Follow
Wali Kota Solo menentang ide gaji PNS disunat buat Rio Haryanto
Merdeka.com - Ide Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi, yang akan memotong gaji PNS (pegawai negeri sipil) buat menyokong dana Rio Haryanto berlaga di ajang Formula 1 kembali ditentang. Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo mengatakan, pemotongan gaji itu berpotensi melanggar hak perseorangan.
"Saya tidak setuju ada pemotongan gaji PNS. Itu melanggar hak perseorangan. Penghimpunan dana untuk Rio bisa dilakukan dengan cara lain yang lebih elegan," ujar Rudy, panggilan akrab Hadi Rudyatmo, kepada wartawan disela pencanangan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) di Taman Cerdas Mojosongo, Solo, Selasa (8/3).
Menurut Rudy, pemotongan gaji PNS kesannya diwajibkan tidak diperbolehkan. Kendati demikian, Rudy mempersilakan siapapun hendak membantu Rio, tetapi sifatnya sukarela.
-
Siapa yang menilai Nurul Ghufron melanggar etik? Dewan Pengawas (Dewas) KPK menyatakan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron telah melanggar kode etik sebagai insan KPK dengan mengintervensi proses mutasi seorang aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Pertanian.
-
Siapa pemimpin PDRI? Syafruddin Prawiranegara menjadi Ketua PDRI, sementara T.M. Hassan menjabat sebagai Wakil Ketua.
-
Siapa ketua PDRI? Dengan Mr. Syafruddin Prawiranegara sebagai ketua merangkap Menteri Pertahanan, Menteri Penerangan, dan Menteri Luar Negeri dan Wakilnya Teuku Mohammad Hasan.
-
Apa gimik Prabowo menurut Nusron? Nusron menekankan, gimik dilakukan Prabowo justru hanya joged. Namun menurut Nusron, gimik tersebut mendapat respons positif dari masyarakat ketimbang pasangan calon lainnya.
-
Pelanggaran kode etik apa yang dilakukan Nurul Ghufron? Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menyatakan Nurul Ghufron terbukti melakukan pelanggaran kode etik atas ikut campur proses mutasi pegawai di Kementerian Pertanian.
-
Siapa yang pantas disindir? Mantan yang berusaha balikan adalah seperti burung gagak yang datang hanya untuk menganggu kehidupan.
"Harus sukarela, jangan dipaksakan, silakan kalau sukarela. Dalam waktu dekat saya juga akan bertemu dengan Pak Jusuf Kalla, saya juga ingin menyampaikan usulan mengenai hal ini," kata Rudy.
Di hadapan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Rudy menjanjikan bakal menyampaikan cara menghimpun dana bantuan sosial dari Badan Usaha Milik Negara, atau dari perusahaan-perusahaan nasional.
"Ini seperti yang dilakukan Malaysia untuk mendanai dua pembalapnya ke ajang F1, dengan dana dari Petronas," ucap Rudy.
(mdk/ary)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Sistem Gaji Tunggal atau singel salary merupakan sistem penggajian PNS yang dilakukan satu kali penggajian.
Baca Selengkapnya
Juru Bicara Anies Baswedan, Surya Tjandra menilai, Capres Prabowo Subianto tak memperlihatkan rasa empati kepada kehidupan buruh.
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo menerbitkan revisi penting mengenai penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Baca Selengkapnya
"Sembilan tahun terakhir, gaji mereka hanya naik dua kali, dengan akumulasi kenaikan 11 persen saja," kata AHY.
Baca Selengkapnya
Rano menceritakan kisah semasa kecilnya saat tinggal di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat.
Baca Selengkapnya
Tak hanya ke PNS, pemerintah diminta untuk menaruh perhatian yang sama terhadap pekerja swasta hingga pelaku UMKM.
Baca Selengkapnya
Berikut ini daftar potongan gaji yang dibayarkan pekerja dan perusahaan berdasarkan program pemerintah.
Baca Selengkapnya
Jika sistem tersebut diterapkan tentu sangat tidak adil bagi PNS yang bekerja keras dengan yang tidak bekerja.
Baca Selengkapnya
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengkritik postur belanja negara era Prabowo Subianto yang disusun oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo
Baca Selengkapnya
Dia juga menyoroti potensi tumpang tindih antara kebijakan daerah dan kebijakan pusat.
Baca Selengkapnya
AHY menyinggung IKN yang dikhawatirkan mangkrak hingga rakyat menderita.
Baca Selengkapnya
Wasekjen PKB Syaiful Huda menilai kritik atas program yang disampaikan kandidat sangat penting untuk dilakukan agar dapat diuji di ruang publik.
Baca Selengkapnya