Wakil Ketua DPRD DKI disebut ubah raperda sesuai keinginan Podomoro
Merdeka.com - Direktur Utama PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta dengan agenda dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU), Kamis (23/6). Ariesman didakwa menyuap anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra Mohamad Sanusi sebesar Rp 2 miliar terkait pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) Reklamasi Pantai Utara Jakarta.
JPU dari KPK Ali Fikri menuturkan, Ketua Badan Legislasi Daerah M Taufik mengubah konsep Raperda RTRKSP untuk memenuhi permintaan Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja.
Mohamad Taufik membaca disposisi Basuki T Purnama pada 10 Maret 2016, lalu meminta Dameria Hutagalung sebagai Kasubbag Raperda DPRD DKI Jakarta mengubah penjelasan pasal 110 ayat 5 huruf (c) yang semula berbunyi 'cukup jelas' menjadi ketentuan pasal 111 ayat (5) huruf c dengan kalimat penjelasan 'yang dimaksud dengan kewajiban tambahan kontribusi adalah kewajiban yang disepakati dalam perjanjian kerja sama antara pemda dan pemegang izin reklamasi dalam rangka penataan kembali daratan Jakarta terkait dengan pelaksanaan konversi kewajiban konstruksi'. "Lalu menyampaikannya kepada Sanusi," kata JPU KPK Ali Fikri, seperti dilansir Antara.
-
Kapan pelipatan surat suara DPRD DKI dimulai? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Apa yang diminta DPRD DKI Jakarta terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
-
Siapa anggota DPRD Jawa Tengah? Wafa dipastikan menjadi anggota DPRD Jawa Tengah, sedangkan Luthfi dipastikan terpilih menjadi anggota DPRD Rembang.
-
Apa usulan Baleg DPR tentang DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Bagaimana Pemprov DKI menutup kerugian MRT? 'Akhirnya ketemu ditutup dari ERP atau electronic road pricing. Ketemu, ya sudah, diputuskan dan saya putuskan. Dan itu keputusan politik, bahwa APBN atau APBD sekarang masih suntik Rp800 miliar itu adalah memang adalah kewajiban. Karena itu pelayanan, bukan perusahaan untung dan rugi,' kata Jokowi.
Padahal, kata JPU, itu belum disepakati Balegda dan pemerintah provinsi DKI Jakarta. Personal Assistant PT APL Trinanda Prihantoro yang ditugaskan Ariesman mengikuti perkembangan pembahasan raperda, menghubungi Sanusi melalui telepon dan memberitahukan bahwa Taufik, Ahok serta Saefullah sudah membahas nilai kontribusi tetap 5 persen dalam bentuk tanah, tambahan kontribusi adalah 15 persen dari NJOP kontribusi yang 5 persen, bukan dari NJOP keseluruhan tanah yang dijual.
Sanusi kembali meyakinkan Trinanda bahwa raperda sudah mengakomodasikan kepentingan Ariesman pada 16 Maret 2016, melalui pembicaraan telepon. Atas penjelasan tersebut Sanusi lalu memerintahkan staf pribadinya Gerry Prastia untuk meminta uang kepada Ariesman melalui Trinanda.
Uang diberikan dua kali yaitu Rp 1 miliar pada 28 Maret 2016 yang diserahkan di SPBU Pertamina Jalan Panjang dan pada 31 Maret 2016 sebesar Rp 1 miliar di FX Mall Senayan.
Untuk diketahui, terdakwa Ariesman Widjaja meminta adik M Taufik yang juga anggota Balegda DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi agar tidak mencantumkan kontribusi tambahan sebesar 15 persen dari nilai Jual Objek Pajak (NJOP) total lahan yang dapat dijual dalam Ranperda tentang RTRKSP Jakarta dengan imbalan uang sebesar Rp 2,5 miliar.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi buka suara mengenai rapat baleg DPR RI yang disorot karena diduga untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU Pilkada
Baca SelengkapnyaJokowi buka suara soal mengenai perubahan Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
Baca SelengkapnyaMendagri belum menerima surat dari DPR maupun draf RUU DKJ.
Baca SelengkapnyaDasco pun menyebut, dikhawatirkan revisi UU MD3 dapat menimbulkam dampak negatif.
Baca SelengkapnyaPDIP menduga revisi UU Desa dijadikan alat tukar terhadap dukungan kepada Calon Presiden dan Wakil Presiden tertentu di Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaSaid mengakui bahwa memang dirinya pernah mengusulkan revisi UU MD3 kepada pimpinan DPR.
Baca SelengkapnyaMenteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya akan berkomunikasi dengan DPR.
Baca SelengkapnyaPKB setuju usulan PKS itu karena setelah RUU DKJ ditetapkan menjadi undang-undang, maka Jakarta bakal berganti status.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi mengklaim DPR dan pemerintah justru telah mengadopsi sebagian putusan MK
Baca SelengkapnyaWakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan terbuka peluang revisi UU pilkada disahkan pada DPR selanjutnya atau periode 2024-2029.
Baca SelengkapnyaDPR berharap dengan adanya RUU ini nantinya Pilkada berjalan dengan lancar.
Baca SelengkapnyaDasco mengklaim tidak bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Jakarta untuk membahas pengesahan revisi undang-undang Pilkada.
Baca Selengkapnya