Wali Kota Tangsel: Kami Sangat Menunggu Bantuan Kemensos
Merdeka.com - Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany, mengatakan pihaknya sangat menunggu pencairan bantuan sosial dari pemerintah pusat. Sebab, sejauh ini pihaknya tidak bisa memberikan bantuan yang berasal dari APBD kepada penerima manfaat yang namanya sudah didata sebagai penerima bantuan sosial dari pemerintah pusat.
Dia menegaskan, hal tersebut tidak berarti pemda tidak memiliki anggaran untuk menyalurkan bansos kepada warga yang sudah didata itu. Hanya saja, jika pemda mengintervensi dengan dana milik Pemda, pihaknya khawatir akan adanya persoalan hukum di kemudian hari. Hanya saja Airin tidak menjelaskan secara rinci apa konsekuensi hukum yang bakal diterima jika Pemda melakukan intervensi dengan uang sendiri.
"Kami memang sangat menunggu segera untuk disalurkan karena persoalannya bukan karena kami tidak punya uang, tidak mampu, tapi khawatir adalah manakala kita intervensi dengan dana APBD kita terhadap kepada jumlah warga yang kita usulkan datanya sudah sampai ke Kementerian apakah itu akan menjadi persoalan hukum di kemudian hari? Ini yang kami khawatirkan sebetulnya," kata Airin, dalam diskusi virtual 'Ngobrol Tempo', Kamis (30/4).
-
Kenapa Wali Kota Tarakan memberikan bantuan? Wali Kota juga mencatat pentingnya pemanfaatan lahan terbatas, dengan mendorong penduduk untuk mengolah halaman rumah mereka sendiri untuk bercocok tanam, termasuk hortikultura, guna memenuhi kebutuhan rumah tangga.
-
Siapa yang berhak menerima Bansos PKH? Contohnya, BPNT ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pangan, sementara PKH menyasar keluarga yang memiliki anggota seperti ibu hamil atau anak yang masih bersekolah.
-
Siapa saja yang bisa terima Bansos PKH? Adapun beberapoa kriteria penerima Bansos PKH, yaiitu ibu hamil, memiliki anak balita atau anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan SD, atau anak sekolah usia 15 sampai 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar sembilan tahun.
-
Apa yang diselamatkan Kemensos terkait penyaluran Bansos? Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan progres perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang di tahun 2020 banyak mendapatkan catatan dari BPK, BPKP, dan KPK. Dalam acara yang diselenggarakan di Gedung ACLC KPK tersebut Mensos Risma menyatakan potensi kerugian negara penyaluran Bansos lebih dari Rp523 M/bulan dapat diselamatkan melalui penidaklayakan penerima Bansos yang dilakukan bersama Pemerintah Daerah sebanyak 2.284.992 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
-
Siapa yang minta bantuan dana untuk bencana Sumbar? Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi meminta bantuan dana Rp1,5 triliun untuk penanganan bencana alam banjir bandang di daerahnya.
-
Bantuan apa yang diberikan Wali Kota Tarakan? Bantuan yang diserahkan kepada para petani berupa pupuk non-subsidi sebanyak 8 ton kepada 5 kelompok tani. Selain itu, 2 unit alat cultivator juga diberikan kepada 2 kelompok tani, serta bantuan dalam pengajekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal kepada dua kelompok tani.
Atas dasar itulah, dia sangat mengharapkan agar bansos yang berasal dari Kemensos dapat segera disalurkan. "Jadi pada intinya kalau itu segera disalurkan. Uji coba saja dulu, kalau ada masalah kita bisa perbaiki dan pada intinya data itu pasti akan update terus karena nggak mungkin kan yang terdampak hari ini bisa jadi 2 orang tapi karena kelamaan bisa jadi 4 orang atau siapa tahu ada rejeki, bukan terkena dampak malah bisa jadi cuma 1 (orang)," terang dia.
"Kan fluktuatif. semua yang terkena dampak ini pasti akan berubah mungkin bisa lebih banyak lagi atau lebih sedikit tapi yang penting sekarang bagaimana akuntabilitas itu penting tepat sasaran terhadap penyaluran sembako," imbuhnya.
Pemda, lanjut Airin, tentu harus mencari cara agar mereka yang sedang menunggu bansos dari Kemensos itu tetap dapat dibantu dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Karena itu beberapa pemda melakukan sejumlah terobosan, misalnya bekerja sama dengan perusahaan untuk menggunakan dana CSR.
"Di kita asosiasi wali kota, teman-teman sudah menyampaikan akhirnya intervensi atau kerja sama dengan CSR atau apa. Itulah yang kita lakukan supaya Jangan sampai ada hal yang tidak diinginkan misalnya masyarakat tidak bisa makan dan lainnya," tandasnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Teguh mengatakan, penyaluran bansos merupakan titik rawan jika dilakukan pada saat Pilkada.
Baca SelengkapnyaTPN Ganjar-Mahfud membantah untuk mengusulkan agar penyaluran bantuan sosial (bansos) ditunda.
Baca SelengkapnyaRieke pun berharap dengan program big data yang diusung pasangan capres - cawapres, Ganjar dan Mahfud MD bisa membuat penyaluran bansos bisa tepat sasaran.
Baca SelengkapnyaPemerintah akan menyalurkan bantuan sosial sebesar Rp750.000 pada bulan November 2024 melalui program PKH, BPNT, dan PIP.
Baca SelengkapnyaAirin Rachmy Diany mengaku, masih terus berikhtiar untuk maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten 2024.
Baca SelengkapnyaSaat ini banyak rakyat atau keluarga miskin yang membutuhkan bantuan akibat kenaikan harga bahan-bahan pokok.
Baca SelengkapnyaLangkah ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka di tengah tekanan ekonomi yang terus meningkat.
Baca SelengkapnyaSaat menjabat Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memotong TKD ASN DKI Jakarta sebesar 25 persen.
Baca SelengkapnyaAirin mengungkit kembali perannya selama di Golkar. Di antaranya ikut memenangkan Golkar dan Prabowo-Gibran di Banten, maju Caleg hingga ditugaskan jadi Cagub.
Baca SelengkapnyaMenko Airlangga membantah jika Menteri Sosial Tri Rismaharini tidak dilibatkan dalam perencanaan bantuan sosial (bansos).
Baca SelengkapnyaWamendagri Bima Arya Sugiarto menegaskan aturan tersebut dikecualikan kepada daerah yang mengalami bencana seperti NTT.
Baca SelengkapnyaMenurut mantan Wali Kota Surabaya ini, memimpin suatu daerah memiliki tanggung jawab yang besar
Baca Selengkapnya