Follow
Wali kota Solo protes data penerima kompensasi BBM dari pusat
Merdeka.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Solo dan Badan Pusat Statistik (BPS) mengaku tidak tahu menahu soal data yang digunakan pemerintah pusat dalam penyaluran dana kompensasi BBM. Dana itu dimasukkan ke dalam Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS).
Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo mempertanyakan data yang digunakan pemerintah pusat tersebut. Sebab, sepengetahuannya, BPS melakukan pendataan terakhir kali pada tahun 2011. Dalam pendataan itu terdapat selisih data antara pemkot dengan BPS, khususnya data atau jumlah warga miskin.
"Pendataan warga miskin yang kami lakukan berdasarkan 25 parameter. Kalau BPS parameternya hanya 14, sama dengan yang digunakan di seluruh Indonesia," ujar Rudy, Jumat (21/11).
-
Siapa yang mencatat lonjakan konsumsi BBM? PT Pertamina Patra Niaga, Sebagai Subholding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) mencatat konsumsi bahan bakar minyak (BBM) pada masa mudik Hari Raya Idulfitri 1445 H, tepatnya per Kamis (4/4) pada H-6 melonjak dibandingkan hari biasa.
-
Kapan konsumsi BBM Pertamina melonjak? PT Pertamina Patra Niaga, Sebagai Subholding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) mencatat konsumsi bahan bakar minyak (BBM) pada masa mudik Hari Raya Idulfitri 1445 H, tepatnya per Kamis (4/4) pada H-6 melonjak dibandingkan hari biasa.
-
Bagaimana cara menentukan pengguna BBM Subsidi? Rencananya, kriteria pengguna BBM Pertalite dan Solar Subsidi akan ditentukan berdasarkan Cubicle Centimeter (CC).
-
Siapa yang usulkan tambahan anggaran BPS? BPS mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp764,80 miliar pada pagu anggaran tahun 2024 yang digunakan untuk beberapa kegiatan seperti survei wisatawan nusantara, survei statistik e-commerce, survei metropolitan statistical area, hingga pengadaan tanah untuk bangunan kantor dan revitalisasi bangunan kantor.
-
Kapan BPS dibentuk? Sejarah BPS dimulai pada tahun 1960, ketika Biro Pusat Statistik didirikan.
-
Apa itu BPKB? Kebutuhan mendesak di tengah kondisi finansial yang sulit, membuat orang-orang mencari solusi pinjaman dana guna memenuhi kebutuhannya. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah pinjaman dana dengan menggadaikan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor).
Rudy menyayangkan parameter yang digunakan BPS tersebut. Pasalnya karakteristik masing-masing daerah berbeda. Mestinya, lanjut Rudy, yang digunakan adalah data Pemerintah Daerah (Pemda).
"Yang tahu kondisi daerahnya kan pemda. Dalam pendataan, BPS seharusnya melibatkan Pemda setempat," imbuhnya.
Senada dengan Rudy, Kepala BPS Solo, R Bagus Susanto juga menyatakan tidak tahu menahu ihwal data yang digunakan dalam penyaluran dana PSKS.
"Kami terakhir melakukan pendataan tahun 2011. Hasil survei PPLS 2011, diperoleh jumlah RTM (rumah tangga miskin) di Kota Solo sebanyak 44.872. Sementara penerima dana PSKS saat ini ada 29.043," urainya.
Bagus mengaku tidak mengetahui data mana yang digunakan untuk membagikan dana kompensasi BBM itu. Perbedaan data BPS dengan data penerima dana PSKS, diakui Bagus rawan menimbulkan gejolak di masyarakat.
"Kami sudah biasa BPS menjadi sasaran kemarahan warga karena tak terdaftar sebagai menerima dana PSKS," keluhnya.
Dia menduga, data yang digunakan dalam penyaluran dana PSKS sesuai data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Sebab data tersebut juga digunakan pemerintah pusat saat penyaluran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) tahun 2013 lalu.
"Kami memang belum melakukan pendataan ulang jumlah RTM pada tahun ini. Lantaran anggaran pemerintah pusat tak kunjung turun. Mungkin baru dilakukan pada 2015 mendatang," pungkasnya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Basuki menerangkan daerah-daerah lain di Indonesia juga banyak mendapatkan proyek pembangunan dari pemerintah pusat.
Baca Selengkapnya
Pemerintah disebut tidak lagi menggunakan data Kemensos, melainkan data Kemenko PMK.
Baca Selengkapnya
Pembagian bansos jelang pencoblosan Pilpres 2024 menuai polemik. Bagi-bagi bansos dianggap sebagai cara untuk memenangkan pasangan Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya
Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin turut menyampaikan sejumlah catatan.
Baca Selengkapnya
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Siska Wati sebagai tersangka korupsi pemotongan dana insentif ASN Sidoarjo
Baca Selengkapnya
Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.
Baca Selengkapnya
Ahmad Mudhlor Ali akan diperiksa sebagai saksi untuk para tersangka lain
Baca Selengkapnya
Gibran menyoroti persoalan ini lantaran melihat tidak meratanya keberadaan guru-guru di setiap sekolah yang ada di berbagai provinsi di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menghadiri Rapat paripurna DPRD Kota Solo di gedung dewan, Senin (8/7).
Baca Selengkapnya
Disinggung soal pernyataan KPK yang menyebut dirinya menghilang saat KPK melakukan operasi tangkap tangan? Gus Muhdlor menepisnya dengan eksepresi mengelak.
Baca Selengkapnya
Menko Airlangga membantah jika Menteri Sosial Tri Rismaharini tidak dilibatkan dalam perencanaan bantuan sosial (bansos).
Baca Selengkapnya
Politikus PDIP ini dilaporkan waris tanah eks Taman Sriwedari.
Baca Selengkapnya