aturannya

Baca Selengkapnya
Tolak Panja Netralitas Polri, Gerindra Sindir Pakta Integritas Pj Bupati Sorong Dukung Ganjar
Tolak Panja Netralitas Polri, Gerindra Sindir Pakta Integritas Pj Bupati Sorong Dukung Ganjar

Habiburokhman menyindir perlu adanya Panja Netralitas BIN usai beredar pakta integritas dukungan Pj Bupati Sorong ke Ganjar-Mahfud.

Baca Selengkapnya
Ini Peran Tiga Polisi Ditangkap Densus 88 Terkait Penjualan Senjata Api Ilegal
Ini Peran Tiga Polisi Ditangkap Densus 88 Terkait Penjualan Senjata Api Ilegal

Tiga polisi terlibat penjualan senjata api ilegal tersebut sudah ditangani Biro Paminal.

Baca Selengkapnya
TNI Sebut Penetapan Tersangka Kabasarnas Bukan Ranah KPK, Begini Aturannya
TNI Sebut Penetapan Tersangka Kabasarnas Bukan Ranah KPK, Begini Aturannya

Alasan itu disampaikan Agung, mengingat Henri yang merupakan Anggota TNI Aktif.

Baca Selengkapnya
Polisi Bantah 3 Anggota Diduga Terlibat Kasus Teroris Pegawai KAI: Cuma Beli Senjata Ilegal
Polisi Bantah 3 Anggota Diduga Terlibat Kasus Teroris Pegawai KAI: Cuma Beli Senjata Ilegal

Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi mengklaim tiga anggota Polri tersebut tidak berkaitan dengan teroris DE.

Baca Selengkapnya
Anggota Komisi III DPR Sebut Polisi Pasang Baliho PSI di Jawa Barat, Ini Respons Polda Jabar
Anggota Komisi III DPR Sebut Polisi Pasang Baliho PSI di Jawa Barat, Ini Respons Polda Jabar

Polda Jabar merespons pernyataan anggota DPR RI Fraksi PDIP, Safaruddin yang menyebut ada polisi yang diduga memasang baliho PSI di daerah Jawa Barat.

Baca Selengkapnya