Walhi: Lahan di Kalsel Sisa 29 Persen, 1,82 Juta Dikuasai Tambang dan Kelapa Sawit
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir pada 14 Januari 2021. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, sebanyak 10 Kabupaten/Kota terdampak banjir, hanya ada 3 kabupaten/kota yang aman.
Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Selatan, Kisworo Dwi Cahyono mengatakan, banjir di Kalimantan Selatan kali ini disebabkan karena 50 persen lahan di Kalimantan Selatan telah beralih fungsi menjadi tambang batubara dan perkebunan sawit.
Menurutnya, curah hujan yang tinggi tidak akan menyebabkan banjir jika luas hutan primer dan sekunder tidak terkikis.
-
Gimana Pemkot Semarang atasi banjir Kaligawe? Sementara itu Kepala BPBD Kota Semarang Endro Pudyo Martanto mengatakan bahwa pihaknya bersama Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Semarang mengerahkan pompa bergerak untuk mengurangi debit banjir.
-
Di mana wilayah terdampak banjir dan longsor di Pesisir Selatan? 'Paling parah terjadi di Kecamatan XI Koto Tarusan, Kecamatan IV Jurai, Kecamatan Batang Kapas, Kecamatan Lengayang dan Kecamatan Sutera,' tuturnya.
-
Apa dampak dari banjir? Banjir tidak hanya menghancurkan rumah dan infrastruktur, tetapi juga mengakibatkan kerugian ekonomi yang signifikan.
-
Apa saja dampak banjir di Bali? Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bali Made Rentin mengatakan, hujan lebat mengakibatkan genangan di sedikitnya empat titik di Kabupaten Badung dan enam titik di Kota Denpasar, dan pohon tumbang di dua titik di Kota Denpasar.
-
Kenapa banjir dan longsor terjadi di Pesisir Selatan? Untuk diketahui 9 dari 19 Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat (Sumbar) terendam banjir akibat tingginya intensitas hujan yang menguyur wilayah tersebut pada Kamis, (7/3). Selain banjir, pada beberapa daerah juga terjadi longsor dan pohon tumbang, salah satunya adalah Pesisir Selatan.
-
Kenapa terjadi banjir dan longsor di Pesisir Selatan? Diketahui, 9 dari 19 Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat (Sumbar) terdampak bencana menyusul tingginya intensitas hujan yang mengguyur wilayah itu, Kamis (7/3). Salah satunya terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan.
“Dari 3,7 juta hektar luas lahan di Kalimantan Selatan, 1,2 juta hektar dikuasai pertambangan, 620 hektar kelapa sawit,” kata Kisworo kepada merdeka.com, Senin (18/1).
Dia memaparkan, 33 persen lahan atau 1.219.461,21 hektar sudah dikuasai izin tambang, sementara 17 persennya atau 620.081,90 hektar sudah dijadikan perkebunan kelapa sawit. Sementara itu, luas hutan sekunder 581.188 hektar dan luas hutan primer hanya 89.169 hektar.
“15 persen atau 234,492,77 hektar IUPHHK-HA (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam) dan 6 persen atau 567.865,51 hektar IUPHHK-HT (Hutan Tanaman). Hutan sekunder hanya 89.169 hektar, hutan primer 581.188 hektar,” ujarnya.
“Sisa lahan hanya 29 persen,” ungkap Kisworo.
Oleh sebab itu, dia mendesak pemerintah untuk untuk mengevaluasi seluruh izin-izin alih fungsi lahan yang dikeluarkan. Sebab kata dia, alih fungsi lahan telah menyebabkan degradasi hutan. Dia meminta pemerintah untuk berani mencabut izin para perusahaan yang hasil audit nantinya terbukti memicu bencana banjir di Kalimantan Selatan ini.
“Saya mendesak Pak Jokowi untuk memanggil semua pemilik perusahaan, tambang, sawit, dan sebagainya. Kita juga mendesak agar dibuat Satgas atau komisi khusus untuk mereview dan mengaudit semua izin-izin itu,” tegasnya.
Kisworo mengatakan, banjir kali ini merupakan banjir terparah sepanjang sejarah.
"2006 Kalsel pernah banjir besar juga tapi tidak separah ini. Ini terparah, bukan salah hujan. Sekarang kalau musim hujan, banjir. Musim kering, karhutla," tutupnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Baturusa KLHK, Muchtar Effendi menjelaskan, ada kewajiban bagi perusahaan untuk melakukan penghijauan.
Baca SelengkapnyaData Badan Pangan Nasional pada tahun 2022, bahwa tingkat kerawanan pangan di Wakatobi sudah mencapai 50 persen
Baca SelengkapnyaSelain ekonomi, nasib 50 juta masyarakat di kawasan pesisir juga dipertaruhkan.
Baca SelengkapnyaJokowi menuturkan penebangan pohon di hulu sungai membuat bencana banjir terjadi.
Baca SelengkapnyaKeberadaan KEK Setangga ditujukan untuk mempercepat penciptaan lapangan kerja dan pembangunan perekonomian di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu
Baca SelengkapnyaRibuan hektare sawah di 10 kabupaten/kota di Jawa Tengah (Jateng) rusak akibat kekeringan. Seluas 254,1 hektare di antaranya puso atau tidak menghasilkan padi.
Baca SelengkapnyaNana menegaskan bahwa pihaknya terus berupaya melakukan perbaikan tanggul yang jebol di sejumlah titik.
Baca SelengkapnyaRakor Sawit se Kalsel telah disepakati bahwa replanting sawit di Kalsel tahun 2023 akan mencapai 10.000 ha.
Baca SelengkapnyaDampak besar dari Karhutla pernah dialami Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2022.
Baca SelengkapnyaSekretaris Daerah Kalimantan Timur, Sri Wahyuni menyebut bahwa potensi pembangunan hijau di Kaltim sangat besar.
Baca SelengkapnyaKetua Ombudsman Mokhamad Najih menyampaikan sudah seharusnya penguasaan yang sangat luas tidak boleh diberikan dalam bentuk Surat Hak Milik, termasuk juga HGU.
Baca SelengkapnyaKebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan semakin meluas. Selain Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan Ogan Ilir, api mulai bermunculan di Banyuasin.
Baca Selengkapnya