Wali Kota Bekasi Sebut Pelanggar Protokol Kesehatan Tidak Kena Sanksi Pidana

Merdeka.com - Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat menggelar operasi yustisi penegakan protokol kesehatan, dalam rangka mengendalikan penularan virus corona yang masih terbilang tinggi. Pemerintah bersama penegak hukum sepakat tidak memberikan sanksi pidana kepada pelanggarnya.

"Kita sepakat sanksinya itu memberikan sanksi sosial, tidak sampai apalagi pidana," kata Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Kamis (8/7).

Ia mengatakan, pihak yang sepakat dengan pemberian sanksi sosial kepada pelanggar adalah Kejaksaan Negeri Bekasi, Satpol PP, Polres Metro Bekasi Kota, Kodim 0507 Bekasi.

"Dalam kondisi seperti ini, yang penting masyarakatnya patuh dan taat terhadap sebuah ajakan," kata Rahmat Effendi.

Sementara itu, aturan untuk perusahaan sudah jelas di dalam PPKM Darurat. Ia menyebut, perusahaan nonesensial wajib melaksanakan aturan karyawan kerja dari rumah. Adapun perusahaan esensial dan kritikal masih diizinkan bekerja di kantor dengan syarat menjalankan protokol kesehatan.

"Kalau yang esensial atau pun nonesensial dan juga kritikal itu sudah dibagi, jelas itu (sanksinya)," kata Rahmat Effendi.

Kepala Satpol PP Kota Bekasi, Abi Hurairah mengatakan, mekanisme operasi yustisi yaitu satu hari satu kecamatan. "Nanti kita juga akan siapkan beberapa mobil, bagi para pelanggar kita akan naikkan ke mobil tersebut," kata Abi.