Wakil Indonesia di OGP, Bojonegoro pelopor pemerintahan terbuka

Merdeka.com - Kabupaten Bojonegoro terpilih mewakili Indonesia sebagai daerah percontohan yang baik pada ajang "Open Government Partnership (OGP) Subnational Government Pilot Program" atau disebut juga Percontohan Pemerintahan Daerah Terbuka.

Info tersebut secara resmi akan diumumkan oleh Sekretariat OGP dalam waktu dekat. Selain Bojonegoro, Kota Seoul (Korsel) dan Kota Tbilisi (Georgia) merupakan kota percontohan pemerintah daerah yang pertama di Asia. Mereka disandingkan dengan 13 kota besar di dunia dari 45 kota yang terdaftar dalam ajang tersebut.

Di Indonesia sendiri ada dua pemerintah daerah (Pemda) lain yang ikut mendaftar, yakni Provinsi DKI Jakarta dan Kota Banda Aceh. Keduanya telah menyatakan kesiapan masing-masing dalam jejaring kerja OGP sebagai ajang tukar pengalaman, pengetahuan, dan inovasi terkait pemerintahan yang terbuka.

Kabupaten Bojonegoro bersama 14 daerah terpilih lainnya akan didampingi oleh Sekretariat OGP untuk menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD). Di mana RAD ini berisi sejumlah komitmen guna perkuat gerakan-gerakan keterbukaan pemerintah yang sudah ada.

Nantinya, penyusunan RAD tersebut akan dipimpin oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro serta melibatkan partisipasi aktif publik. Sebagai salah satu prasyaratnya, pemda harus membuka proses pemantauan pencapaian RAD dengan masukan publik.

Direktur Aparatur Negara dari Kementerian PPN/Bappenas sekaligus Koordinator Nasional Open Government Indonesia (OGI) Raden Siiwanti mengatakan, pemerintah pusat harus bisa menangkap, menghargai, dan membantu mengembangkan setiap inovasi kecil yang diprakarsai oleh pemda.

"Hanya dengan demikian kita mampu menebarkan benih keterbukaan ke lebih banyak daerah maupun instansi pemerintah pusat lainnya," ujarnya dalam konferensi pers di Pisa Cafe Mahakam, Kamis (14/4).

Siliwanti menambahkan, upaya tersebut sejalan dengan salah satu agenda prioritas dalam nawacita Presiden Jokowi yang mana mengamanatkan bahwa pemerintah harus selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.

Dalam kesempatan itu, Bupati Bojonegoro Suyoto menyampaikan kesiapan jajarannya sebagai percontohan bagi Pemda Terbuka OGP. "Kami memastikan jajaran kami akan solid dalam menjamin keterbukaan dan partisipasi publik di pemda."

"Keterbukaan tersebut sangat penting artinya untuk menjaga kepercayaan publik pada Pemkab. Di mana kepercayaan itu akan menentukan partisipasi publik dalam pembangunan," terangnya.

Pria yang akrab disapa Kang Yoto ini menilai, pilot project open government partnership tersebut telah menambah lebih dari 100 daftar prestasi dan inovasi bagi Kabupaten Bojonegoro di tingkat nasional dan internasional. Karenanya, Ia kerap diundang sebagai narasumber dalam berbagai kegiatan di tingkat global.

Program percontohan Pemda Terbuka OGP ini pertama kali dilakukan pada bulan September 2011 sejak kemitraan OGP terbentuk. Di mana kemitraan ini tujuannya adalah untuk mendukung kemajuan keterbukaan pemerintah sesuai dengan aspirasi dan komitmen nyata sebagaimana dicanangkan oleh setiap negara anggotanya.

OGP mendorong negara-negara anggotanya untuk mewujudkan transparansi, partisipasi publik, akuntabilitas dan inovasi dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan, sebagai konsekuensi alamiah dari suatu negara demokrasi.

Di Indonesia, OGP dikoordinasikan oleh Sekretariat Nasional Open Government Indonesia. OGP sendiri melihat momentum gerakan keterbukaan di tingkat pemda perlu diberi dukungan ekstra guna membantu menyebarluaskan semangat keterbukaan dalam skala yang lebih luas.

Semangat keterbukaan ini diharapkan dapat mendorong pemda sebagai ujung tombak pemerintah di masyarakat agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik mereka. Hal itu yang menjadi latar belakang utama peluncuran program percontohan ini. Proses seleksi OGP Subnational Government Pilot ini diikuti oleh lebih dari 40 pemda dari 69 negara anggota OGP.

Direktur Eksekutif International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) Sugeng Bahagijo menyambut baik terpilihnya Bojonegoro sebagai pelopor pemda terbuka.

"Pemerintah daerah merupakan pilar dari Indonesia. Jika keterbukaan hanya berhenti pada pemerintah pusat, maka keterbukaan hanya bersifat parsial. Reformasi keterbukaan ini harus diikuti oleh setidaknya 400-500 pemkab dan kota di Indonesia," tegasnya.

Menurutnya, Indonesia sebagai salah satu negara pendiri OGP sekaligus steering committee OGP perlu membuktikan keterbukaan tidak hanya memberikan manfaat bagi pemerintah dan media. Namun juga kepada seluruh warga negara.

"Karena itu partisipasi dan keterbukaan semua kota dan kabupaten di Indonesia adalah mandatory bukan optional. Hal ini juga menjadi salah satu prinsip yang dibawa untuk pelaksanaan Agenda Sustainable Development Goals (SDGs), terutama pada Tujuan 16 tentang 'keadilan, perdamaian, dan tata pemerintahan yang akuntable," kata dia. (mdk/hrs)