Wakil Ketua KPK apresiasi program meja tanpa laci Polsek di Makassar
Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan memberi apresiasi terhadap Kepolisian khususnya di Polsek Panakkukang di wilayah hukum Polrestabes Makassar, pada upaya mencegah upaya tindak pidana korupsi melalui program meja tanpa laci. Program ini diinisiasi anggota Polwan Polsek Panakkukang yang tergabung atau menjadi agen gerakan SPAK atau Saya Perempuan Antikorupsi.
Penilaian positif dari komisioner KPK berlatar belakang korps Bhayangkara yang sudah masuk masa purnawirawan ini, disampaikannya saat ceramah umum di depan 500 pejabat perempuan eselon II dan eselon III Pemprov Sulsel berikut para ibu Dharma Wanita, dalam seminar yang digelar oleh SPAK, program inisiasi KPK di ruang pola kantor Gubernur Sulsel, Kamis (16/3).
"Polwan di Polsek itu membuat program meja tanpa laci atau meja yang tidak punya laci. Jadi saat warga dalam hal pengurusan apapun di situ yang berhubungan dengan pelayanan publik, tidak perlu menyelipkan sesuatu dalam bentuk apapun ke dalam laci," terang Basaria.
-
Bagaimana PPK menjalankan tugasnya? Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh PPK meliputi persiapan logistik, rekrutmen saksi, pengadaan tempat pemungutan suara, penyusunan DPT, pelaksanaan kampanye, penyaluran logistik pemilu, pelaksanaan pemungutan suara, perhitungan suara, hingga pelaporan hasil pemilu ke KPU/KIP setempat.
-
Bagaimana cara petugas menjaga ketertiban? Dengan tetap mematuhi aturan yang berlaku dan tidak membuat kerusuhan selama menyampaikan pendapatnya. 'Hindari keributan maupun benturan dengan pendemo lainnya. Mari kita jaga kedamaian dan ketertiban,' imbuhnya.
-
Apa yang dilakukan polwan? Polisi wanita atau yang biasa disingkat polwan adalah salah satu profesi yang banyak dicita-citakan. Menjadi aparat penegak hukum artinya Anda akan berkontribusi terhadap keamanan dan kenyamanan masyarakat, khususnya dalam menumpas tindak kejahatan.
-
Bagaimana cara Pasuruan mencegah korupsi? 'Kita terus melakukan upaya-upaya pencegahan dengan melakukan sinergi dari berbagai pihak,' ujar Mas Adi
-
Bagaimana Jawa Tengah meningkatkan pelayanan publik dan pencegahan korupsi? Selain itu, upaya-upaya terobosan dalam pelayanan publik dan pencegahan korupsi juga perlu terus dilakukan, agar masyarakat bisa terlayani dengan baik.
-
Apa yang dilakukan petugas Satpol PP? Petugas Satpol PP menggerebek sejumlah kamar kos yang berada di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Kepuharjo, Kabupaten Lumajang.
Dengan bercanda, Basaria mengatakan, yang belum ada itu adalah baju tanpa kantong, karena seragam itu tidak mungkin diubah, seragam itu semua sama di seluruh daerah di Indonesia.
"Kalau mau lagi diubah seragamnya tanpa kantong, yah tentu butuh lagi anggaran khusus. Tapi paling tidak, dengan program meja tanpa laci itu sudah kemauan yang luar biasa," ujarnya dalam seminar yang juga dihadiri Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo ini.
Ditambahkan, semangat untuk mencegah tindak korupsi di Sulsel ini memang sangat luar biasa karena setelah Polwan ini, Kodam juga tidak mau ketinggalan. Korps Wanita Angkatan Darat (Kowad) juga minta dan ingin bergabung dengan gerakan SPAK.
Masih dalam kesempatan yang sama, Basaria mengatakan memulai sesuatu yang baik itu susah tetapi yang lebih susah adalah mempertahankan.
Sementara itu, Bripka Marwa anggota Polsek Panakkukang yang bertugas di bagian pelayanan khusus saat ditemui di waktu terpisah menjelaskan, program meja tanpa laci ini sudah dimulai sejak awal tahun 2016, sejak Kapolsek dijabat Kompol Wahyudi Rahman dan masih dilanjutkan hingga saat ini, Kapolsek dijabat Kompol Dodied Susianto.
Program meja tanpa laci ini diinisiasi oleh Aipda Andi Sri Ulfa, agen SPAK pertama di Polsek Panakkukang yang kini sementara mengikuti Sekolah Calon Perwira (Secapa). Di Polsek Panakkukang, ada lima anggota Polwan, dua di antaranya agen SPAK yakni Aipda Andi Sri Ulfa dan Bripka Marwa.
"Dulu meja-meja ini ada lacinya, setelah kita kenal SPAK, laci-laci itu kita keluarkan, tidak dipakai lagi," kata Birpka Marwa.
Dijelaskan di ruang pelayanan khusus ini melayani sidik jari, laporan kehilangan, izin keramaian dan pengurusan SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian). Pembatas ruangan dari kaca sehingga terlihat transparan dari luar. Tiga meja yang ada di dalam ruang pelayanan khusus ini sudah tidak punya laci.
"Ini adalah terobosan Polsek Panakkukang untuk mencegah perilaku koruptif meskipun kita juga tidak pernah minta ke masyarakat. Kalau ada yang mau ngasih, kita tolak dan berikan pemahaman kalau tidak ada pembayaran," kata Bripka Marwa.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hal itu disampaikan dalam Sosialisasi Antikorupsi dan Koordinasi Monitoring Center for Prevention (MCP) oleh KPK.
Baca SelengkapnyaKetua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengisyaratkan bakal menghapus pembagian kerja wakil ketua bidang penindakan dan pencegahan.
Baca SelengkapnyaPemerintah Kota Pasuruan bersama dengan KPK Republik Indonesia menggelar Sosialisasi Anti Korupsi.
Baca SelengkapnyaAlasan dibutuhkan Capim KPK selanjutnya dengan hal tersebut lantaran penindakan-penindakan kasus rasuah kedepannya agar tidak ada rasa sungkan.
Baca SelengkapnyaNawawi Pomolango berharap pada kunjungannya ke Gorontalo tidak terjadi OTT KPK.
Baca SelengkapnyaHevearita menegaskan jalannya pemerintahan dan pelayanan publik di Pemkot Semarang tetap berjalan dengan baik meski sedang diterpa isu dugaan korupsi.
Baca SelengkapnyaKejagung menegaskan tidak menutup ruang koordinasti dan surpervisi dan mempersilakan KPK mencari bukti apabila ada personel korps Adhyaksa.
Baca SelengkapnyaKetua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menyatakan akan menerapkan sistem kerja kolektif kolegial di lembaga antirasuah.
Baca SelengkapnyaMenurut Ali, masalah ruangan itu hanya hal teknis..
Baca SelengkapnyaNawawi menjelaskan pengumuman tersangka bagi pelaku tindak pidana korupsi tidak bisa dilakukan sembarangan.
Baca SelengkapnyaJokowi justru menilai KPK saat ini sudah bagus dan memiliki sistem baik.
Baca SelengkapnyaOptimalisasi Peran Kejaksaan dalam Pembangunan Ekonomi Nasional serta membangun kesadaran hukum kepada jajaran Pemerintah Desa/Negeri di Provinsi Maluku.
Baca Selengkapnya