Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Wakasal: Diprotes Singapura, nama KRI Usman Harun sudah final

Wakasal: Diprotes Singapura, nama KRI Usman Harun sudah final KRI Usman Harun. ©naval-technology.com

Merdeka.com - Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Hari Bowo mengatakan penamaan KRI Usman Harun yang segera memperkuat armada TNI AL sudah final meski mendapat protes dari Singapura.

"Penamaan sudah final. Kami tidak ada masalah," kata dia di Batam, usai menghadiri peresmian KN Kuda Laut milik Bakorkamla, Sabtu (8/10).

Ia mengatakan, kapal tersebut akan digunakan untuk Armada RI Kawasan Timur namun bisa juga dioperasikan untuk pengamanan seluruh wilayah perairan Indonesia.

"Akan ditempatkan di armada wilayah Timur. Namun bisa beroperasi di seluruh wilayah," kata dia seperti dikutip Antara.

Wakasal mengatakan, bagi TNI AL tidak ada masalah meski Singapura menyatakan keberatan atas penamaan kapal tersebut.

Sementara Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto di Batam tidak mau banyak berkomentar soal protes Singapura tersebut.

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut Laksamana Pertama TNI Untung Suropati di Jakarta, Kamis mengatakan proses penamaan kapal itu sudah melalui prosedur dan dilakukan oleh anggota tim yang ditunjuk. "Kami memilih nama KRI Usman Harun karena mereka adalah pahlawan nasional yang berjasa kepada bangsa ini," katanya.

Sebelumnya diberitakan pemerintah Singapura menyatakan keprihatinannya atas penamaan kapal baru milik TNI Angkatan Laut dengan nama KRI Usman Harun. Protes tersebut dilatarbelakangi oleh peristiwa konfrontasi antara Malaysia dan Indonesia tahun 1962-1966.

Akibat konfrontasi tersebut, pada 10 Maret 1965 dua anggota Korps Komando atau KKO (kini Marinir) Indonesia, yakni Usman Haji Mohamed Ali dan Harun Said melakukan pengeboman di MacDonald House, Orchard Road, Singapura, yang menewaskan tiga orang dan melukai 33 lainnya.

Gabungan dua nama Usman dan Harun inilah yang saat ini dipakai sebagai nama kapal Angkatan Laut yang baru. (mdk/war)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: TERBARU! Penampakan Garuda Istana IKN Rampung, Pak Bas Teriak Puas
VIDEO: TERBARU! Penampakan Garuda Istana IKN Rampung, Pak Bas Teriak Puas

Kementerian PUPR berhasil merampungkan pembangunan Gedung Garuda Kantor Presiden di IKN di Kalimantan Timur.

Baca Selengkapnya
Luhut: IKN Tidak Ada Masalah, yang Masalah Pimpinannya!
Luhut: IKN Tidak Ada Masalah, yang Masalah Pimpinannya!

Luhut memastikan tidak ada masalah dalam pembangunan IKN.

Baca Selengkapnya
Menteri Luhut: Saya Tak Pernah Bilang Kepala Otorita IKN Tak Becus
Menteri Luhut: Saya Tak Pernah Bilang Kepala Otorita IKN Tak Becus

Luhut membantah pernah menyatakan Bambang Susantono tidak becus bekerja di IKN

Baca Selengkapnya
Jokowi: Banyak Berpikir Kita Ngejar-Ngejar Pembangunan IKN, Pekerjaan Ini Sesuai Progres Kok
Jokowi: Banyak Berpikir Kita Ngejar-Ngejar Pembangunan IKN, Pekerjaan Ini Sesuai Progres Kok

Jokowi membantah proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur dikebut agar segera selesai.

Baca Selengkapnya
Grace Natalie Sebut Infrastruktur Dasar di IKN Hampir Rampung Jelang Upacara 17 Agustus
Grace Natalie Sebut Infrastruktur Dasar di IKN Hampir Rampung Jelang Upacara 17 Agustus

Grace Natalie mengatakan, pembangunan IKN bakal dilakukan sebaik mungkin. Mengingat IKN merupakan wajah Indonesia.

Baca Selengkapnya
Ridwan Kamil: IKN Bukan Ide Pak Jokowi, Sering Orang Salah Kira
Ridwan Kamil: IKN Bukan Ide Pak Jokowi, Sering Orang Salah Kira

Ridwan Kamil sendiri diangkat menjadi Kurator Ibu Kota Nusantara oleh Presiden Jokowi

Baca Selengkapnya
Ganjar Tegaskan Lanjutkan Pembangunan IKN Jika Menang Pilpres: Undang-Undang Sudah Diketuk Wajib Dilaksanakan
Ganjar Tegaskan Lanjutkan Pembangunan IKN Jika Menang Pilpres: Undang-Undang Sudah Diketuk Wajib Dilaksanakan

Ganjar memastikan kembali pembangunan IKN tetap dilaksanakan berdasarkan ketetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN).

Baca Selengkapnya
VIDEO: PKS Balas Jawaban Jokowi Soal IKN Sudah Jadi UU: Konstitusi Saja Bisa Diubah!
VIDEO: PKS Balas Jawaban Jokowi Soal IKN Sudah Jadi UU: Konstitusi Saja Bisa Diubah!

Ketua DPP PKS, Al Muzammil Yusuf, menegaskan meski IKN telah menjadi undang-undang tetap sah apabila diubah

Baca Selengkapnya