Walhi Sebut Lahan Prabowo di Aceh Terlantar, Banyak Ditemukan Kasus Illegal Logging

Merdeka.com - Isu kepemilikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) milik Calon Presiden (Capres) nomor urut 02, Prabowo Subianto di Aceh hangat diperbincangkan sejak selepas debat kedua. Prabowo mengakui memiliki lahan di Kabupaten Aceh Tengah dan Kalimantan Timur.

Isu itu mengemuka setelah Capres nomor urut 01, Joko Widodo menyebutkan Prabowo memiliki lahan di Takengon seluas 120 ribu hektare. Ketua Umum Partai Gerindra ini pun mengakuinya dan siap menyerahkan kembali kepada negara bila memang diperlukan.

Menyikapi hal itu, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh, Muhammad Nur menantang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membongkar data IUPHHK dan Hutan Tanaman Industri (HTI) milik pejabat. Termasuk milik Prabowo Subianto sebagaimana disinggung dalam debat capres itu.

"Kami tantang KLHK itu membuka semua data IUPHHK milik pejabat," kata Muhammad Nur di Banda Aceh, Selasa (19/2).

Lahan milik Prabowo Subianto itu dikelola oleh PT Tusam Hutani Lestani (PT THL) berdasarkan SK.556/KptsII/1997. Izin perusahaan itu berakhir pada tanggal 14 Mei 2035. Lahan HTI itu seluas 97.300 hektare terbengkalai, dan diduga menjadi pintu masuk praktik illegal logging yang dilakukan oleh masyarakat.

Muhammad Nur mengatakan, lahan tersebut berada di lima titik yang berada di empat kabupaten, yaitu Bener Meriah, Aceh Tengah, Bireuen dan Gayo Lues. Sampai sejauh ini data yang diperoleh Walhi Aceh milik Prabowo Subianto.

Lahan itu sudah terbengkalai sejak tahun 2007 lalu, setelah Gubernur Irwandi Yusuf pada periode pertama mengeluarkan intruksi gubernur tentang moratorium logging. Sehingga menghentikan semua kegiatan Hak Penguasaan Hutan (HPH) dan HTI.

Tidak hanya HTI milik PT THL yang terhenti, tetapi ada sejumlah HTI lainnya seperti di Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar dan Aceh Utara seluas 11 ribu haktare. Demikian juga sejumlah HTI lainnya tidak beroperasi lagi paska diterbitkan moratorium logging di Aceh.

"Hasil tinjauan kami ke lapangan tahun 2018 lalu, lahan itu sudah terlantar," jelasnya.

Akibatnya lahan milik PT THL menjadi pintu masuk terjadinya illegal logging. Kata Muhammad Nur, warga berpikir itu lahan terlantar hingga dipergunakan oleh warga. Termasuk terjadinya perambahan untuk pembukaan lahan dan praktik illegal logging.

Walhi Aceh menduga sejak awal pemberian izin PT THL sudah bermasalah. Karena sejak tahun 1997, waktu pertama kali diterbitkan izin Aceh dalam kondisi konflik.

Sehingga tidak ada satu lembaga pun yang mengetahui proses pemberian izin tersebut. Apakah proses perizinan yang dimiliki PT THL sudah sesuai dengan prosedur. Dari permohonan penggunaan kawasan, tataruangnya, izin pakai kawasan hingga beberapa izin lainnya.

"Sebenarnya, sejak awal sudah bermasalah. Tahun 1997 itu Aceh konflik dan tidak ada satu lembaga pun memastikan dan menyatakan kebenaran proses perizinannya," ungkapnya.

Menurut Muhammad Nur, PT THL itu beroperasi pertama kali sejak tahun 1997 untuk memasok bahan baku kayu kepada PT Kertas Kraft Aceh (KKA). Namun dalam rentan waktu lima tahun, PT THL itu tidak melakukan operasi secara normal, karena PT KKA tidak beroperasi.

"Lalu PT THL diarahkan untuk memasok kebutuhan kayu lokal, tetapi PT THL tidak melakukan itu," jelasnya.

Sepatutnya, kata Muhammad Nur, PT THL itu mendapatkan sanksi, karena tidak menjalankan tugasnya, tetapi menelantarkan lahan tersebut. Akibatnya lahan yang ditelantarkan itu menjadi pintu masuk terjadi perambahan besar-besar dan praktik illegal logging oleh masyarakat.

"Praktik illegal logging itu bukan disengaja oleh masyarakat, tetapi karena dilihat terlantar ya digunakan oleh warga," jelasnya.

Pada tahun 2014 lalu, alokasi kayu untuk PT THL sebesar 53.000 m3. Karena perusahaan ini tidak mampu meningkatkan kinerjanya, tahun 2016 pemerintah menurunkan menjadi 35.000 m3. Ternyata PT THL hanya mampu memproduksi sekitar 700 m3," ungkapnya.

"Ini merupakan dosanya PT THL, terlebih PT THL memiliki kewajiban untuk menanam berdasarkan jumlah potong, tapi data tersebut tidak tersedia," tukasnya.

Muhammad Nur mengaku, sudah beberapa kali mendiskusikan kasus ini kepada Dinas Kehutanan Kabupaten Bener Meriah, serta Kesatuan Pengelola Hutan (KHP) Wilayah II yang berkantor di Bener Meriah. KPH wilayah II sudah berulang kali memberi teguran kepada PT THL.

Sebelumnya, Gubernur Aceh non-aktif Irwandi Yusuf membenarkan Prabowo Subianto memiliki lahan yang cukup luas di provinsi tersebut. Irwandi menuturkan bahwa lahan dan pabrik milik Prabowo tersebut bermasalah.

"Sudah bermasalah, pabriknya bermasalah, hutannya bermasalah, masih ada penebangan-penebangan, tahun pertama dan kedua, tapi kuhentikan, kok banyak ditebang tapi yang lama-lama ditebang kok masih botak, tidak ditanam, mau diajukan perpanjangan izin, tidak aku teken," ungkap Irwandi.

Adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo mengatakan, lahan yang dimiliki Prabowo bukanlah milik pribadi, melainkan perusahaan. Lahan itu juga dibeli Prabowo melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

"Yang mengenai tanah seolah-olah milik Pak Prabowo ratusan ribu hektare di Kalimantan Timur dan di Aceh, itu milik perusahaan dan bukan milik pribadi Pak Prabowo. Dan waktu itu, tahun 2004, Pak Prabowo ambil alih (tanah) dari BPPN," kata Hashim dalam wawancaranya dengan TvOne.

Hashim menjelaskan bahwa tindakan Prabowo ini justru menolong negara. "Itu BPPN adalah badan negara yang mengelola utang piutang orang lain yang kredit macet. Sesungguhnya Pak Prabowo menolong negara. Jelas Pak Prabowo menolong negara dengan ambil alih aset-aset bermasalah," kata Hashim.