Wali Kota Bandung Siapkan Sanksi Camat Rancasari Pelesiran ke Yogya
Merdeka.com - Wali Kota Bandung Oded M Danial memastikan memberi sanksi ke Camat Rancasari yang kedapetan pelesiran ke Yogyakarta. Padahal, saat ini pelarangan perjalanan dinas tengah diberlakukan seiring melonjaknya Covid-19.
Ia pun mengatakan telah menginstruksikan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung Ema Sumarna, agar segera memproses sanksi tersebut.
Adapun bentuk sanksinya, kata Oded, masih dirumuskan oleh Sekda.
-
Aturan apa yang dikeluarkan Presiden Jokowi terkait PNS? Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan aturan tentang penyesuaian tata cara kerja baru bagi PNS.
-
Aturan apa yang dicabut tentang masker? Pemerintah Indonesia akhirnya mencabut kebijakan wajib menggunakan masker bagi masyarakat di tempat umum. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Protokol Kesehatan pada Masa Transisi Endemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
-
Kenapa ASN DKI diharuskan WFH? Hal ini diterapkan Pemprov DKI Jakarta dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah Setelah Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idulfitri 1445 H.
-
Apa yang disinggung Anies Baswedan? Anies Baswedan menyinggung soal pemimpin yang tidak memenuhi janjinya.
-
Kapan Anies Baswedan berkunjung ke Pontianak? Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyambangi Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (26/12).
-
Apa yang dimaksud dengan 'ordal' menurut Anies Baswedan? 'Di seluruh Indonesia kita menghadapi fenomena ordal, mau masuk kesebelasan ada ordalnya, mau masuk jadi guru ordal, mau daftar sekolah ada ordal, mau dapat tiket untuk konser, ada ordal,' ujar Anies.
"Minimal sanksinya indisipliner, nanti bentuk sanksinya sedang dibahas oleh Pak Ema," kata Oded, di Bandung, Jawa Barat, seperti dikutip Antara, Selasa (22/6).
Oded pun menyayangkan hal tersebut bisa terjadi di tengah adanya lonjakan kasus Covid-19. Camat itu sendiri diduga pelesiran bersama dengan para stafnya.
Menurut Oded, ia pun telah menandatangani Peraturan Wali Kota Bandung terbaru yang berisikan tentang sejumlah pembatasan. Salah satunya, yakni larangan bagi ASN melakukan perjalanan dinas.
"Di saat saya menandatangani perwali hari Kamis lalu, mereka pada pergi. Aduh," kata Oded.
Berdasarkan data Pusat Informasi Covid-19 Kota Bandung, saat ini Kecamatan Rancasari masuk ke empat besar yang memiliki kasus aktif Covid-19 paling banyak di Kota Bandung.
Yang pertama Kecamatan Arcamanik dengan 132 kasus aktif, lalu Kecamatan Cibeunying Kidul dengan 119 kasus aktif, yang ketiga Kecamatan Antapani dengan 105 kasus aktif, kemudian yang keempat yakni Kecamatan Rancasari dengan 105 kasus aktif.
Sejauh ini kasus aktif Covid-19 di Kota Bandung sebanyak 1.699 orang. Namun sejak Senin (21/6) jumlah kesembuhan cukup banyak dengan 200 orang yang dinyatakan sembuh dari Covid-19. (mdk/rhm)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Larangan penggunaan kendaraan dinas untuk mudik sudah diatur di dalam kebijakan yang ada.
Baca SelengkapnyaPuluhan PNS Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, diketahui liburan ke Thailand.
Baca Selengkapnyajika ada diskresi pengecualian atas pelaksanaan study tour, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor harus berperan dalam melakukan sortir, memastikan segala hal.
Baca SelengkapnyaBus tersebut tidak memiliki kelengkapan surat-surat seperti uji KIR, STNK.
Baca SelengkapnyaGerakan Bebas Macet dan Polusi yang dilakukan dengan melarang pegawai Pemkot Surabaya naik motor ke kantor curi perhatian.
Baca Selengkapnya"Tidak boleh, Jangankan mudik, pergi ke pasar pun nggak boleh. Pakai daster kalau ibu-ibu sambil goreng sambil masak WFH juga nggak boleh."
Baca SelengkapnyaPj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya tidak dibenarkan mengubah aturan itu.
Baca SelengkapnyaAgar tidak menimbulkan dampak buruk maka penanganan WNA bermasalah itu perlu dilakukan maksimal.
Baca SelengkapnyaTerdapat tiga kasus korupsi yang tengah ditangani KPK, diduga melibatkan empat orang tersebut.
Baca SelengkapnyaKebijakan yang disiapkan juga menyangkut fasilitas akomodasi pariwisata yang tidak memiliki aspek berkelanjutan.
Baca SelengkapnyaYana Mulyana tidak banyak bicara soal keputusan itu. Dia menerima.
Baca SelengkapnyaMenteri Sandiaga akan mendeportasi turis asing yang berulah atau bekerja secara ilegal dari Indonesia.
Baca Selengkapnya