Wali Kota Makassar Kembali Diperiksa Bawaslu Terkait Dugaan Pelanggaran Pemilu
Merdeka.com - Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto atau akrab disapa Danny Pomanto kembali berurusan dengan Bawaslu Makassar, terkait dugaan pelanggaran Pemilu. Dia memenuhi undangan klarifikasi, Jumat (1/3). Sebelumnya, awal Januari lalu, dia juga diperiksa gara-gara kegiatannya yang mendatangkan Capres Petahana Joko Widodo (Jokowi) di gedung Celebes Convention Center, 22 Desember 2018.
Ketua Bawaslu Makassar, Nursari yang ditemui Jumat sore tadi usai pemeriksaan Danny Pomanto mengatakan, Wali Kota Makassar ini diperiksa menindaklanjuti laporan masyarakat yang mempersoalkan pembelaan Danny kepada 15 camat, sebagaimana tertuang dalam pemberitaan. Soal 15 camat itu sendiri, kasusnya masih sementara diproses di Bawaslu Sulsel terkait video dukungan ke Jokowi. Dan juga soal video Danny Pomanto yang menyatakan dukungan ke Jokowi.
"Oleh pelapor menilai di berita itu ada bahasa-bahasa terlapor (Danny Pomanto) yang dianggap melanggar. Juga di video bernada dukungan tapi itu bukan ranah kita untuk meneliti asli atau tidak laporannya masuk kemarin. Biarkan proses yang menjawab. Jangan sampai kontra produktif dengan hasil pemeriksaan," kata Nursari.
-
Siapa yang diperiksa di Kejagung? Gimmick Sandra Dewi Saat Diperiksa Kasus Korupsi Suami di Kejagung Tidak banyak ucapan yang dilontarkan Sandra sebelum menjalani pemeriksaan. Sejumlah gimmick banyak terjadi selama pemeriksaan Aktris Sandra Dewi sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah 2015-2022 yang menyeret suaminya, Harvey Moeis, Kamis (4/4).
-
Siapa saja yang diperiksa polisi? Hari ini, tiga saksi diperiksa unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Tangerang Selatan, Jumat (23/2).
-
Siapa yang diadukan ke DKPP? Dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 19-PKE-DKPP/I/2024, Nus Wakerkwa mengadukan Ketua KPU Hasyim Asy’ari berserta anggota KPU Mochammad Afifuddin dan Parsadaan Harahap.
-
Siapa yang menggugat Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI)
-
Mengapa KPK menelaah laporan tersebut? 'Bila ada laporan/pengaduan yang masuk akan dilakukan verifikasi dan bila sudah lengkap akan ditelaah dan pengumpul info,' kata Tessa dalam keterangannya, Selasa (4/9).
-
Mengapa Jokowi digugat? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
Terkait dugaan pelanggarannya, tambah Nursari, yang berhubungan dengan penggunaan fasilitas negara dalam kapasitas terlapor sebagai Wali Kota Makassar.
Danny Pomanto sendiri kepada awak media setelah selesai pemeriksaan mengatakan, soal pembelaan ke camat-camat, menurutnya itu pantaslah karena 15 camat itu bawahannya.
"Saya juga sudah lihat video yang viral itu disebut-sebut berikan dukungan, mereka itu tidak salah. Video itu sebenarnya mengenai kampanye antinarkoba yang diedit," kata Danny.
Lalu soal videonya sendiri yang berbunyi dukungan ke Jokowi, dia ditanya bagaimana proses editnya. Menurutnya, video dukungan itu tidak menyebutkan atau menulis jabatannya sebagai Wali Kota Makassar, hanya menyebut nama Danny Pomanto.
"Saya merasa tidak ada kata atau tulisan Wali Kota Makassar, hanya nama Danny Pomanto dan itu kode kalau sifatnya pribadi karena saya tahu Wali Kota Makassar tidak boleh berkampanye. Kalau ada orang yang kasi nama Wali Kota Makassar di video itu bukan Danny Pomanto, maka itu urusan mereka," tandasnya membela diri.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi PSU diberikan setelah KPPS mengizinkan seorang warga yang mencoblos menggunakan surat undangan milik orang lain.
Baca SelengkapnyaPenyidik Sentra Gakkumdu Bawaslu Sulsel, Rakhmad Hidayat menjelaskan pemanggilan terhadap Danny Pomanto sebagai terlapor.
Baca SelengkapnyaDahyar mengaku melapor ke DKPP setelah Trisal Tahir dinyatakan memenuhi syarat (MS) oleh KPU Palopo.
Baca SelengkapnyaSehingga, jika adanya dugaan pelanggaran, bagi Bawaslu yang harus mereka lihat disebutnya adalah dokumennya.
Baca SelengkapnyaPenyelenggaran PSU di 10 TPS di Kota Makassar akibat adanya warga yang tidak masuk dalam DPT dan DPTb tetapi mencoblos saat Pemilu 14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaKubu Danny menduga adanya tindak pidana pemalsuan tanda tangan pemilih di tempat pemungutan suara (TPS).
Baca SelengkapnyaVideo dugaan kampanye dalam gereja di Sulawesi Selatan tersebar di media sosial (medsos). Kasus itu menjadi perhatian Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.
Baca SelengkapnyaKetua KPU Hasyim Asyari yang memimpin rapat mencecar saksi yang dihadirkan.
Baca SelengkapnyaTerkait nasib perolehan suara atas surat suara yang dirusak apakah sah atau tidak, Dede menyerahkan kepada PPK dan saksi.
Baca SelengkapnyaPolri Tetapkan 7 Tersangka Pidana Pemilu di Kuala Lumpur, Bawaslu: Kita Tunggu Prosesnya
Baca SelengkapnyaAndika meminta Bawaslu dan Gakkumdu Sumsel segera mengambil langkah cepat.
Baca SelengkapnyaJika nantinya kajian tersebut dianggap memenuhi syarat pelanggaran Pemilu, maka tidak menutup kemungkinan adanya PSU.
Baca Selengkapnya