Follow
Wakil Ketua KPK Jelaskan Dampak Buruk Korupsi Terhadap Pembangunan
Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menjelaskan bahaya atau dampak buruk dari perilaku korupsi terhadap pembangunan sumber daya manusia dan fisik di suatu daerah.
"Korupsi menghambat pembangunan. Tidak hanya pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan sumber daya manusia," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat melakukan kunjungan kerja ke Ambon, Maluku, melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (3/11).
Ia mengambil contoh bagaimana dampak buruk korupsi menghalangi anak-anak dalam mengakses pendidikan. Selain itu, kondisi memprihatinkan juga terjadi akibat praktik korupsi, yakni buruknya kualitas infrastruktur di suatu daerah.
-
Mengapa KPU penting dalam demokrasi? Sejak didirikan, KPU memiliki peran penting dalam menjamin keberlangsungan demokrasi di Indonesia melalui penyelenggaraan pemilihan umum yang jujur, adil, dan transparan.
-
Kenapa Nurul Ghufron melaporkan Dewas KPK? Wakil ketua KPK itu menyebut laporannya ke Bareskrim Mabes Polri sehubungan dengan proses etik yang tengah menjerat dirinya karena dianggap menyalahkan gunakan jabatan. 'Sebelum diperiksa sudah diberitakan, dan itu bukan hanya menyakiti dan menyerang nama baik saya. Nama baik keluarga saya dan orang-orang yang terikat memiliki hubungan dengan saya itu juga sakit,' Ghufron menandaskan.
-
Apa yang dipantau DPR terkait Pilkada? 'Pilkada serentak ini pastinya tidak kalah ‘panas’ dari Pemilu kemarin. Dan salah satu ruang pertarungan ide itu adanya di ruang digital, media sosial. Nah peran Polri di sini yaitu memastikan agar tidak adanya hoaks yang dapat memecah belah masyarakat. Konten-konten ujaran kebencian dan fitnah juga harus dipantau. Jangan sampai ada pihak yang sengaja menggiring dan menyesatkan masyarakat. Saya yakin polisi bisa 100% menjaga kondusifitas keamanan sepanjang Pilkada,' ujar Sahroni dalam keterangan (11/9).
-
Apa peran Nisya Ahmad di DPRD? Nisya Ahmad resmi dilantik menjadi anggota DPRD Jawa Barat hari ini.
-
Kenapa Nurul Ghufron menggugat Dewas KPK? Dalam upaya gugatan yang diajukan oleh Ghufron yakni berkaitan dengan aturan Dewas KPK yang tidak bisa lagi mengenakan sanksi etik ketika pelanggaran etik yang dilaporkan ke sudah kedaluwarsa.
-
Bagaimana DPR mendukung kinerja Kejagung? 'Tentunya Komisi III selalu memantau serta mengapresiasi kinerja setiap insan Adhyaksa, di mana pun mereka berdinas. Karena mengemban amanah menjadi penegak hukum itu memang tidak mudah. Pastinya ada berbagai godaan dan rintangan yang terus merintangi kinerja jaksa.'
"Di Indonesia, gubernur dan bupati belum turun tetapi bangunan yang dibangun dengan anggaran negara sudah hancur," ujar Ghufron.
Untuk itu, DPRD sebagai perwakilan rakyat memiliki peran penting dalam mengawasi kinerja pemerintah karena turut menentukan arah dan tujuan pembangunan suatu daerah.
KPK hadir di daerah, kata Ghufron, untuk mengawal tugas eksekutif dan legislatif supaya berjalan fungsi checks and balances. Khususnya terkait dengan fungsi DPRD dalam hal legislasi, anggaran dan pengawasan.
Ia lantas menyebut jenis-jenis tindak pidana korupsi dan modus korupsi yang kerap terjadi di daerah. Dengan penjelasan tersebut, dia berharap legislator tidak terjebak dalam perilaku yang sama.
"Bapak dan Ibu adalah pejabat publik yang tugasnya melayani masyarakat. Jangan perkaya diri dari sumber yang tidak sah selain gaji dan honor yang telah diatur," ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Maluku Lucky Wattimury mengapresiasi kehadiran dan kunjungan kerja lembaga antirasuah tersebut ke Maluku.
"Kami menyambut baik acara ini untuk memperkuat sinergitas antara KPK dan DPRD guna pemberantasan korupsi," katanya.
Ia berharap ke depannya dapat lebih mendorong pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Maluku yang sejalan dengan upaya KPK meningkatkan tata kelola pemerintah daerah.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Penghitungan kerugian ekonomi negara bisa menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara korupsi.
Baca Selengkapnya
RUU Perampasan Aset sempat jalan di tempat pada Komisi III DPR periode 2019-2024.
Baca Selengkapnya
Meski begitu, Rudianto tidak menjelaskan lebih jauh perihal perkara yang dimaksud.
Baca Selengkapnya
Said Abdullah mengingatkan agar pimpinan dan dewas KPK yang akan terpilih dapat memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap KPK.
Baca Selengkapnya
Misbakhun berpendapat soal pentingnya sinergi antara BPK dan DPD demi mengawal desentralisasi fiskal.
Baca Selengkapnya
Adanya potensi kebocoran anggaran negara itu disebabkan kurangnya pemahaman para pejabat yang baru.
Baca Selengkapnya
Nawawi mengatakan, praktik korupsi masih marak terjadi di pelbagai sektor.
Baca Selengkapnya
Padahal LHKPN tersebut dikatakan Nawawi sebagai salah satu bentuk dari pencegahan korupsi
Baca Selengkapnya
PKS menilai dana besar negara untuk perhelatan beberapa Pilkada langsung bisa dialokasikan untuk berbagai program kesejahteraan rakyat.
Baca Selengkapnya
Puan Maharani mengingatkan Anggota DPR-DPD RI terpilih Periode 2024-2029 agar berfokus mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan rakyat.
Baca Selengkapnya
Jika dibiarkan, hal ini bisa menurunkan kualitas pelayanan publik dan merusak kepercayaan masyarakat.
Baca Selengkapnya
Dalam upaya pencegahan korupsi, KPK memiliki tiga trisula atau strategi yang dilakukan yakni penindakan, pencegahan dan pendidikan antikorupsi.
Baca Selengkapnya