Wali Kota Mataram akan tindak mantan Kepsek yang Lakukan Pelecehan Baiq Nuril

Merdeka.com - Wali Kota Mataram Ahyar Abduh akan mengambil sikap terhadap Kepala SMAN 7 Mataram Muslim yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap Baiq Nuril Maknun. Namun justru Baiq Nuril yang dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) karena menyebarkan percakapan yang dilakukan sang kepala sekolah.

"Terhadap persoalan-persoalan ini kita memberikan atensi karena itu, kami segera mengambil sikap terhadap mantan Kepala SMAN 7 Mataram Muslim," katanya kepada sejumlah wartawan di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Selasa. Seperti dilansir Antara.

Kasus ibu asal Desa Parampuan, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat itu bermula ketika Nuril yang saat itu menjadi tenaga honorer di SMAN 7 Mataram mengungkapkan pelecehan seksual yang dialaminya oleh oknum Kepala SMAN 7 Mataram saat itu, Muslim.

Wali Kota menjelaskan, dalam hal status kepegawaian Muslim pemerintah tidak bisa mengambil keputusan sembarangan. Sehingga setiap keputusan harus berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku. Abduh telah meminta sekretaris daerah bersama jajaran terkait membahas masalah itu terlebih dahulu agar keputusan yang akan ambil tidak menyalahi aturan.

"Dari perspektif pemerintahaan, selaku pembina kepegawaian saya akan mengambil keputusan terhadap Muslim, setelah mendapatkan masukan sesuai dengan dasar aturan yang berlaku," ujarnya.

Sekda Kota Mataram Effendi Eko Saswito membenarkan telah mendapat instruksi untuk melakukan kajian terhadap status Muslim sesuai ketentuan bersama dengan pihak-pihak terkait.

"Kami baru saja akan melakukan rapat kembali dengan semua tim penegakan disiplin kepegawaian," katanya sebelum melakukan rapat tertutup dan alot bersama tim lainnya di ruang kerjanya di Mataram, Senin (19/11).

Tim penegakan disiplin yang mengikuti rapat tersebut, antara lain Asisten III Sekretaris Daerah Kota Mataram, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, Inspektorat, dan Bagian Hukum.

Arah pembahasannya menyikapi kasus Baiq Nuril dengan mantan Kepala Sekolah SMAN 7 Mataram yang saat ini menjabat sebagai salah satu kepala bidang di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Mataram.

"Sedangkan untuk penetapan pemberian sanksi atau penurunan jabatan, itu menjadi ranah pejabat pembina kepegawaian (PPK). Kami hanya membahas berdasarkan aturaan yang ada," katanya.