Follow
Wamendes Budi Arie Minta Kepala Desa Umumkan Penerima Bansos Diumumkan di Balai Desa
Merdeka.com - Wakil Menteri Desa PDTT Budi Arie Setiadi mengatakan, sudah membuat seruan agar para Kepala Desa dan perangkat lainnya bisa terbuka dalam menyebarkan informasi mengenai para penerima bantuan sosial akibat pandemi Corona atau Covid-19 ini. Dia menuturkan, perangkat desa bisa memanfaatkan balai desa untuk mengumumkan siapa saja penerima bansos.
"Saya sudah membuat seruan agar Kepala Desa, perangkat desa, Badan Musyawarah Desa, memutuskan agar semua penerima bantuan langsung tunai dana desa, bantuan PKH, bantuan non tunai dan bantuan sosial itu mengumumkan atau menempelkan informasinya di balai desa. Sehingga masyarakat bisa tahu, oh ini si A dapat, si B dapat, si C dapat," kata Budiari, Kamis (7/5).
Sehingga, masih kata dia, bansos tersebut bisa tepat sasaran. "Sehingga, bantuan sosial atau jaring pengaman sosial yang dicanangkan pemerintahan Pak Jokowi ini tepat sasaran," tukasnya.
-
Informasi apa yang disebarluaskan? Diseminasi adalah proses penyebaran informasi, temuan, atau inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola agar dapat dimanfaatkan oleh kelompok target atau individu.
-
Dimana data korban ransomware dipublikasikan? Menurut perkembangan terakhir, negosiasi gagal yang menyebabkan jutaan data pengguna akhirnya dipublikasikan di dark web oleh si pelaku.
-
Kenapa BPJS Kesehatan luncurkan loket informasi di rumah sakit? Seiring dengan bertambahnya jumlah peserta JKN, BPJS Kesehatan memandang perlu dilakukan transformasi terhadap mutu layanan. 'Salah satu wujud nyata dari upaya transformasi mutu layanan adalah dengan penyediaan Loket Pelayanan Informasi BPJS Kesehatan di seluruh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
-
Bagaimana proses pengumuman hasil tes kesehatan? 'Kami tadi sepakat dalam rapat sebelumnya juga bahwa kita akan terima hasilnya (dari RSUD Tarakan) di tanggal 2 September pukul 15.00 di kantor KPU DKI Jakarta,' kata Komisioner KPUD Jakarta, Dody Wijaya dikutip Sabtu (31/8).
-
Mengapa BPJS Kesehatan melakukan sosialisasi? Menurut Siruaya, meski Program JKN sudah berjalan hampir sepuluh tahun, namun edukasi dan sosialisasi harus terus digencarkan untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat menerima informasi yang tepat mengenai Program JKN.
-
Apa itu Hari Keterbukaan Informasi Nasional? Peringatan Hari Keterbukaan Informasi Nasional adalah kesempatan untuk mengingatkan semua pihak tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.
Menurut dia, dengan cara seperti itu, semua pihak memegang peranan di masa pandemi. "Di sini krisis ini, solidaritas sosial kita diuji, ke gotong royongan kita diuji, kepedulian sosial kita diuji," pungkasnya.
Reporter: Putu Merta Surya Putra
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
RekomendasiAde Sumardi menyebut transparansi publik bukan hanya slogan. Dirinya pamer program Komisi Transparansi dan Partisipasi (KTP) Kabupaten Lebak.
Baca Selengkapnya
Pemanggilan tersebut terkait pertanggungjawaban program bantuan dana provinsi tahun 2020-2022.
Baca Selengkapnya
Tomy meminta para kepala desa agar mampu mendorong pengelolaan anggaran Dana Desa lebih transparan.
Baca Selengkapnya
Dia menilai bansos harus dipastikan diperoleh bagi mereka yang tercatat sebagai warga miskin dan prasejahtera.
Baca Selengkapnya
Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya mengaktifkan desk Pilkada di daerah untuk memastikan kelancaran proses Pilkada.
Baca Selengkapnya
Rieke pun berharap dengan program big data yang diusung pasangan capres - cawapres, Ganjar dan Mahfud MD bisa membuat penyaluran bansos bisa tepat sasaran.
Baca Selengkapnya
Anies kembali menekankan bahwa bansos harus diberikan kepada si penerima dengan menyesuaikan kebutuhan dan tidak dirapel.
Baca Selengkapnya
Kaesang Pangarep membalas sindiran Ganjar dan Anies soal penyaluran bansos.
Baca Selengkapnya
Bupati Ipuk juga menyalurkan bantuan sosial BLT Dana Desa kepada ratusan keluarga penerima manfaat (KPM).
Baca Selengkapnya
Anggaran Dana Desa terus meningkat. Tahun ini, APBN telah menganggarkan Rp70 triliun untuk Dana Desa.
Baca Selengkapnya
Jokowi mengungkapkan, telah memerintahkan menterinya untuk membuka semua fakta.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi menggelontorkan bansos baru berupa beras 10 kilogram dan BLT dengan anggaran sebesar Rp11,2 triliun. Kebijakan ini lantas menuai polemik.
Baca Selengkapnya