Wantimpres dan Jokowi singgung kinerja menteri ekonomi
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Sri Adiningsih dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Sidarto Danusubroto di Istana Merdeka. Salah satu yang disoroti dan masukan ke presiden adalah soal ekonomi.
"Kita punya tugas menyampaikan pada presiden perkembangan ekonomi terakhir dan juga apa yang masukan yang bisa digunakan oleh presiden untuk memperbaiki kinerja ekonomi kita ke depan," kata Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Sri Adiningsih usai bertemu Jokowi di Istana, Jakarta, Senin (6/7).
Sri mengakui memang ekonomi Indonesia lesu dan masih banyak yang perlu disempurnakan karena ada pengaruh ekonomi dunia. Ditambah lagi dengan masalah yang dihadapi negara Yunani karena ada persoalan ekonomi.
-
Kenapa Jokowi reshuffle kabinetnya? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle kabinet menteri dan wakil menteri hari ini Senin (17/7).
-
Apa yang bisa dilakukan Jokowi untuk kabinet Prabowo? Tak hanya memberikan pendapat, mantan Wali Kota Solo tersebut juga bisa memberikan usulan nama untuk kabinet mendatang.
-
Bagaimana Jokowi melakukan reshuffle? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri hari ini Senin (17/7).
-
Apa tren terbaru di kabinet Jokowi? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle menteri dan wakil menteri hari ini Senin (17/7).
-
Bagaimana Jokowi ingin tingkatkan kesejahteraan rakyat? 'Pak Joko Widodo menetapkan kebijakan akan menghentikan, menjual kekayaan kita dalam bentuk mentah dengan murah ke luar negeri,' ujar Prabowo.
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
"Oleh karena itu lah pemerintah presiden juga perlu mendapatkan, ya kita berikan masukan bagaimana bisa meningkatkan kinerja ekonomi supaya target-target visi misi bisa tercapai," jelasnya.
Menurut Sri, pihaknya tidak secara khusus memberikan masukan untuk evaluasi mengenai kinerja menteri-menteri di bidang ekonomi. Namun demikian, Sri menegaskan, sudah menjadi kewajiban dewan pertimbangan agar memberikan masukan agar pertumbuhan ekonomi Tanah Air semakin baik.
"Kita tidak secara khusus membahas kinerja menteri tapi kita memberikan pertimbangan dan nasehat terkait bagaimana memperbaiki kinerja ekonomi kita. Karena kan pertumbuhan ekonomi kita yang 4.7 persen ini kan jangan sampai berlanjut," jelas Sri.
"Kita harus mulai bangkit lagi dan juga stabilitas ekonomi kita harus terjaga dengan baik. Sehingga menjaga stabilitas ekonomi, stabilitas keuangan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membangun ekonomi agar bisa kompetitif nah itu adalah tentunya hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah dan kita mendiskusikan hal-hal tersebut. Yang tentu saja spesifiknya tidak boleh kita sampaikan kepada publik tapi kita menyampaikannya kepada presiden," tutupnya.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Prabowo Subianto menugaskan Kembali Airlangga Hartarto sebagai Menteri Koordinator Perekonomian di Kabinet Merah Putih.
Baca SelengkapnyaHIPMI menyoroti berbagai aspek penting terkait isu ekonomi pada Pilpres 2024, salah satunya transformasi UMKM melalui digitalisi.
Baca Selengkapnyaokowi ingin agar rencana pembangunan jangka panjang hingga menengah baik di daerah dan pusat berjalan sinkron.
Baca SelengkapnyaPenanganan angka kemiskian di era Jokowi diklaim lebih baik dibandingkan negara lain.
Baca SelengkapnyaDia menolak memberikan pernyataan dan enggan tanya jawab dengan awak media.
Baca SelengkapnyaStabilitas politik di tanah air selalu menjadi perhatian internasional.
Baca SelengkapnyaPara pelaku usaha mengeluh ke Jokowi soal makin keringnya perputaran uang.
Baca SelengkapnyaJokowi minta semua menteri mencari tahu penyebab PMI Indonesia terkontraksi setelah 34 bulan berturut-turut mengalami trens ekspansi.
Baca SelengkapnyaIstana menegaskan ramainya kritik kepada Jokowi merupakan vitamin bagi demokrasi Indonesia.
Baca SelengkapnyaRealisasi APBD masih sangat kecil baru sekitar 31 persen untuk kabupaten/kota dan 41 persen untuk provinsi.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi terus memantau realisasi belanja pemerintah pusat maupun daerah.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi dan Presiden Wickremesinghe membahas peningkatan kerja sama kedua negara di pelbagai bidang.
Baca Selengkapnya