Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Wakil Ketua DPRD DKI disebut ubah raperda sesuai keinginan Podomoro

Wakil Ketua DPRD DKI disebut ubah raperda sesuai keinginan Podomoro M Taufik dukung Ahok lengser. ©2015 merdeka.com/fikri faqih

Merdeka.com - Direktur Utama PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta dengan agenda dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU), Kamis (23/6). Ariesman didakwa menyuap anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra Mohamad Sanusi sebesar Rp 2 miliar terkait pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

JPU dari KPK Ali Fikri menuturkan, Ketua Badan Legislasi Daerah M Taufik mengubah konsep Raperda RTRKSP untuk memenuhi permintaan Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja.

Mohamad Taufik membaca disposisi Basuki T Purnama pada 10 Maret 2016, lalu meminta Dameria Hutagalung sebagai Kasubbag Raperda DPRD DKI Jakarta mengubah penjelasan pasal 110 ayat 5 huruf (c) yang semula berbunyi 'cukup jelas' menjadi ketentuan pasal 111 ayat (5) huruf c dengan kalimat penjelasan 'yang dimaksud dengan kewajiban tambahan kontribusi adalah kewajiban yang disepakati dalam perjanjian kerja sama antara pemda dan pemegang izin reklamasi dalam rangka penataan kembali daratan Jakarta terkait dengan pelaksanaan konversi kewajiban konstruksi'. "Lalu menyampaikannya kepada Sanusi," kata JPU KPK Ali Fikri, seperti dilansir Antara.

Padahal, kata JPU, itu belum disepakati Balegda dan pemerintah provinsi DKI Jakarta. Personal Assistant PT APL Trinanda Prihantoro yang ditugaskan Ariesman mengikuti perkembangan pembahasan raperda, menghubungi Sanusi melalui telepon dan memberitahukan bahwa Taufik, Ahok serta Saefullah sudah membahas nilai kontribusi tetap 5 persen dalam bentuk tanah, tambahan kontribusi adalah 15 persen dari NJOP kontribusi yang 5 persen, bukan dari NJOP keseluruhan tanah yang dijual.

Sanusi kembali meyakinkan Trinanda bahwa raperda sudah mengakomodasikan kepentingan Ariesman pada 16 Maret 2016, melalui pembicaraan telepon. Atas penjelasan tersebut Sanusi lalu memerintahkan staf pribadinya Gerry Prastia untuk meminta uang kepada Ariesman melalui Trinanda.

Uang diberikan dua kali yaitu Rp 1 miliar pada 28 Maret 2016 yang diserahkan di SPBU Pertamina Jalan Panjang dan pada 31 Maret 2016 sebesar Rp 1 miliar di FX Mall Senayan.

Untuk diketahui, terdakwa Ariesman Widjaja meminta adik M Taufik yang juga anggota Balegda DPRD DKI Jakarta Mohamad Sanusi agar tidak mencantumkan kontribusi tambahan sebesar 15 persen dari nilai Jual Objek Pajak (NJOP) total lahan yang dapat dijual dalam Ranperda tentang RTRKSP Jakarta dengan imbalan uang sebesar Rp 2,5 miliar.

(mdk/noe)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Buka Suara soal Baleg DPR Bikin Aturan Baru UU Pilkada Abaikan Putusan MK
Jokowi Buka Suara soal Baleg DPR Bikin Aturan Baru UU Pilkada Abaikan Putusan MK

Presiden Jokowi buka suara mengenai rapat baleg DPR RI yang disorot karena diduga untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU Pilkada

Baca Selengkapnya
Jawaban Jokowi Ditanya Dugaan Intervensi Pemerintah dalam RUU Dewan Pertimbangan Presiden
Jawaban Jokowi Ditanya Dugaan Intervensi Pemerintah dalam RUU Dewan Pertimbangan Presiden

Jokowi buka suara soal mengenai perubahan Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Baca Selengkapnya
Mendagri Tito Sebut RUU DKJ Adalah Inisiatif DPR
Mendagri Tito Sebut RUU DKJ Adalah Inisiatif DPR

Mendagri belum menerima surat dari DPR maupun draf RUU DKJ.

Baca Selengkapnya
Pimpinan DPR Sebut Usulan Revisi UU MD3 dari Said Abdullah PDIP
Pimpinan DPR Sebut Usulan Revisi UU MD3 dari Said Abdullah PDIP

Dasco pun menyebut, dikhawatirkan revisi UU MD3 dapat menimbulkam dampak negatif.

Baca Selengkapnya
PDIP Curiga Ada 'Tukar Guling' Revisi UU Desa dan Dukungan Kades pada Capres Tertentu di 2024
PDIP Curiga Ada 'Tukar Guling' Revisi UU Desa dan Dukungan Kades pada Capres Tertentu di 2024

PDIP menduga revisi UU Desa dijadikan alat tukar terhadap dukungan kepada Calon Presiden dan Wakil Presiden tertentu di Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
Klarifikasi Said Abdullah Usai Disebut Dasco sebagai Pengusul Revisi UU MD3
Klarifikasi Said Abdullah Usai Disebut Dasco sebagai Pengusul Revisi UU MD3

Said mengakui bahwa memang dirinya pernah mengusulkan revisi UU MD3 kepada pimpinan DPR.

Baca Selengkapnya
Pengesahan Revisi UU Pilkada Ditunda, Pemerintah akan Koordinasi dengan DPR
Pengesahan Revisi UU Pilkada Ditunda, Pemerintah akan Koordinasi dengan DPR

Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya akan berkomunikasi dengan DPR.

Baca Selengkapnya
Tolak Gubernur Ditunjuk Presiden, PKB Dukung Usulan Wali Kota Dipilih Lewat Pilkada Diatur dalam RUU DKJ
Tolak Gubernur Ditunjuk Presiden, PKB Dukung Usulan Wali Kota Dipilih Lewat Pilkada Diatur dalam RUU DKJ

PKB setuju usulan PKS itu karena setelah RUU DKJ ditetapkan menjadi undang-undang, maka Jakarta bakal berganti status.

Baca Selengkapnya
DPR dan Menkumham Kompak Bantah Anulir Putusan MK: Ketika Ada Hukum Baru, Hukum Lama Tak Berlaku
DPR dan Menkumham Kompak Bantah Anulir Putusan MK: Ketika Ada Hukum Baru, Hukum Lama Tak Berlaku

Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi mengklaim DPR dan pemerintah justru telah mengadopsi sebagian putusan MK

Baca Selengkapnya
Dasco Isyaratkan RUU Pilkada Disahkan DPR Periode Berikutnya: Kita Perlu Penyempurnaan
Dasco Isyaratkan RUU Pilkada Disahkan DPR Periode Berikutnya: Kita Perlu Penyempurnaan

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan terbuka peluang revisi UU pilkada disahkan pada DPR selanjutnya atau periode 2024-2029.

Baca Selengkapnya
Bukan Titipan, Ini Alasan RUU DKJ Jakarta Disahkan Jadi Inisiatif DPR
Bukan Titipan, Ini Alasan RUU DKJ Jakarta Disahkan Jadi Inisiatif DPR

DPR berharap dengan adanya RUU ini nantinya Pilkada berjalan dengan lancar.

Baca Selengkapnya
Dasco Jawab Isu Bertemu Jokowi sebelum DPR Batalkan RUU Pilkada
Dasco Jawab Isu Bertemu Jokowi sebelum DPR Batalkan RUU Pilkada

Dasco mengklaim tidak bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Jakarta untuk membahas pengesahan revisi undang-undang Pilkada.

Baca Selengkapnya