Wamenag Minta Warga Urungkan Niat Mudik Demi Memutus Penyebaran

Merdeka.com - Wakil Menteri Agama, Zainut Tauhid Sa'adi meminta masyarakat menaati imbauan pemerintah untuk tidak mudik di tengah pandemi Covid 19. Dia mengatakan, hal tersebut untuk kebaikan bersama dan keselamatan keluarga.

Dia menuturkan, Jakarta sudah dinyatakan oleh Pemda DKI sebagai zona merah, artinya seluruh orang yang berada di wilayah DKI Jakarta masuk kategori ODP (Orang Dalam Pemantauan).

"Sehingga pergerakannya harus diawasi agar dapat memutus mata rantai penyebarannya," ucapnya, Rabu (22/4).

Zainut menerangkan, mudik ke kampung halaman dapat mempercepat proses penyebaran Covid 19. Karena ada pergerakan manusia dari zona merah ke zona hijau sehingga bisa membahayakan keselamatan jiwa masyarakat.

"Nabi Muhammad SAW memberikan nasihat kepada kita, jika kalian mendengar wabah melanda suatu negeri. Maka, jangan kalian memasukinya. Dan jika kalian berada di daerah itu janganlah kalian keluar untuk lari darinya," sambungnya.

Dia meminta semua pihak memiliki kesadaran bersama terhadap bahaya ancaman wabah Covid-19 dan memiliki tanggung jawab untuk mencegah penyebarannya. Ia menyebut, masalah ini tidak boleh hanya dibebankan kepada pemerintah semata, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama.

Waketum Majelis Ulama Indonesia itu menambahkan, Nabi memberikan kabar gembira bagi orang yang mau bersabar dan tetap berada di tempat tinggalnya dengan balasan syahid kepadanya.

"Maka, tidaklah seorang hamba yang dilanda wabah lalu ia menetap di kampungnya dengan penuh kesabaran dan mengetahui bahwa tidak akan menimpanya kecuali apa yang Allah SWT tetapkan, baginya pahala orang yang mati syahid," pungkasnya.

Karyawan Kena PHK Boleh Pulang Kampung

Sementara itu, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Agus Wibowo menerangkan tentang protokol tidak mudik, perbedaan antara pulang kampung dan mudik selama masa penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Dalam penjelasannya, yang dimaksud Mudik artinya masyarakat yang pulang kampung sementara dan akan kembali ke kota. Sedangkan, pulang kampung masyarakat yang tidak akan kembali lagi ke kota dan menetap disana.

"Kita sudah lama melakukan kajian (pelarangan mudik) ini, kita sudah bicara dengan LIPI juga bahwa ada beberapa yang akan mudik dan kebanyakan tidak mudik. ASN dan sebagainya pasti tidak akan mudik karena dilarang," ujar Agus pada diskusi daring bersama KedaiKopi, Rabu (22/4).

Menurutnya, tujuan pemerintah menyusun aturan protokol tersebut untuk mengurangi penularan orang positif corona, karena masyarakat yang mudik ke kampung halaman jadi salah satu faktor utama penyebaran virus corona.

"Supaya masyarakat tidak pulang kita juga telah bekerjasama dengan pemerintah daerah termasuk Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat di luar daerahnya. Supaya pemenuhan kebutuhan mereka tercukupi," tutur Agus.

Sementara itu, Agus menambahkan jika masyarakat terpaksa untuk tetap pulang kampung ke daerah asal. Pemerintah telah menyiapkan fasilitas dan protokol hingga RT/RW seperti fasilitas isolasi bagi warga yang tetap mudik dengan aturan yang ketat.

Ada beberapa golongan masyarakat yang dilarang mudik di antaranya Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI-POLRI, BUMN, BUMD, dan masyarakat berpenghasilan tetap.

Golongan ini dilarang mudik, keluar rumah, berkumpul, serta harus taat pada peraturan PSBB dan peraturan penanganan Covid-19.

Sedang, kelompok yang dapat pulang kampung adalah kelompok PMI dan PHK dengan catatan mengikuti protokol pulang kampung secara ketat.

Protokol pulang kampung diawali dengan mengisi formulir keterangan diri dan dan tujuan kepulangan. Memiliki rekomendasi gugus tugas daerah dan dan izin kepala desa.

Selain itu, kelompok pulang kampung disyaratkan untuk tidak kembali ke kota, menjalani pemeriksaan kesehatan, dan menjalani isolasi mandiri.