Follow
Wali Kota Semarang Sebut Penambahan Anggaran Pilkada Beratkan APBD
Merdeka.com - Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi menyatakan pengajuan tambahan anggaran untuk penyelenggaraan Pilkada 2020 jangan sampai membuat keuangan pemerintah daerah jebol.
"Saya sudah sampaikan dengan KPU agar memanfaatkan anggaran yang ada. Kalau pun harus ada tambahan anggaran, kemungkinan APBD Kota Semarang tidak bisa meng-cover," katanya, Jumat (12/6).
Dia menyebut meski penambahan anggaran sudah diajukan KPU Kota untuk keperluan rapid test, kemampuan pemerintah daerah hanya mampu 10 persen dari jumlah total masyarakat Kota Semarang. Prinsipnya, pengajuan tambahan anggaran perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan pemerintah daerah.
-
Bagaimana cara Pemda mengatasi masalah keuangan dalam rekrutmen PPPK? Karena hal itu, Pemda bersangkutan tetap menggunakan PPPK paruh waktu dan tidak menggunakan PPPK penuh waktu karena terkait keuangan gaji dan lainnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Mengapa KKP mengajukan anggaran tambahan? Jika disetujui, anggaran KKP pada tahun depan mencapai Rp 7,62 triliun, meningkat dari anggaran sebelumnya sebesar Rp 6,9 triliun.
-
Bagaimana anggaran tambahan KKP akan digunakan? Rinciannya, Rp200 miliar untuk penambahan biaya operasional kapal pengawas selama 60 hari sehingga total hari layar menjadi 100 hari yang dikelola Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan (DJPSDKP).
-
Siapa yang ajukan tambahan anggaran Kemensos? Komisi VIII DPR menyetujui usulan tambahan anggaran tahun 2024 yang diajukan Kementerian Sosial.
-
Bagaimana Pasuruan mempersiapkan Pilkada? 'Mari kita bersama-bersama doakan para pahlawan demokrasi yang telah gugur. Saya juga ucapkan terimakasih kepada para penyelanggara pemilu dan stake holder yang sudah menciptakan pemilu yang kondusif dan damai, ' ujar Mas Adi.
"Saya sudah sampaikan, kalau rapid test harus dilakukan semua, akan menjadi beban yang luar biasa. Kita lagi negosiasi sama KPU Kota. Angka-angka mana yang sekiranya bisa efisien, efektif, dan mampu disiapkan oleh pemerintah daerah," jelasnya.
Pemkot Semarang sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 72 miliar ke KPU Kota Semarang untuk penyelenggaraan Pilkada 2020 nanti. Anggaran itu ditetapkan sebelum pandemi virus Corona.
"Anggaran itu tidak kita otak-atik. Karena memang anggaran Pilkada tidak boleh diubah dalam refocusing anggaran untuk covid-19," tutup Hendrar.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Presiden Jokowi terus memantau realisasi belanja pemerintah pusat maupun daerah.
Baca Selengkapnya
Nantinya dana tersebut akan dialokasikan untuk kebutuhan dan seluruh tahapan penyelanggaraan Pilkada.
Baca Selengkapnya
Ridwan Kamil mempunyai rencana gila jika ia diberikan kesempatan untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta.
Baca Selengkapnya
Minimnya realisasi belanja ini berdampak pada peredaran uang di kabupaten/kota dan menunjukkan daya beli masyarakat yang rendah.
Baca Selengkapnya
Mendagri mengatakan memastikan ketersediaan anggaran merupakan salah satu tugas pemerintah dalam mendukung pelaksanaan Pilkada 2024.
Baca Selengkapnya
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mengabulkan sebagian gugatan perkara nomor 60/PUU-XXII/2024.
Baca Selengkapnya
Dia kerap mendapat keluhan bahwa APBD tidak cukup untuk memperbaiki.
Baca SelengkapnyaSekretaris Daerah (Sekda) Bali Dewa Made Indra menanggapi soal ucapan Presiden. Meskipun Presiden tak menyebut spesifik daerah yang dimaksud.
Baca Selengkapnya
Mendagri menjelaskan, dalam pengamatannya, kapasitas fiskal yang dimiliki daerah terbagi menjadi tiga kategori, yakni kuat, sedang, dan lemah.
Baca Selengkapnya
Bila merujuk pada pelaksanaan Pilgub Jateng sebelumnya, dana kampanye yang ditetapkan Rp70 miliar.
Baca Selengkapnya
Terbatasnya pendapatan tersebut dipengaruhi masih rendahnya kekuatan pajak daerah (local taxing power) di sebagian besar daerah.
Baca Selengkapnya
Bey Machmudin tak mau menerbitkan obligasi daerah seperti era Ridwan Kamil.
Baca Selengkapnya