Wakil Bupati: Tolak Sekjen MUI, Dayak Sintang kira yang datang FPI

Merdeka.com - Wakil Bupati Sintang Askiman ikut angkat bicara terkait peristiwa penolakan suku Dayak Sintang terhadap Wakil Sekjen MUI Teuku Zulkarnain di Bandara Susilo Sintang, Kamis (12/1) pagi. Dia menceritakan duduk persoalannya.

Kejadian di bandara tersebut tidak terencana. "Ini terjadi akibat adanya kesalahpahaman informasi yang didapat oleh kelompok tertentu, sehingga menimbulkan pemikiran yang kurang mengenakan," katanya di Sintang, seperti dilansir Antara, Jumat (13/1).

Hari itu, Kamis (12/1) sekitar pukul 09.00 WIB dijadwalkan pelantikan Ketua DAD Kabupaten Sintang. Semua panitia dan pengurus menunggu kedatangan Gubernur Kalbar Cornelis, sebagai Ketua Majelis Adat Dayak Nasional. Sejumah panitia melakukan penjemputan ke Bandara Susilo Sintang.

"Ternyata sampai di bandara baru diketahui bahwa gubernur tidak jadi datang, karena ada kegiatan kedinasan lain," katanya.

Askiman melanjutkan, mereka lantas mendapatkan informasi ada Sekjen Front Pembela Islam (FPI) yang datang ke Kota Sintang. Secara spontan mereka mengumpulkan massa untuk melakukan penolakan. Mereka meyakini Zulkarnain adalah Sekjen FPI.

"Karena itu, secara spontan mereka masuk dari terminal kedatangan bandara, langsung mendekati pintu pesawat, dan berorasi menolak kedatangan Zulkarnain, yang akan mengikuti tablig akbar di Kota Sintang, Sekadau, Sanggau serta Melawi," ucapnya.

Penolakan tersebut membuat Zulkarnain tidak bisa turun dari pesawat dan kembali ke Pontianak, membatalkan kegiatan yang akan dihadirinya.

Setelah peristiwa itu, dilakukan pertemuan dengan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB). Tokoh FKUB sepakat mengeluarkan pernyataan sikap bersama yang lahir tanpa paksaan.

Pernyataan sikap ini pada intinya berisi warga Sintang mendambakan kehidupan yang baik dan harmonis. Warga Sintang menghormati dan menjunjung tinggi keberagaman. Masyarakat tidak ingin kehidupan yang sudah tenteram, damai dan penuh kekeluargaan dirusak oleh pihak-pihak yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

Warga tidak menolak kehadiran lembaga atau kapasitas seseorang sebagai tokoh agama. Tapi mereka menolak paham radikal seseorang atau kelompok tertentu yang dapat memecah belah hubungan antarumat beragama.

"Kita harapkan, adanya kesadaran dari semua pihak untuk konsisten menjaga kelangsungan hidup Kabupaten Sintang ini yang penuh damai, harmonis dan rasa kekeluargaan yang tinggi. Tidak terusik oleh kepentingan kelompok lain yang akan memecahbelahkan Kota Sintang ini," kata dia.