Follow
Wakasau Tak Ingin Ada KKN saat Rekrutmen Prajurit: Jika Terbukti Dipecat
Merdeka.com - Wakil Kepala Staf Angkatan Udara (Wakasau) Marsdya TNI Agustinus Gustaf Brugman memimpin apel luar biasa di lapangan Apel Mabesau, Cilangkap, Jakarta Timur. Gustaf menyinggung perihal penerimaan prajurit dalam apel itu.
Jenderal bintang tiga ini menekankan kepada seluruh pihak menjadi panitia rekrutmen prajurit, agar menegakkan aturan dengan menjauhkan diri dari pelanggaran.
Menurut dia, proses rekrutmen personel sangat menentukan kualitas prajurit dan pengawakan TNI AU di masa depan. Sehingga harus diawasi dengan ketat sesuai aturan.
-
Kenapa alutsista TNI AU penting? Sesuai amanat Presiden pertama Indonesia, Soekarno.'Kuasai udara untuk melaksanakan kehendak nasional, karena kekuatan nasional di udara adalah faktor yang menentukan dalam perang modern,' demikian pesan bung Karno, saat pidato Ulang Tahun TNI Angkatan Udara ke-9, tahun 1955.
-
Bagaimana proses pemilihan Panglima TNI? 'Nama nanti akan disampaikan Ibu Ketua DPR ya. Calon tunggal sesuai amanah UU,' imbuhnya.
-
Apa itu alutsista TNI AU? Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) dibutuhkan sebagai urat nadi pertahanan. Pelindung langit Indonesia.
-
Mengapa TNI AU menjadi sorotan dunia? Kekuatan TNI AU Kala itu Menjadi Sorotan Dunia Intelijen Inggris bahkan mennyebutkan 'Angkatan Udara Indonesia dapat mencari dan menghancurkan target mereka di Asia Tenggara, di mana saja dan kapan pun mereka mau,' Demikian laporan dari Atase Udara Indonesia di London tentang komentar intelijen Inggris.
-
Bagaimana Kemenkumham menjalankan pengadaan ASN? Andap menjelaskan penetapan kebutuhan ASN Kemenkumham harus objektif sesuai dengan kondisi nyata dan kebutuhan SDM dalam menjalankan pelayanan.
-
Bagaimana TNI AU memilih pemenang KASAU Award? Pemilihan semua pemenang karya jurnalistik, berdasarkan hasil penilain Dewan Juri yang terlibat terdiri dari Pakar Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Gun Gun Heryanto, Ketua KPI Pusat Ubaidillah.Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu, Deputy General Manager News Digital Kompas Alex Wibisono, Wartawan Senior Kompas Edna Caroline, dan Jurnalis foto independen Mas Agung Wilis Yudha Baskoro.
"Rekrutmen personel merupakan awal yang sangat menentukan dalam pengawakan TNI AU," kata Gustaf, Jumat (23/9).
Ingin Panitia Rekrutmen Bersih
Oleh karena itu, dia ingin agar para panitia rekrutmen harus transparan dan juga bersih. Selain itu juga terbebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
"Untuk itu, harus bersih, transparan dan terbebas dari KKN," ujar dia.
Gustaf menegaskan tidak akan segan-segan untuk memecat prajurit terbukti melakukan pelanggaran tersebut.
"TNI AU tidak segan-segan memecat oknum prajurit yang terbukti melakukan praktek ambil keuntungan pribadi dalam rekrutmen prajurit TNI AU," tutupnya.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Polisi menegaskan semua proses pendaftaran bersifat terbuka sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
Baca Selengkapnya
KPK mengatakan ASN rawan melakukan politisasi birokrasi hingga korupsi melalui beragam modus di Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya
sebelumnya rekrutmen ASN sering kali tidak transparan, dengan adanya praktik nepotisme seperti penempatan anak, saudara.
Baca Selengkapnya
Presiden meminta Kementerian PANRB untuk membuat regulasi yang rigid dan detail terkait pemerintahan ASN ke IKN.
Baca Selengkapnya
Fresh graduate tahun ini salah satunya diharapkan oleh bapak presiden adalah merekrut talenta-talenta digital.
Baca Selengkapnya
Rancangan Peraturan Pemerintah yang membahas manajemen aparatur sipil negara (ASN) mendekati hasil akhir di Kemenpan-RB
Baca Selengkapnya
Pemerintah menaruh perhatian khusus terhadap penanganan tenaga non-ASN atau honorer.
Baca Selengkapnya
Instruksi untuk tetap netral juga berlaku bagi pejabat di lingkungan Perusahaan Umum Daerah (Perumda).
Baca Selengkapnya
Sistem seleksi CPNS menggunakan CAT tersebut berbeda dengan sistem rekrutmen tenaga honorer.
Baca Selengkapnya
Jokowi mengingatkan bahwa tiap gerak-gerik pejabat selalu dipantau publik
Baca Selengkapnya
PPPK tak perlu berhenti bekerja saat mendaftar CPNS, dengan ketentuan sudah bekerja satu tahun.
Baca Selengkapnya
Terkait netralitas ASN di momen politik sudah sangat jelas. Azwar Anas menegaskan sudah disiapkan sanksi bagi ASN yang tidak netral.
Baca Selengkapnya