Wali Kota Tangsel Bantah Perintahkan Penyelesaian Kekeluargaan Guru Honorer Dipecat
Merdeka.com - Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany memerintahkan tim pemeriksaan khusus yang melakukan investigasi terhadap dugaan pungutan liar (Pungli) di SDN 02 Pondok Pucung, bekerja profesional. Airin juga membantah menginstruksikan anak buahnya agar masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan seperti yang disampaikan Rumini, guru honorer di Tangerang Selatan yang dipecat dari sekolahnya lantaran berusaha membongkar dugaan pungutan liar di SDN 02 Pondok Pucung.
"Siapa yang bilang?, Saya enggak ada perintah itu, enggak ada perintah seperti itu (kekeluargaan), enggak ada. Dari saya lakukan pemeriksaan khusus secara profesional dan data dan fakta," tandas Airin, Jumat (5/7/2019) di BSD Tangerang Selatan.
Ketua Dewan Apeksi ini menekankan, tim pemeriksaan khusus yang telah dibentuk oleh jajaran Inspektorat harus bekerja secara profesional dan objektif. Sehingga keputusan yang diambil nantinya, berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut menjadi tepat. Airin menginginkan keputusan diambil berdasarkan data, fakta dan kebenarannya.
-
Siapa yang melakukan pungli? Berdasarkan keterangan di video, disebutkan bahwa pungli di Babelan jadi pungli terkuat di muka bumi.
-
Bagaimana cara kepsek SDN 1 Cibeureum melakukan pungli? Nopi berdalih jika dirinya merasa iba dengan orang tua tersebut, akhirnya menerima amplop dan memperbolehkannya masuk ke sekolah tersebut.'Apapun alasannya, praktek pungutan di luar aturan tidak dibenarkan.
-
Siapa yang terbukti terlibat pungli di Rutan KPK? 90 pegawai Komisi Antirasuah yang telah terbukti terlibat dalam praktik pungli.
-
Siapa yang menerima uang pungli? Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjatuhkan sanksi etik terhadap PLT Karutan periode 2020-2021, Ristanta. Ia terbukti terlibat dalam praktik pungutan liar (pungli) dengan menerima sejumlah uang Rp30 juta dari para tahanan.
-
Kenapa TPN Ganjar-Mahfud minta pendukung rekam bukti kecurangan? 'Kita ingin mengkoordinasikan semua kawan-kawan di daerah untuk bisa bersama-sama mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran yang ada. kita ini gampang mengatakan pelanggaran itu ada, tapi selalu abai dalam mendokumentasi pelanggaran ini,' tutur Todung di Media Center Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (4/1).
-
Siapa yang diduga melakukan korupsi? KPK telah mendapatkan bukti permulaan dari kasus itu. Bahkan sudah ada tersangkanya.
"Jadi intinya begini, kemarin sudah menyampaikan kepala dinas dan setelahnya itu, juga saya sudah memerintahkan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan khusus. Jadi saya ingin data dan fakta clear semuanya, sehingga pada saat melihat memutuskan kitapun berdiskusi dengan yang atas," jelasnya.
Airin akan menjatuhkan sanksi tegas sesuai aturan dan ketentuan berlaku, jika hasil pemeriksaan tim, benar-benar menemukan adanya kejanggalan dalam penggunaan dana Bos dan Bosda.
"Untuk sanksi, saya tidak mengetahui sanksi dan lain-lainnya tapi yang pasti lakukan berdasarkan fakta dan data. Dan lihat aturan dan ketentuan yang berlaku," ucap dia.
Sebelumnya, Rumini mengaku sempat diminta tim investigasi Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Rumini mengatakan, permintaan itu disampaikan investigator dari inspektorat Kota Tangerang Selatan saat mendatangi kediamannya. Namun dia menolak.
"Saya enggak mau kembali. Saya enggak tahu dia mau mengajak kembali mengajar lagi atau enggak, intinya kekeluargaan," kata Rumini saat ditemui di kontrakannya di kawasan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Rabu (3/7).
"Kemarin Selasa (2/7) dia berdua ke rumah. Mulanya, tanya-tanya soal yang ramai diberitakan, terus dia sampaikan lagi 'Kekeluargaan saja lah bu, namanya ibu warga Tangsel. Apapun itu ya kita nanti kita bikinlah seenak-enaknya bu sekondusif mungkin," ucap Rusmini menirukan perkataan petugas inspektorat yang datang.
Terpisah, Ketua Tim Pemeriksaan Khusus, Inspektorat Kota Tangerang Selatan, Sulhan mengaku tidak pernah meminta agar dilakukan penyelesaian secara kekeluargaan,
"Kalau kita kan audit, itumah istilahnya bukan kami. Yang penting secara fakta kami datang menggali informasi, nanti kita ramu," tegasnya.
Menurut Sulhan, dirinya hanya melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pungli yang disampaikan Rumini setelah ramai diberitakan.
Hasil pemeriksaan tersebut akan disampaikan langsung kepada wali Kota Tangsel.
"Semua masih proses nanti laporan kami sampaikan ke pimpinan. Sebagai sumber informasi kita gali, kita akan dalami secara objektif proporsional, nanti kita akan audit," jelas dia. pungkas dia.
Selain Rumini, pihaknya juga mengumpulkan keterangan dari berbagai sumber untuk kemudian diuji dan diklarifikasi.
"Sebagai sumber informasi kita menggali informasi apa saja yang dia punya, secara objektif dan professional akan kita lakukan audit. Kalau hasil ibarat sebuah puzzle, kami harus meramunya, kita uji lagi, kita klarifikasi, nanti secara hasil akan kita laporkan ke pimpinan, secara proses masih belum bisa kami beri tahukan," ungkap dia.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kemendikbud menegaskan, kasus pungli merupakan tindak pidana sehingga harus ditangani penegak hukum.
Baca SelengkapnyaPemecatan guru di SDN 1 Cibeureum ini viral di media sosial.
Baca SelengkapnyaWali Kota Bogor Bima Arya mencopot Kepsek SDN 1 Cibeureum usai heboh pemecatan guru honorer.
Baca SelengkapnyaDisdik Jakarta telah mengingatkan sejak 2017, agar tak mengangkat guru honorer.
Baca SelengkapnyaPer Selasa 16 Juli 2024 total ada 107 guru honorer yang dipecat.
Baca SelengkapnyaPungutan atau infak pembangunan musala itu dilakukan pada tahun 2022. Dari total 534 siswa, 460 di antaranya sudah membayar.
Baca SelengkapnyaAnggota dewan menyesalkan adanya pemecatan serentak.
Baca SelengkapnyaGanjar menyebutkan, tidak akan segan-segan langsung mencopot kepala sekolah yang terindikasi memberatkan siswa dan orang tua siswa dengan melakukan pungli.
Baca SelengkapnyaKepolisian juga menegaskan ermintaan uang yang beredar di berbagai media dengan besaran Rp50 juta untuk mendamaikan kasus tersebut tidak benar atau hoaks.
Baca SelengkapnyaInstruksi telah disampaikan kepada Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta. Menurutnya, kasus semacam ini tak bisa ditolerir.
Baca SelengkapnyaPosko dibuka karena LBH Jakarta menerima banyak aduan dari guru honorer yang terdampak cleansing.
Baca SelengkapnyaMenurut Iman, pemberitahuan cleansing guru honorer itu dibagikan dalam bentuk formulir.
Baca Selengkapnya