Wali Kota Blitar tak terlihat saat KPK segel ruang kerjanya

merdeka.com Sekitar 6 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Ruang kerja Wali Kota Blitar Mohammad Samanhudi Anwar (MSA) disegel Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (7/6). Penyegelan ini diduga berkaitan Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di Blitar dan Tulungagung.

Tim penyidik KPK datang ke Kantor Wali Kota Blitar dengan mengendari mobil. Petugas kemudian turun lalu menuju ke ruang Wali Kota Blitar yang berada di lantai dua.

Saat masuk ke ruangan, anggota KPK dikawal oleh beberapa orang anggota Satpol PP dan pegawai Pemkot Blitar. Tidak ada aktivitas pemeriksaan maupun pengambilan berkas di dalam ruangan tersebut.

Orang lain juga bertanya?

Saat penyegelan, Mohammad Samanhudi Anwar tidak ada di ruangan. Bahkan wali Kota juga tidak terlihat saat kegiatan Apel Gelar Pasukan Linmas Pengamanan Pilgub Jawa Timur di Balai Kota Blitar. Kegiatan diwakili Wakil Wali Kota Blitar Santoso.

Usai melakukan pemeriksaan ruangan, tim KPK keluar dan melakukan penyegelan. Petugas tidak bersedia memberikan informasi mengenai aktivitas penyegelan ini. Mereka kemudian pergi meninggalkan Kantor Wali Kota Blitar.

Sebelumnya pada pukul 07.00 WIB, Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar Mohammad Sidiq mendatangi Markas Polres Blitar Kota. Sidik dimintai keterangan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Para wartawan yang sudah menunggu di depan Mapolres Blitar Kota, sejak semalaman berusaha meminta konfirmasi kepada Sidik. Yang bersangkutan hanya mengaku datang untuk dimintai keterangan dan membantu proses penyidikan KPK. Tetapi dia tidak tahu materi apa yang akan ditanyakan nantinya.

Kapolres Blitar Kota, AKBP Adewira Negara Siregar membenarkan keberadaan KPK di Polres Blitar Kota. Tetapi Kapolresta tidak dapat menjelasakan detail kegiatan KPK di markasnya.

"Memang ada kegiatan dari KPK di wilayah Blitar Kota. Saat ini berada di Mapolres Blitar Kota. Namun untuk detail kegiatannya apa saya tidak bisa menjelaskan. Kami tidak tahu siapa saja yang dimintai keterangan, karena mereka hanya meminta izin meminjam tempat untuk kelakuan kegiatan itu," ujar Adewira Negara Siregar.

(mdk/cob)