Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Wakil ketua DPR minta publik awasi penggunaan dana aspirasi

Wakil ketua DPR minta publik awasi penggunaan dana aspirasi agus hermanto. ©youtube

Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat mengajukan dana aspirasi untuk daerah pemilihan sebesar Rp 20 miliar. Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan dana tersebut akan dipakai oleh anggota dewan untuk mengajukan program yang didapat dari aspirasi konstituen dan rakyat daerah masing-masing. Penggunaan dana akan diawasi baik oleh masyarakat maupun media.

"Nanti dibuat proposal. Nanti harus diketahui oleh lurah, camat, bupati dan kepala dinas. Nanti diuji kesahihan, apakah sesuai. Anggarannya seperti apa baru dilaksanakan‬," kata Agus di gedung DPR RI, Rabu (10/6).

Agus menambahkan dalam mengajukan program, uang tersebut tidak dikelola langsung oleh anggota dewan. Melainkan dikelola oleh bagian eksekutif yang akan mengatur tender, pembayaran dan pelaksanaan.

Orang lain juga bertanya?

"Anggota dewan tidak memegang uang itu, bahkan tidak boleh bersentuhan dengan uang itu.‬ Sebagai pejabat pembuat komitmen, dan pemegang anggaran itu dipegang eksekutif. Tender, pembayaran dan pelaksanaan dilakukan oleh eksekutif," imbuh Agus.

Karena menggunakan uang negara, maka yang mengawasi pelaksanaan program ini bukan hanya dari DPR saja, namun juga dari masyarakat dan media. Agus menjelaskan dana ini akan dilakukan pada tahun 2016 mendatang bersama dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Dan aspirasi ini baru akan dilakukan pada 2016 mendatang. Pembahasannya dilakukan include dengan dana APBN.‬ Kalau (dana aspirasi) dulu barangkali tidak ada anggaran. Kalau sekarang anggarannya sudah dipatok di APBN," tandasnya. (mdk/bal)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
RUU DKJ, Anggota DPD Dorong Pendanaan Khusus Jakarta dari APBN
RUU DKJ, Anggota DPD Dorong Pendanaan Khusus Jakarta dari APBN

DPD menilai, atribusi wewenang kepada Wapres harus berdasarkan pelimpahan Presiden.

Baca Selengkapnya
KIP Kritik Tapera, Sebut Pemerintah Tidak Transparan Pengelolaan Dana
KIP Kritik Tapera, Sebut Pemerintah Tidak Transparan Pengelolaan Dana

Muncul pertanyaan proses pemerintah menyusun kebijakan mengenai simpanan Tapera hingga menimbulkan gaduh.

Baca Selengkapnya
Transaksi Dana Kampanye Janggal PPATK Bukti Dana Partai Politik Tidak Transparan
Transaksi Dana Kampanye Janggal PPATK Bukti Dana Partai Politik Tidak Transparan

Ternyata, dana ini tidak mengalami pergerakan yang signifikan, namun terjadi perputaran dana hingga mencapai triliunan rupiah

Baca Selengkapnya
DPR Ajak Kades Perbaiki Pengelolaan Dana Desa
DPR Ajak Kades Perbaiki Pengelolaan Dana Desa

Kemenkeu mengalokasikan tambahan Dana Desa tahun 2023 sebesar Rp2 triliun untuk Desa yang berprestasi dalam mengelola Dana Desa.

Baca Selengkapnya
Karmila Sari Anggota DPR RI Gerak Cepat Kawal Program Jaga Desa
Karmila Sari Anggota DPR RI Gerak Cepat Kawal Program Jaga Desa

Karmila mengatakan, kunjungan ini bersifat silaturahim sekaligus menyampaikan aspirasi masyarakat Provinsi Riau.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Debat Anggota Komisi X PKS 'Marah-Marah' Sampai Nunjuk Depan Anak Buah Jenderal
VIDEO: Debat Anggota Komisi X PKS 'Marah-Marah' Sampai Nunjuk Depan Anak Buah Jenderal

Ledia meminta klarifikasi kepada pejabat anak buah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Baca Selengkapnya
Walhi DKI Jakarta: RUU DKJ Sarat Muatan Nepotisme
Walhi DKI Jakarta: RUU DKJ Sarat Muatan Nepotisme

Walhi DKI Jakarta menyoroti adanya dewan kawasan aglomerasi dalam RUU DKJ

Baca Selengkapnya
Dahnil Anzar: Tidak Satu pun Konglomerat Bisa Kendalikan Prabowo dengan Uang
Dahnil Anzar: Tidak Satu pun Konglomerat Bisa Kendalikan Prabowo dengan Uang

Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, Prabowo tidak menggunakan uang sumbangan untuk membiayai kegiatan politik di Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
PKS Kritik Rencana Program Makan Siang Gratis Pakai Dana BOS, Bikin Gelisah Guru
PKS Kritik Rencana Program Makan Siang Gratis Pakai Dana BOS, Bikin Gelisah Guru

Dia juga menilai tak seharusnya dibahas di pemerintahan saat ini.

Baca Selengkapnya
Megawati Belum Instruksikan Penggunaan Hak Angket Pemilu 2024, Puan Maharani Ungkap Alasannya
Megawati Belum Instruksikan Penggunaan Hak Angket Pemilu 2024, Puan Maharani Ungkap Alasannya

Menurut Puan, Megawati masih menunggu perkembangan atau dinamika di lapangan.

Baca Selengkapnya
Puan Ungkap DPR Banyak Dapat Kritik dari Rakyat, Mulai Jangan Bolos Rapat sampai Flexing
Puan Ungkap DPR Banyak Dapat Kritik dari Rakyat, Mulai Jangan Bolos Rapat sampai Flexing

DPR Banyak Dapat Kritik dari Rakyat, Puan Maharani ungkap sederet poin kritiknya.

Baca Selengkapnya
Ancaman Uang dalam Pemilihan Umum 2024, AIPI Sorot Perlu Tindakan Tegas dari DKPP
Ancaman Uang dalam Pemilihan Umum 2024, AIPI Sorot Perlu Tindakan Tegas dari DKPP

Menurutnya, ancaman tersebut semakin serius dan berpotensi mengganggu integritas dan keadilan dalam proses pemilu, terutama menjelang Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya