Wakil ketua DPR minta publik awasi penggunaan dana aspirasi
Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat mengajukan dana aspirasi untuk daerah pemilihan sebesar Rp 20 miliar. Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan dana tersebut akan dipakai oleh anggota dewan untuk mengajukan program yang didapat dari aspirasi konstituen dan rakyat daerah masing-masing. Penggunaan dana akan diawasi baik oleh masyarakat maupun media.
"Nanti dibuat proposal. Nanti harus diketahui oleh lurah, camat, bupati dan kepala dinas. Nanti diuji kesahihan, apakah sesuai. Anggarannya seperti apa baru dilaksanakanâ¬," kata Agus di gedung DPR RI, Rabu (10/6).
Agus menambahkan dalam mengajukan program, uang tersebut tidak dikelola langsung oleh anggota dewan. Melainkan dikelola oleh bagian eksekutif yang akan mengatur tender, pembayaran dan pelaksanaan.
-
Apa yang didonasikan? Seorang pria tiba-tiba menghampiri panggung dan berkata, ‘saya ingin membantu Palestina dengan motor kesayangan saya ini’,' sebutnya.
-
Gimana caranya program ini diwujudkan? 'Ini bukan teori, karena saya sudah mempraktikkannya selama memimpin Jawa Tengah. Saya buat SMKN Jateng, sekolah boarding gratis khusus anak miskin. Saat ini, 100 persen lulusannya sudah bekerja dan mereka bisa menjadi penopang ekonomi keluarga,'
-
Siapa yang diajak DPR untuk memperbaiki pengelolaan Dana Desa? Untuk itu, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengajak kepala desa memperbaiki kinerja pengelolaan Dana Desa.
-
Siapa saja yang terlibat dalam proposal dana 17 Agustus ini? Kami yakin bahwa perayaan ini akan memberikan dampak positif dalam memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa serta melestarikan nilai-nilai luhur kemerdekaan. Kami mengharapkan dukungan dan persetujuan dari pihak yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan ini dengan sukses.
-
Bagaimana Arief mendapatkan dana untuk Griya Lansia? 'Terbesit ide mendirikan panti kecil-kecilan, karena ada temuan (dhuafa), kita tidak bisa menolong karena tidak punya tempat,' ungkap Arief.
-
Siapa yang terlibat dalam inisiatif ini? Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa RSA UGM telah berkoordinasi dengan banyak pihak seperti Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI), dinas pariwisata, dan rumah sakit lainnya yang ada di Yogyakarta.'RSA UGM juga berinisiasi untuk membentuk Health Tourism Board yang bertugas untuk melakukan sertifikasi terkait medical tourism,' ujar Lutfhi.
"Anggota dewan tidak memegang uang itu, bahkan tidak boleh bersentuhan dengan uang itu.⬠Sebagai pejabat pembuat komitmen, dan pemegang anggaran itu dipegang eksekutif. Tender, pembayaran dan pelaksanaan dilakukan oleh eksekutif," imbuh Agus.
Karena menggunakan uang negara, maka yang mengawasi pelaksanaan program ini bukan hanya dari DPR saja, namun juga dari masyarakat dan media. Agus menjelaskan dana ini akan dilakukan pada tahun 2016 mendatang bersama dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Dan aspirasi ini baru akan dilakukan pada 2016 mendatang. Pembahasannya dilakukan include dengan dana APBN.⬠Kalau (dana aspirasi) dulu barangkali tidak ada anggaran. Kalau sekarang anggarannya sudah dipatok di APBN," tandasnya. (mdk/bal)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
DPD menilai, atribusi wewenang kepada Wapres harus berdasarkan pelimpahan Presiden.
Baca SelengkapnyaMuncul pertanyaan proses pemerintah menyusun kebijakan mengenai simpanan Tapera hingga menimbulkan gaduh.
Baca SelengkapnyaTernyata, dana ini tidak mengalami pergerakan yang signifikan, namun terjadi perputaran dana hingga mencapai triliunan rupiah
Baca SelengkapnyaKemenkeu mengalokasikan tambahan Dana Desa tahun 2023 sebesar Rp2 triliun untuk Desa yang berprestasi dalam mengelola Dana Desa.
Baca SelengkapnyaKarmila mengatakan, kunjungan ini bersifat silaturahim sekaligus menyampaikan aspirasi masyarakat Provinsi Riau.
Baca SelengkapnyaLedia meminta klarifikasi kepada pejabat anak buah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Baca SelengkapnyaWalhi DKI Jakarta menyoroti adanya dewan kawasan aglomerasi dalam RUU DKJ
Baca SelengkapnyaDahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, Prabowo tidak menggunakan uang sumbangan untuk membiayai kegiatan politik di Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaDia juga menilai tak seharusnya dibahas di pemerintahan saat ini.
Baca SelengkapnyaMenurut Puan, Megawati masih menunggu perkembangan atau dinamika di lapangan.
Baca SelengkapnyaDPR Banyak Dapat Kritik dari Rakyat, Puan Maharani ungkap sederet poin kritiknya.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, ancaman tersebut semakin serius dan berpotensi mengganggu integritas dan keadilan dalam proses pemilu, terutama menjelang Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya