Walkot Bekasi: Jakarta Bakal Senang Menerima, Jabar Tak Mau Kehilangan Anak Emas
Merdeka.com - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan, wacana wilayahnya bergabung dengan DKI Jakarta harus melalui jalur jajak pendapat atau referendum.
"Harus ada instrumen dong, ayo siapa instrumennya. Boleh mahasiswa, boleh akademisi, atau badan-badan lain," kata Rahmat Effedi di gedung DPRD Kota Bekasi, Senin (26/8).
Rahmat meyakini Jakarta bakal bersenang hati jika wilayahnya bergabung. Sebab, kata dia, keuangan daerah di Kota Bekasi cukup tinggi, sehingga dinilai tidak menjadi beban anggaran bagi pemerintah provinsi DKI.
"Kalau Jawa Barat tidak mau karena akan kehilangan anak emas," ujar dia.
Menurut Rahmat, Kota Bekasi menjadi penyumbang pendapatan tertinggi untuk Jawa Barat dari sektor pajak kendaraan. Ia menyebut setiap tahun pajak kendaraan bermotor yang disetorkan mencapai Rp2 triliun, tapi dikembalikan sekitar 30 persen.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengatakan, jajak pendapat bergabung dengan Jakarta bisa menggunakan jasa lembaga survei yang kredibel. Sehingga, hasilnya benar-benar mewakili rakyat Kota Bekasi.
"Itu pilihan (bergabung atau tidak ke Jakarta) masyarakat bukan pilihan kami (pemerintah), sepanjang warga memilih A kita ikut A atau B ya kita ikut B," ujar Tri Adhianto.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Artinya terdapat kenaikan sebesar Rp936 miliar atau 2,15 persen.
Baca SelengkapnyaTujuannya untuk mengoptimalkan pemungutan pajak dan memperkuat sinergi antara daerah dalam sektor pendapatan.
Baca SelengkapnyaDengan begitu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat. Pembangunan berjalan di Kabupaten Bekasi
Baca SelengkapnyaPemutihan pajak kendaraan bermotor ini merupakan program Badan Pendapatan Daerah Jawa Barat.
Baca SelengkapnyaOJK menyatakan penyaluran dana fintech ke Jawa Barat menembus angka Rp 13,8 triliun.
Baca SelengkapnyaKebijakan ini sesuai Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2023 tentang Insentif Pajak Daerah Berupa Pengenaan Sebesar 0% nol untuk BBNKB Penyerahan kedua.
Baca SelengkapnyaMaurits menambahkan, Kemendagri konsisten dalam meningkatkan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bersama tim pembina Samsat turun ke berbagai daerah.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Jakarta mengusulkan pengenaan pajak ojol dan online shop.
Baca SelengkapnyaTarget penerimaan tersebut lebih tinggi dibandingkan target penerimaan di tahun 2022 sebesar Rp138,06 triliun.
Baca SelengkapnyaSelain itu, pada 2024 ini juga kembali diberikan pembebasan sanksi administratif kepada wajib pajak.
Baca SelengkapnyaKebijakan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor di Jakarta akan mulai diterapkan pada 2 Desember 2024
Baca SelengkapnyaPengeluaran masyarakat Kepulauan Seribu sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan.
Baca Selengkapnya