Walhi Sumut gugat izin PLTA Batangtoru karena dinilai ancam orangutan Tapanuli

Merdeka.com - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Utara menggugat izin lingkungan untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Batangtoru. Lembaga ini menilai ada dampak lingkungan yang sangat serius dari megaproyek itu.

Objek yang digugat Walhi Sumut adalah SK Gubernur Nomor 660/50/DPMPPTSP/5/IV.1/I/2017 tertanggal 31 Januari 2017. Surat itu memberikan izin lingkungan kepada PT North Sumatera Hydro Energy (NSHE) untuk membangun PLTA Batangtoru.

"SK itu yang menjadi dasar mereka membangun. Maka SK itu yang kita gugat agar dibatalkan oleh PTUN Medan," kata Dana Prima Tarigan, Direktur Eksekutif Walhi Sumut, seusai mendaftarkan gugatan ke PTUN Medan, Jalan Bunga Raya, Rabu (8/8).

Saat mendaftarkan gugatannya, Walhi Sumut membawa sejumlah simpatisan. Mereka mengenakan kostum orangutan.

Dana menjelaskan, mereka mendaftarkan gugatan itu karena proyek PLTA Batangtoru memiliki dampak yang sangat serius bagi lingkungan. Salah satu yang paling mereka soroti adalah semakin terancamnya kelangsungan hidup orangutan tapanuli (Pongo tapanuliensis) yang saat ini berstatus paling terancam punah di dunia.

Lokasi proyek juga berada pada garis sesar gempa yang dikhawatirkan berdampak pada kondisi bendungan.

"Kita baru melihat dampak mengerikan atas jebolnya bendungan PLTA di Laos. Itu mengingatkan kita betapa bendungan yang dibangun di Batangtoru yang notabene berada pada garis sesar gempa sangat rentan mengalami hal yang sama. Itu mengancam kehidupan masyarakat disana," ujarnya.

Menurut Dana, masih banyak dampak negatif dari pembangunan PLTA itu. Karenanya mereka berharap SK yang menjadi dasar pelaksanaan proyek itu segera dibatalkan.